Oleh: Putri Inayah.
Pada awal bulan Mei lalu, ancaman Covid-19 varian dari India mulai meresahkan warga. Itu bermula dari terpaparnya puluhan nakes dari RSUD Cilacap setelah menangani 13 ABK dari Filipina yang melakukan bongkar muatan di Cilacap, Jawa Tengah terkonfirmasi Covid-19 varian India B.1617.2. Akibatnya, aktivitas di RSUD Cilacap ditutup sementara selama 2 hari guna mensterilkan ruangan dan skinning tenaga kesehatan untuk pencegahan penyebaran Covid 19 yang lebih cepat dan kembali dilaksanakan secara optimal. (Liputan6.com)
Virus ini tidak hanya ditemukan di Jawa Barat saja. Telah ditemukan juga virus yang sama oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta dengan dua kasus penularan SARS-CoV-2 varian B. 1617.2. Kasus ini ditemukan secara berkala dengan pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS) yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Balitbangkes). Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta yakni Widyastuti menyatakan bahwa terdapat 352 spesimen yang telah dikirim terduga mutasi Covid-19 dan hanya 17 spesimen yang telah selesai diteliti. Dua spesimen diantaranya dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan dan kedua dimiliki WN India. (cnnindonesia.com)
Peningkatan penyebaran Covid-19 begitu masif terjadi, jauh dari target yang ditetapkan. Satgas merilis laporan pekanan bahwa tercatat kumulatif sebanyak 26.908 kasus yang terjadi tanggal 9-15 Mei. Sedangkan sepekan selanjutnya, 16-22 Mei tercatat kumulatifnya sebanyak 33.234 kasus. Peningkatannya sebanyak 6.326 kasus. Disamping itu, juga terjadi lonjakan angka kematian rakyat yang terpapar Covid-19. Kumulatif kenaikan kasus kematian terpapar covid-19 pada tanggal 9-15 Mei sebanyak 1.125 kasus, sedangkan kumulatif kasus kematian terpapapr covid-19 pada tanggal 16-22 Mei sebanyak 1.238 kasus. Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 mengatakan bahwa efek dari idul fitri dan mudik akan terlihat setelah dua atau tiga pekan setelahnya. (cnnindonesia.com)
Berawal dari dilonggarkannya kebijakan new normal dengan dalih untuk memulihkan perekonomian negara. Dengan begitu pariwisata, tempat perbelanjaan, tempat makan dibuka. Sedang mudik, kegiatan keagamaan, ziarah kubur dilarang atau hal lain yang dianggap terdapat ketidak seimbangan dalam mengeluarkan kebijakan. Akibatnya, lonjakan korban covid-19 terus meningkat. Termasuk tenaga ahli, tenaga kesehatan, maupun masyarakat biasa. Meskipun terlihat prokes tetap ditegaskan, namun tetap saja dilanggar.
Di tengah pelarangan mudik, TKA dan WNA masuk ke Indonesia dengan alasan proyek. Lalu bagaimana dengan pemudik yang alasannya sudah sangat lama tidak bertemu sanak saudara juga tidak jarang yang ungkapannya ingin pulang karena sudah tidak ada pekerjaan?
Jika kebijakan yang dibuat itu sama-sama dilarang, baik kegiatan pariwisata juga kegiatan lain, dan negara menanggung desakan ekonomi rakyat, maka rakyat akan mematuhi hal itu. Tapi itu sangat mustahil terjadi ketika negara menangung ekonomi rakyatnya secara penuh di tengah keadaan yang menjerit saat ini. Dikatakan oleh wakil ketua DPR dari salah satu fraksi partai mengatakan bahwa negara tidak mungkin secara terus-menerus membiayai rakyatnya, sekaya apapun negara itu tentu tetap tidak akan mampu. Hmm, sedih ya mimin. Padahal tugas negara ya melayani rakyat, ya kan?
Kebijakan yang dibuat sangat terlihat sekali lebih cenderung memilih untuk pemulihan ekonomi dan acuh tak acuh dari pada keselamatan umatnya. Peran korporasi dalam pembuatan kebijakan begitu terlihat bahkan menyetir jalannya kebijakan, sehingga diutamakan. Kebijakan yang begitu kapitalistik membuat keadaan semakin membebani kehidupan masyarakat biasa. Negara hanya sebagai fasilitator saja dan tidak secara penuh meriayah umatnya. Lalu dengan sikap seperti ini bagaimana bisa penyebaran covid-19 dapat terastasi?
Mencermati dari awal sampai saat ini terkait solusi untuk pemberhentian penyebaran covid-19, sangat diperlukan kebijakan lockdown. Itu menjadi hal utama yang harus dilakukan. Didukung keseriusan pemerintah dalam menjalankannya karena merupakan solusi syar’i atas covid-19 yang menimpa negeri muslim terbanyak di dunia ini.
Lockdown sudah terbukti dan dicontohkan oleh khalifah Umar bin Khattab pada masa 18 H dalam menangani wabah tha’un. Penyelesaiannya begitu cepat terselesaikan. Pemisahan antara yang sehat dengan yang sakit. Yang sakit akan dirawat dan disembuhkan. Didukung pendirian posko-posko bantuan kebutuhan rakyat yang terkena wabah. Sedangkan yang sehat akan menjalankan aktivitas seperti biasa.
Negara fokus menyelesaikan wabah yang menimpa rakyat tanpa mengkhawatirkan masalah ekonomi. Dalam sistem keuangan Islam terdapat Baitul Mal yang stabil. Sistem keuangan yang kuat dan tanpa setiran korporasi atau pihak swasta. Karena negara langsung yang memegang kendali. Namun ketika terjadi kekosongan keuangan pada Baitul Mal, maka rakyat dengan semangat melakukan segala sesuatu atas dasar dorongan ibadah kepada Allah SWT, akan siap bekerjasama untuk membantu.
Inilah sebuah peristiwa sejarah yang memberikan kita pelajaran dan patut kita ikuti. Sistem yang sungguh-sungguh meriayah umatnya. Sistem yang memberikan solusi atas segala permasalahan.
Wallahu a’lam bissawab.
Post a Comment