Pilkada Akan Tetap Digelar Atas Dasar Hak Konstitusi Rakyat, Benarkah?

Oleh: Aktif Suhartini, S.Pd.I

 Anggota Komunitas Muslimah Menulis Depok

 

Astaghfirullah.... Plin plan banget sih pemerintah kita ini. Di satu sisi, kegiatan belajar mengajar anak hanya diizinkan dengan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk menghindari tatap muka dan kerumunan. Di sisi lain, disaat ada rencana pesta Pilkada, pemerintah mengizinkan tatap muka dan berkerumun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Mengapa justru pemerintah mengambil keputusan akan tetap melaksanakan Pilkada yang syarat dengan kerumunan massa, baik saat kampanye ataupun disaat pemilihan berlangsung? Apa ini tidak disebut kebijakan yang plin plan? Stres saya mendengarkan dan menyimak ini semua. Atau menurut pemerintah memang beda kerumunan untuk mencari ilmu dengan kerumunan Pilkada yang berbau politik?  Emak rumah tangga aja bingung.....

Apabila kita dengarkan debat pendapat para ahli pemerintahan, Pilkada harus tetap dilaksanakan walaupun penyebaran virus corona terus meningkat, karena tujuan dari Pilkada ini untuk menjaga hak konstitusi rakyat yaitu berhak dipilih dan hak memilih harus tetap dilaksanakan. Pilkada akan tetap digelar atas dasar hak konstitusi rakyat, benarkah? Apakah hak rakyat untuk sehat dan tetap hidup tidak juga dipikirkan? Subhanallah...“Tolong kami ya Allah...”

Meski banyak desakan dari berbagai pihak terkait permintaan penundaan pilkada, namun rupanya hal itu tidak menyurutkan semangat Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan berbagai tahapan pilkada. Pelaksanaan Pilkada 2020 rencananya akan tetap berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang tidak menunggu pandemi berakhir karena tidak bisa ditentukan kapan pandemi akan berakhir, sementara persiapan KPU sudah 99 Persen.

Inilah gambaran sistem demokrasi kapitalis yang lebih mengutamakan masalah ekonomi dibandingkan keselamatan jiwa manusia. Semuanya diukur dengan untung dan rugi dari sudut perekonomian. Apakah tidak dipikirkan perekonomian pun tidak akan berjalan apabila manusia pelaku ekonomi meninggal dunia. Sungguh memprihatinkan...

Sebenarnya, memikirkan perekonomian rakyat itu tidak salah, tapi memilih skala prioritas itu harus. Rasulullah SAW pun mengajarkan kita mengarantina wilayah dengan mengisolasi diri, lingkungan dan daerah yang terkena pandemi untuk memutus mata rantai penyebaran. Maka, pemerintah  harus melakukan karantina wilayah biar penyebarannya terhenti, bukan  malah mengizinkan kerumunan demi suksesnya pesta politik yang hanya menghabiskan dana negara dan menghasilkan pemimpin daerah yang belum tentu memikirkan rakyatnya.

Apapun alasan pemerintah tentang pesta Pilkada di suasana pandemi, tetap saja tidak mencerminkan pemimpin yang melindungi nyawa rakyatnya sekalipun seluruh tahapan Pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. []