Oleh : Nur Rahmawati, SH
(Praktisi Pendidikan dan Pengamat Politik)
Sengitnya perseteruan via sosmed antara Dubes China dan Australia, menyoal Laut China Selatan (LCS). Kabarnya LCS ingin dikuasai China secara sepihak, tentunya ini membuat geram pihak Amerika Serikat (AS). Dengan dukungan Australia dan Jepang, AS akan mati-matian mencegah penguasaan yang diklam secara sepihak.
"Pernyataan Perwakilan Tinggi Australia kepada India soal Laut China Selatan mengabaikan fakta. Kedaulatan teritorial China dan hak maritimnya sesuai dengan hukum internasional termasuk Konvensi Hukum Kelautan PBB (UNCLOS). Jelas di sini siapa yang menjaga perdamaian dan stabilitas dan siapa yang coba menggoyahkan serta memprovokasi eskalasi di kawasan," kata Sun melalui akun Twitternya. (Cnnindonesia.com, 2/8).
Sayangnya, batas laut Filipina masuk dalam klaim Beijing. Kita ketahui bersama bahwa Filipina salah satu negara ASEAN, yang terang-terangan menyerah jika harus perang melawan China untuk memperebutkan batas lautnya yang diklaim tersebut.
Senada dengan Filipina, Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi, mengatakan Indonesia tetap konsisten menghormati Konvensi Hukum Laut Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) sebagai panduan dalam sengketa di Laut China Selatan (LCS). Hal ini terkesan, bahwa Indonesia netral dalam menyikapi hal tersebut. Jika sengketa tersebut berlanjut bukan tidak mungkin negara mayoritas muslim akan terkena imbasnya.
Dikutip dari, viva.co.id, Laut China Selatan bisa jadi medan pertempuran mahadahsyat antara China dan Amerika, jika kedua belah pihak yang terlibat perseteruan tak sama-sama menahan diri.
Yang terbaru, media China yang didukung Partai Komunis China (CPC), Global Times, kembali mewakili sikap pemerintah terkait langkah yang akan diambil di Laut China Selatan. Dalam laporan yang dikutip VIVA Militer, China akan langsung melakukan serangan balasan langsung jika terlibat insiden dengan militer Amerika.
"Jika Washington meluncurkan provokasi militer untuk menantang garis bawah keamanan dan kedaulatan nasional China, China akan segera melakukan pembalasan yang efektif dan efektif," bunyi pernyataan Global Times. (1/8).
Potensi peperangan tersebut, tentunya akan berimbas pada pelanggaran kedaulatan laut negara yang merupakan anggota ASEAN. Sikap Indonesia sebagai negeri muslim terbesar, semestinya aktif memobilisir kekuatan negara kawasan (ASEAN) utk menentang AS-Cina yg melakukan pelanggaran kedaulatan lautnya. Sikap ‘netral’ dg menghormati perjanjian UNCLOS menunjukkan kelemahan menjaga kedaulatan, karena terkungkung konvensi internasional yg dibuat negara penjajah.
Maka lemahnya pemerintahan dan pemimpin kita saat ini tentu bukan karena sebab, ini akan terus berlangsung jika demokrasi terus dijadikan sandaran sistem dalam memerintah dan menjalankan pemerintahan, dimana bukan yang baik di tempatkan pada yang baik dan sebalikanya yang buruk ditempatkan pada yang buruk. Justru keputusan diambil dengan jalan voting atau suara yang terbanyak, sehingga nafsu manusialah yang dijadikan sandaran untuk memutuskan. Alhasil ketidak berdayaan kita pada negara adidaya, menjadikan mandul atas kedaulatan negeri sendiri. Sehingga menjadikan pemerintah saat ini tidak berdaya mengambil sikap tegas. Sehingga lebih memilih netral dan cari aman.
Bagaimana mengembalikan kewibawaan suatu negara? Jawabnya dengan mengganti sistem saat ini menjadi sistem yang kaya dengan solusi yaitu sistem Islam. Karema sistem Islam adalah solusi terbaik dari semua kesulitan hidup, baik dalam lingkup individu, masyarakat bahkan negara, yang menempatkan keputusan baik dan benar adalah syariat. Yang tentunya tidak ada cacat sedikitpun karena ia datang dari sang maha sempurna yaitu Allah SWT.
Semoga Indonesia terus berbenah dan mau membuka diri dengan aturan Islam yang pernah berkuasa selama 13 abad, dengan menguasai 2/3 dunia, mengapa kita tidak ingin mengulang masa kejayaan itu? Sehingga kewibawaan negara dapat dikembalikan lagi, sebagaimana dulu pernah berjaya dan berwibawa. WalLâhu a’lam bi ash-shawâb.