Oleh: Herawati,S.Pd.I
Mudik menjelang hari raya Idul Fitri. Menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia, moment hari raya begitu ditunggu-tunggu oleh masyarakat rantau yang tinggal jauh dari tanah kelahiran. Hari raya idul fitri juga, dijadikan ajang berkumpul dengan sanak saudara setelah lama berpisah. Mengeratkan tali silaturahim dan ukhuwah islamiyah.
Namun, kebijakan pemerintah melarang mudik menjelang hari raya idul fitri menuai polemik dimasyarakat. Kekecewaan dirasakan khusunya bagi calon pemudik dan pengusaha jasa transportasi umum. Kebijakan pemerintah melarang mudik tahun ini dan tahun lalu dianggap mematikan usaha jasa transportasi umum secara tidak langsung.
Sebagai mana dilansir dari Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah resmi melarang warga untuk melakukan mudik pada 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Menurut Presiden Jokowi, larangan ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan kemungkinan penyebaran Covid-19 semakin meluas. (29/3)
Kebijakan pemerintah yang melarang mudik dengan alasan untuk menekan jumlah penyebaran covid-19. Nyatanya di tanggapi oleh rakyat sebagai sebuah kebijakan basa-basi semata. Rakyat melihat tidak ada kesungguh-sungguhan dari kinerja pemerintah selama pandemi berlangsung. Pemerintah gagal menekan angka penyebaran dan memutus rantai covid-19.
Kebijakan yang tidak tuntas dan tumpang tindih dirasa ambigu.
Bagai mana mungkin, pada saat yang sama pemerintah melarang mudik dengan alasan menekan angka penyebaran covid-19, namun kebijakan lain menggencarkan agar dorong pariwisata dimasa pandemi khususnya ke wilayah bali.
Kritikanpun datang dari Ahli epidemologi UI, Pandu Riono. Pandu mengatakan bahwa pemerintah telah mendua dan tidak fokus pada masing-masing kebijakannya. Sehingga memicu pandemi semakin panjang susah dikendalikan dan rakyat tidak ada yang tau kapan akan berakhir.
Saat rasa percaya rakyat terhadap pemerintah memudar saat itu juga himbauan pemerintah dan tenaga kesehatan agar melakukan upaya pencegahan dan mengurangi mobilisasi dianggap angin lalu.
Dalam pemerintahan yang menerapkan sistem demokrasi kapitaliseme sekuler, kebijakan tumpang tindih seperti ini sudah lumrah terjadi, hal ini dikarenakan. Mekanisme pengambilan kebijakan yang dilakukan rezim sarat akan kepentingan elite politik masing-masing. Tolak ukur dalam mengambil kebijakanpun hanya sebatas adanya manfaat bagi kelompok tertentu bukan dalam rangka mengurusi rakyat agar terbebas dari pandemi.
Masalah ekonomi dan sosial yang muncul akibat pandemi covid-19 semakin membuat rakyat susah, dan meningkatkan angka kemiskinan dibeberapa wilayah propinsi yang ada di Indonesia.
Banyaknya kasus kriminalitas terjadi dikarenakan tuntutan perut karena susahnya mendapatkan lapangan pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka kesejahteraan dan keamanan bagi setiap rakyat tidak akan bisa diwujudkan dalam sistem pemerintahan demokrasi.
Rakyat membutuhkan kebijakan yang utuh dan benar-benar menjadi pijakan penuntasan pandemi. Dan hal itu hanya bisa diwujudkan oleh pemerintahan Islam.
Pemerintahan Islam yang menerapkan hukum-hukum Allah SWT. Akan serius menuntaskan masalah pandemi, karena Islam sudah mempunyai formula bagai mana menangani wabah. Dan bagai mana menciptakan kehidupan yang sejahtera.
Dalam menangani wabah seorang Khalifah akan memberlakukan sistem lock down. Hal ini dilakukan agar yang wilayah yang terjangkit tidak menyebar keluar wilayah yang bersih dari wabah. Rasulullah SAW bersabda:
إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا
Artinya: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari)
Langkah selanjutnya adalah memisahkan orang yang terjangkit virus dengan yang sehat. Hal itu dilakukan agar kehidupan normal orang yang tidak terjangkit tidak terganggu.
Terakhir pemerintahan islam berusaha dengan cepat memuat vaksin yang aman dan tidak membahayakan bagi rakyat.
Khilafah Islamiyah memberikan pelayanan kesehatan terhadap warganya secara gratis. Karena Khilafah Islamiyah menjamin 6 hal yang menyangkut kesejahteraan rakyat, seperti ; sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan dan keamanan.
Kesejahteraan bagi setiap rakyat, hal itu bisa diwujudkan khalifah karena sumber pemasukan daulah khilafah Islamiyah terdiri dari 12 sumber seperti; pertama anfal, ghanimah, fai d khumus. Kedua, kharaj. Ketiga, jizyah. Ke empat bermacam-macam harta milik umum. Kelima, Harta milik negara yang berupa tanah, bangunan, sarana umum dan pendapatannya. Keenam, harta usyur. Ketujuh, harta tidak sah para penguasa dan pegawai negara, harta hasil kerja yang tidak diijinkan syara, serta harta yang diperoleh dari hasil curang lainnya. Kedelapan, khusmus barang temuan dan barang tambang. Kesembilan, harta kelebihan dari (sisa) pembagian waria. KeSepuluh, harta orang-orang murtad. Kesebelas, Pajak (dlaribah). Keduabelas, harta zakat.
Maka sesuatu yang wajar apabila rakyat yang dinaungi daulah khilafah islamiyah hidup dalam kondisi yang sejahtera jauh dari kemiskinan. Karena sumber pemasukan negara yang melimpah. Serta dikelola oleh para pemimpin yang amanah.
Allah SWT berfirman;
وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ
Artinya:"Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan". (Al-Araf ayat 96)
Hanya dalam naungan khilafah Islamiyah yang mampu memformalisasikan semua hukum-hukum Allah SWT. Sehingga masyarakat dapat terjamin kesehatan dan kesejahteraan hidupnya.
Buka dengan naungan sistem demokrasi yang rusak dan merusak tatanan kehidupan umat manusia dengan konsep neo imperialisme yang menyengsarakan rakyat dan menjauhkan rakyat dari kehidupan aman, damai dan sejahtera.
Wallahualam Bissawab...
Post a Comment