Sudah setahun lebih Indonesia hidup berdampingan dengan virus covid-19 dan hingga kini pandemi Covid-19 belum mampu dikendalikan. Bahkan angka terkonfirmasi positif terus meningkat. Berdasarkan data pemerintahan tanggal 7 juli 2021, Total Kasus positif di Indonesia berjumlah 1,86 juta jiwa dengan jumlah korban meninggal sebanyak 51.612 jiwa. DKI Jakarta berada di posisis pertama sebagai penyumbang kasus baru covid-19.
Pertambahan kasus covid-19 yang begitu pesat bukan sesuatu yang mengejutkan. Mengingat Kebijakan pemerintah untuk menangani Virus ini sangat tidak efektif . Bahkan diawal kemunculannya , banyak para pejabat yang mengganggap remeh. Seperti halnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan bahwa perizinan susah di Indonesia makanya korona susah masuk. Mantan Menkes Terawan yang mengatakan Corona bisa sembuh dengan sendiri serta masih bayak pernyataan kontroversial pejabat terkait awal kemunculan virus ini
Sampai akhirnya Indonesia mengumumkan Kasus positif pertama tanggal 2 maret 2020. Semakin hari angka terkonfirmasi positif terus meningkat dan korban jiwa terus bertambah. Disaat negara lain memilih menerapkan lockdown untuk menekan laju covid-19, Indonesia justru menolak. Walaupun desakan untuk Lockdown terus berdatangan dari berbagai pihak. Salah satunya oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar presiden mengizinkan DKI Jakarta untuk lock down namun hal tersebut di tolak dan diganti dengan PSBB
Setelah pemeberlakuan PSBB di berbagai provinsi, kebijakan sedikit dilonggarkan dengan menggantinya menjadi New Normal. Namun hal tersebut justru menambah klaster baru dari penyebaran covid-19. Sehingga membuat beberapa wilayah menarik rem darurat dan kembali menerapkan psbb. Setelah dirasa mengalamai penurunan, new normal diberlakuan lagi dan membuat pembengkakan kasus positif lagi.
Tak kehilangan akal, pemerintah mencari cara lain untuk mengatasi virus ini dengan cara vaksinisasi. Untuk memaksimalkan proggaram tersebut, pemerintah resmi meniadakan libur panjang untuk perjalanan mudik Idul Fitri 1442 H/2021 masehi.
Hal ini dilakukan agar program vaksinisasi Covid-19 berlangsung secara optimal. Namun ada kejadian yang menggelitik. Tatkala Menparekraf, Sandiaga Uno optimis tetap membuka pariwisata. Hal ini tentunya pemerintah terkesan tidak serius dengan apa yang dilakukannya. Disatu sisi mudik dilarang agar vaksinisasi bisa dilakukan dengan tujuan covid-19 bisa cepat tuntas, di satu sisi pariwisata dibuka, maka secara otomatis mereka yang tidak diperbolehkan mudik akan memenuhi tempat pariwisata. Dan terbukti. Tempat wisata seprti ancol dipadati wisatawan yang tentunya sangat mengabaikan protokol kesehatan.
Dari uraian diatas terlihat jelas kebijakan labil yang diterapkan pemerintah. Disaat negara lain menerapkan lockdown pemerintah menolak untuk melakukan hal yang serupa. Lebih memilih berkutat untuk gonta-ganti kebijakan, pemberhentian dan pemberlakuan kembali PSBB.
Setelah ditelusuri Terkuaklah kenapa lockdown tidak diberlakukan dari awal pandemi . Ekonom Piter Abdullah mengatakan kalau lockdown diterapkan, akan berdampak buruk bagi perekonomian. Setali tiga uanga dengan preside Jokowi, yang mengatakan perekonomian Indonesia bisa -17% jika lockdown berlaku. Jadi daapat disimpulaan perekonomian negara akan mandeg kalau lockdown.
Disini tampak jelas pemerintah lebih mementingkan perekonomian ketimbang keselamatan nyawa rakyat. Padahal perekonomian tidak akan berjalan maksimal jika SDMnya tidak aman dan sehat. Alhasil kasus positive covid-19 semakin meningkat ditambah anjloknya perekonomian Indonesia yang memasuki jurang resesi. Negara ini semakin merugi.
Kalau lah seandainya pemerintah menerapkan lockdown dahulu, tentu kerugian bisa diminimalisir. Karena nyatanya 14 abad silam nabi sudah mencontohkan terkait apa yang harus dilakukan jika wabah melanda. Dalam sebuah hadis dikatakan:
“Jika kamu mendengar suatu wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah ditempat kamu berada maka jangan tinggalkan tempat itu ” (HR.Bukhari)
artinya ketika hal ini dilakukan negara bisa fokus mengurusi warga yang terdampak, sedangkan bagi mereka yang tidak terdampak bisa beraktifitas secara normal sehingga perekonomian dan kesehatan masyarakat bisa terselamatkan
No comments:
Post a Comment