Oleh Sasmin
(Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton)
Penantian lama yang tidak kunjung usai berharap untuk merealisasikan mimpi berhaji ke tanah suci
Kini tinggal lah harapan yang entah kapan akan terwujud. Calon jamaah haji yang telah mempersiapkan diri dan berbagai perlengkapan harus kembali menelan pil pahit.
Rencana haji yang telah tertunda akibat pandemi tahun 2020, kini terulang kembali. Tapi entah sebab apa sehingga haji tahun 2021 dibatalkan oleh pemerintah secara sepihak.
Bak mimpi buruk, pembatalan haji tahun ini menambah deret panjang antrian keberangkatan jamaah haji.
Sebelum pemerintah Indonesia mengumumkan pembatalan haji, kata Sunardin, 563 CJH tersebut sudah siap untuk diberangkatan jika tahun 2021 diizinkan untuk berangkat. Persiapan yang dilakukan mulai dari dokumen paspor hingga persyaratan vaksinasi Covid-19 (Telisik.id, 4/6/2021).
Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah, Kemenag Kota Kendari, H Sunardin mengatakan, pembatalan haji tahun ini menjadi tahun kedua bagi 563 CJH Kota Kendari, setelah tahun lalu (2020) juga dibatalkan karena pandemi COVID-19. Yang mau berangkat ini sudah mati 10 tahun, karena mereka mendaftar 2012, (Telisik.id, 4/6/2021).
Bertahun-tahun menunggu namun Allah berkehendak lain, kematian lebih dulu menjemput. Lalu bagaimana dengan CJH saat ini yang sudah tua renta berharap mimpi terealisasikan namun dengan pembatalan dua kali seakan-akan ada keraguan akankah mimpi itu bisa terealisasikan sebelum Allah memanggil untuk kembali. Apalah daya sebagai rakyat pasrah terhadap kebijakan pemerintah.
Sementara haji adalah rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh orang-orang Islam sebagaimana yang tertulis dalam QS Al-Imram ayat 97 yang artinya: "Ibadah haji adalah kewajiban manusia kepada Allah yaitu bagi yang mampu melakukan perjalanan ke Baitul maqdis, sisapa saja yang mengingkari (kewajiban haji), sungguh Allah maha kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam".
Imam Ibnu Katsir menukik riwayat dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Swt. Siapa saja yang mengingkari (kewajiban haji), sungguh Allah maha kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Maknanya barang siapa yang mengingkari kewajiban haji sungguh ia telah kafir dan Allah tidak memerlukan dirinya.
Fenomena yang terjadi di tanah air membuktikan bahwa Al-Qur'an tidak lagi menjadi rujukan. Sistem hari ini yang menganut kapitalisme menyebabkan sekulerisme bersarang dalam tubuh para pengemban kebijakan. Tidak ada lagi ketakutan akan kezaliman yang diperbuat.
Sebagai pemimpin wajib mengurusi dan melayani rakyatnya dalam situasi apapun, memberi perlindungan, memenuhi kebutuhannya dan mewujudkan hak-haknya. Selain itu pemimpin juga wajib mengurusi negara menuntaskan problem yang bermunculan seperti pandemik yang sampai saat ini belum juga teratasi.
Tidaklah pemimpin dipilih selain mengurusi rakyat dan negara, seperti masa khilafah utsmaniyah Abdul Hamid II sebagai pemimpin Islam (khalifah) yang bekerja siang malam untuk negara dan rakyat, mengatasi problem negara, melayani rakyat secara biologis, memenuhi hak-hak rakyat. Beliau pemimpin cerdas yang mampu mematahkan argumentasi kafir dan selalu mengeluarkan ide-ide cemerlang.
Sebagaimana umat Islam di Aceh mengirim surat kepada khalifah Abdul Hamid yang berisi bahwa penjajah Belanda menghalangi perjalan haji mereka. Mendengar hal ini beliau geram dan tidak hanya mengecam tetapi segera melakukan tindakan dengan memperingati langsung pemerintah Belanda sehingga rakyat Aceh diberangkatkan dengan sewa yang sangat murah.
Selain itu Sultan Abdul Hamid II, pernah membangun sarana transportasi massal dari Istanbul, Damaskus hingga Madinah untuk mempermudah perjalan jamaah haji. Terjadi pula pada Khalifah Abbasiyyah Harun Ar Rasyid membangun jalur haji dari Irak hingga Hijaz atau Makkah-madinah.
Semua penyediaannya dilakukan oleh negera (khilafah) sebagai bentuk riayah tanpa bersifat komersial atau mengambil keuntungan pada jamaah haji. Inilah bukti bahwa dengan khilafah, rakyat dijamin mendapat perhatian dari pemimpinnya selain perhatian dan pelayanan pemimpin (Khalifah) juga memilih dan menetapkan kabinet yang ahli di bidangnya.
Sebaliknya di negeri kapitalisme, rakyat menjadi pelayan untuk pemimpinnya, beban negara dipikul oleh rakyat. Sedangkan pemimpin berpusat pada keuntungan pribadi dengan melayani para kapital dengan cara apapun. Menjadi boneka dan antek para kapital, berusaha mengejar perhatian demi keuntungan besar. Memperoleh jabatan hasil menjilat, alhasil jabatan diduduki oleh orang-orang yang tak berkompeten dibidangnya yang berakibat fatal terhadap urusan negara yang membawa kepada kehancuran.
Fenomena ini perlu dijadikan sebagai perhatian dan penilaian bagi rakyat untuk solusi dari problematika negara. Memilih pemimpin yang bijak nan cerdas serta kembali pada rujukan sebenarnya yakni Al-Qur'an dan As Sunnah adalah pilihan terbaik dan satu-satunya yang dapat menyelesaikan segala problematika umat.
Wallahu a'lam bishawwab
Post a Comment