Oleh : Ana Mardiana
Kasus Covid-19 melonjak tinggi dalam beberapa hari terakhir. Bahkan Kamis (3/12), kasus Covid-19 bertambah sebanyak 8.369 hanya dalam waktu sehari. Data ini membingungkan publik. Sebab, data yang dilaporkan Kementerian Kesehatan berbeda dengan data yang disajikan pemerintah daerah. Misalnya, Papua, Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Kementerian kesehatan, Budi Hidayat, mengatakan, melonjaknya kasus Covid-19 nasional karena data yang dilaporkan dinas kesehatan daerah ganda. Selain itu, peningkatan terjadi akibat penumpukan data kasus Covid-19.
Budi mengelak jika peningkatan kasus kasus Covid-19 akibat kesalahan input data di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan. Dia justru menegaskan, data yang diterima Pusdatin telah melalui proses verifikasi berjenjang. Mulai dari fasilitas kesehatan, dinas kesehatan kabupaten dan kota hingga dinas kesehatan provinsi. Artinya, Budi menilai, peningkatan kasus Covid-19 nasional terjadi akibat kesalahan pelaporan data dari dinas kesehatan daerah. (www.merdeka.com, 04/12/2020.
Saat ini yang menjadi pertanyaan adalah melonjaknya data kasu Covid-19 murni kesalahan pelaporan atau memang penanganan yang tidak serius ? Karena didapati di masyarakat riil, jumlah kasus meningkat tajam dan banyak daerah yang kembali melakukan pembatasan.
Saat menyoroti argumentasi pemerintah yaitu kesalahan input data maka perlu ada penjelasan lebih lanjut. Data yang disampaikan oleh dinas kesehatan daerah kepada pusat itu bukan perkara remeh, hal tersebut berkaitan dengan nyawa manusia. Data yang tersampaikan akan mempengaruhi pengambilan kebijakan menangani Covid-19. Input data yang tidak sinkron akan membuat penangan Covid-19 tidak tepat sasaran, efeknya pandemi tidak akan dengan mudah diselesaikan.
Sejak awal kasus pandemi pemerintah terkesan tidak serius dalam mengatasi wabah covid-19 bahkan terkesan meremehkan. Seharusnya pemerintah melakukan tracing(penelusuran orang-orang yang pernah terkontak dengan orang-orang yang terduga mengidap penyakit menular) seharusnya sejak awal pemerintah melakukan tracing yang mana memisahkan yang sakit dengan yang sehat agar tidak terjadi penularan dan menyebar kemana-mana.
Solusi PSBB yang di ambil dianggap telah mematikan ekonomi dan justru dengan mengambil kebijakan New Normal di tengah pandemi telah terbukti membuat klaster baru, meski intruksi protokol kesehatan tetap harus di lakukan namun pada kenyataanya tidak dapat menekan lonjakan jumlah yang terinfeksi. Kenyataan ini telah menjelaskan secara gamblang bahwa rezim yang mengadopsi Sistem Demokrasi Kapitalis terbukti telah gagal mengatasi pandemi.
Sistem Kapitalis hanya menjadikan Keuntungan sebagai orientasi kebijakan. Tanpa memperdulikan nyawa rakyat. Serta sistem ini juga telah berlepas tangan dari tangung jawab dan malah memilih kepentingan melangsungkan kekuasaan sehingah mengangap sah-sah saja melakukan pilkada di tengah pandemi dengan dalih tidak ada undang-undang yang mengatur penundaan pilkada, inilah bukti kezaliman sistem Demokrasi yang berasaskan sekulerisme, ketika di gunakan hanya untuk mencapai tujuan segelintir golongan saja.
Kesehatan adalah hak dasar publik, maka setiap individu harus dipastikan dapat pelayanan yang baik, Dalam sistem demokrasi saat ini sangat sulit menemukan pelayanan kesehatan yang tepat dan cepat. Rezim justru sibuk klaim angka keberhsailan penangan Covid-19 untuk menjaga kekuasaanya daripada bertindak nyata untuk rakyat. Sudah saatnya kita beralih pada sistem alternatif yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utamanya, sistem itu adalah sistem Islam dalam bingkai Khilafah.
Prinsip pelayanan kesehatan dalam negara Khilafah wajib memenuhi tiga unsur ihsan yakni sederhana dalam peraturan (tidak berbelit-belit); cepat dalam pelayanan; dan profesional dalam pelayanan, yakni dikerjakan orang yang kompeten dan amanah.
Tindakan bagaimanakah seharusnya yang di lakukan agar lonjakan yang positif covid-19 menurun bahkan kalau bisa tidak ada lagi yang terjangkit virus covid-19, islam punya solusinya. Negara Khilafah akan secara aktif melalukan tes kesehatan secara gratis kepada seluruh rakyat agar tidak membebani rakyat. serta untuk memiliki data valid dan mengetahui sampai kemana wabah telah menyebar. Maka Negara Khilafah akan terus melakukan pengawasan Serta melakukan pelayanan kesehatan secara maksimal dan gratis hingga mereka sembuh. Serta yang sehat bisa beraktifitas seperti biasa dengan mengacukan kepada protokol kesehatan sehingga tidak hawatir takut tertular. Selain itu Negara Khilafah akan menjamin tenaga medis dengan menyediakan seluruh kebutuhan medis demi keamanan kesehatan paramedis. Demikaianlah islam menjaga seluruh nyawa manusia dengan begitu detail.
Waalahu'alam
Post a Comment