Oleh : Dinda Amelia
Mahasiswa IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
Tahun 2020 menjadi tahun berat bagi semua orang. Pasalnya, Covid-19 yang telah menjadi pandemi ini membuat sejarah baru dalam dunia kesehatan. Pakar kesehatan dan perusahaan obat dari seluruh dunia mencari cara dan upaya untuk menemukan vaksin SARS-CoV-2 secepat mungkin. Salah satunya adalah perusahaan Sinovac asal Beijing, Tiongkok. Sinovac sendiri sudah berpengalaman dalam pengembangan vaksin beragam virus yang menjadi epidemi maupun pandemi, seperti SARS, flu domestik, maupun flu yang disebabkan virus H1N1. Berkat pengalaman ini, Indonesia memutuskan menjalin kerja sama dengan Sinovac. Lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kesehatan, Bio Farma, Indonesia akan menguji klinis bakal vaksin Covid-19 milik Sinovac. Nantinya, bahan aktif diberikan ke Bio Farma, selanjutnya baru akan diracik dan diformulasikan di Indonesia.
Sekretaris Perusahaan PT Bio Farma Bambang Heriyanto mengungkapkan kerja sama tersebut akan menguntungkan Indonesia. Keuntungan lainnya, kata Bambang, uji coba ini bakal memberi informasi terkait respons vaksin pada penduduk Indonesia. Dengan demikian, kecocokan vaksin bakal dapat diketahui ketimbang membeli vaksin dari luar yang belum diuji di Indonesia. Jumat (24/7/2020)
Kerja sama tersebut disambut positif pengurus Perhimpunan Alumni dan Persahabatan Indonesia-Tiongkok (Perhati) Fathan Asaduddin Sembiring. Menurutnya, kerja sama Bio Farma-Sinovac baik bagi Indonesia karena banyak turunan dari kerja sama pengetesan vaksin Covid-19 yang justru bisa menjadi titik tahapan peningkatan kualitas industri kesehatan nasional. Kerja sama ini, kata Fathan, juga turut membuka lapangan kerja dengan penyerapan sumber daya manusia dalam negeri dan efek berantai dari naiknya tingkat serapan komponen dalam negeri (TKDN), terutama di sektor kesehatan. Kompas.com
Kerja sama antara BUMN Biofarma dengan Produsen Vaksin Sinovac sudah dilakukan. Pada tahap ini untuk uji klinis calon vaksin. Pemerintah menonjolkan aspek keuntungan yg didapat oleh Indonesia berupa alih teknologi dan keuntungan ekonomi dari produksi yg akan dilakukan di dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih mementingkan keuntungan dibidang ekonomi dibandingkan dengan kesehatan masyarakat.
Dilansir dari wartaekonomi.co.id, anggota Komisi IX DPR, Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher meminta kepada pemerintah untuk transparan melakukan uji tahap klinis tersebut. Sebab beberapa bulan sebelumnya, ditemukan vaksin yang diproduksi China dibawah standar WHO. Karena itu, sebelum pemerintah melakukan uji tahap terakhir dipastikan proses produksi dan pengedaran vaksin sudah sesuai standar WHO. Lebih lanjut, ia meminta pemerintah harus bisa menjelaskan kepada masyarakat mengapa vaksin sinovac asal China yang dipilih.
Namun, sebagai negara dengan mayoritas penduduknya Muslim, muncul polemik terkait label halal vaksin corona buatan Negeri Tirai Bambu tersebut. Sebelumnya, anggota Satuan Tugas Lawan COVID-19 DPR RI Habiburokhman menekankan perlu adanya jaminan halal vaksin corona buatan Sinovac. Ia pun memninta agar pemerintah melibatkan MUI dalam pengembangan vaksin corona tersebut. Direktur Lembaga Pengkajian pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Lukmanul Hakim, mengatakan, "Jadi ada dengan kaidah darurat maka yang non halal pun bisa dipakai. Tapi kami meminta komitmen dari pihak pemerintah dalam hal ini dari Bio Farma dan teman-teman untuk tetap mencari alternatitf-alternatif produksi yang halal."
Lukman menyampaikan bahwasannya MUI saat ini juga turut terlibat dalam uji klinis tahap tiga vaksin corona buatan Sinovac. Ia menekankan bahwa MUI akan mengawal proses uji klinis tersebut, sehingga jika vaksin sudah siap masuk ke tahap pendistribusian, MUI sudah bisa mengeluarkan fatwa atas vaksin tersebut. msn.com
Fakta kerjasama yang dilakukan BUMN dengan produsen vaksin juga patut mendapat perhatian. Jangan sampai menjadi kerjasama swasta (B to B) yg memonopoli kepentinga numum demi keuntungan segelintir pihak. Ditambah lagi fakta sebelumnya yang menunjukkan beberapa kasus ketidaklayakan produsen vaksin asal Cina. Maka semestinya saat ini lebih waspada dan ekstra hati-hati. Hal ini secara tidak langsung menampakkan wajah kapitalis dalam kerjasama vaksin antara Perusahaan PT Bio Farma dengan Perusahan Sinovac, dimana mereka mengambil kebijakan berdasarkan keuntungan. Akibatnya, banyak hal yang harusnya menjadi prioritas malah dinomorsekian-kan, seperti kesehatan masyarakat, halal-haram, keamanan, dan lain-lain. Dalam pandangan kapitalis, segala sesuatu bisa dijadikan ladang bisnis meski ditengah pandemi seperti saat ini. Negara yang harusnya melindungi dan melayani, tapi malah menjadikan sasaran empuk oleh para penguasa yang haus akan materi. Selain itu, kerjasama dengan negeri Tirai Bambu menampakkan bahwa pemerintah tidak ingin keluar dari zona nyamannya, yaitu tetap dibawah naungan kapitalisme.
Berbeda jika menerapkan sistem Islam yang mewajibkan negara tidak menjadikan faktor keuntungan sebagai pertimbangan utama pengambilan kebijakan. Negara harus berorientasi maslahat umum yakni mendapatkan obat yang tepat dengan memfokuskan pada aspek kelayakan dan keamanan, bukan aspek keuntungan. Pemimpin yang menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai pedoman dan halal-haram sebagai tolak ukur dalam melakukan sesuatu pasti akan menjadi perisai bagi umat dan berada di garda terdepan. Hal ini semata-mata takut dengan Allah karena segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Hanya dengan menerapkan sistem Islam-lah segala problematika dapat terselesaikan secara mendasar, termasuk perihal kesehatan rakyat.
Wallahu a’lam bishawwab.
