By : Ratna Munjiah
(Pemerhati Sosial Masyarakat)
Jakarta - Bantuan Rp 600 ribu per bulan buat pegawai swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta/bulan akan cair dua bulan sekali. Artinya, pegawai swasta akan memperoleh Rp 1,2 juta dalam 1 kali pencairan.
Total subsidi gaji yang diberikan itu ialah Rp 2,4 juta/pekerja. Pencairan akan dimulai pada bukan September hingga Desember 2020 dengan skema di atas.
"Pemerintah akan membayarkan dua kali karena kita ingin memastikan daya beli dan konsumsi tetap terjaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan resminya, Jumat (7/8/2020).
Jokowi Geber Rp 600 Ribu/Bulan Buat Pegawai
Anggaran yang disediakan pemerintah untuk subsidi bantuan Rp 600 ribu tersebut sebesar Rp 33,1 triliun untuk 13,8 pekerja.
"Data ini berasal dari BPJS Ketenagakerjaan yang akan terus divalidasi untuk memastikan tepat sasaran dan meminimalkan terjadinya duplikasi. Pemerintah berharap subsidi ini dapat menjaga daya beli dan kesejahteraan pekerja yang terdampak COVID-19," jelas Ida.
Syarat untuk memperoleh subsidi gaji tersebut harus pekerja yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150.000/bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp 5 juta/bulan.
"Penerima subsidi gaji (bantuan Rp 600 ribu) adalah pekerja yang membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sebagai apresiasi bagi para pekerja yang terdaftar dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan," pungkas Ida.(https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5123623/jokowi-beri-bantuan-ke-pegawai-swasta-sekali-cair-rp-12-juta).
Pemerintah menetapkan BLT untuk pekerja swasta bergaji di bawah 5 juta dan peserta BPJS. Tujuannya agar mendongkrak konsumsi dan menggerakkan ekonom riil.
Namun kebijakan ini dianggap salah sasaran dan semakin menegaskan pemerintah tidak serius untuk mencari jalan keluar atas persoalan yang dihadapi rakyat.
Target pemerintah memberikan BLT untuk mendongkrak pertumbuhan tentu tidak akan tercapai karena secara teori pekerja kelas ini akan menggunakan BLT sebagai simpanan. Lagi lagi dan lagi, kebijakakan pemerintah senantiasa menghasilkan pro-kontra bagi rakyatnya.
Sejatinya yang dibutuhkan masyarakat disaat pandemi adalah bantuan konsumsi terhadap korban PHK dan pekerja harian, bahkan mencakup seluruh rakyatnya, tidak ada diskriminasi terhadap segolongan kelompok tertentu. Tak mengherankan sebenarnya jika diskriminasi terjadi, karena pada faktanya saat ini negara menerapkan sistem sekuler kapitalis yang mana kebijakan yang diambil tentu sarat dengan berbagai kepentingan, yang berbeda dengan sistem Islam dalam pengaturan urusan rakyat.
Dalam sistem Islam, penguasa memiliki kewajiban penuh terhadap pemenuhan kebutuhan setiap individu rakyatnya, tidak ada perbedaan baik itu swasta, kalangan pemerintahan maupun rakyat biasa. Pemenuhan kebutuhan ini pun mencakup segala aspek baik itu ekonomi, sosial, pendidikan dsb.
Negara akan memberikan lapangan pekerjaan dan menjamin kesejahteraan hidup. Namun, dalam masyarakat kapitalistik saat ini, tugas negara tidak lebih pada fungsi regulasi, yakni pengatur kebebasan warga negaranya. Karenanya, sistem ini tidak mengenal tugas negara sebagai 'pengurus dan penanggung jawab kebutuhan dasar rakyatnya'. Secara mutlak rakyat yang harus bersusah payah bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan dasar maupun pelengkap. Sama halnya ketika bencana melanda atau kebutuhan hidup semakin meningkat, harus lebih keras lagi bekerja. Maka tak heran jika banyak yang menghalalkan berbagai cara demi memenuhi kebutuhan hidupnya.
Alih-alih berpihak kepada rakyat, pemerintah justru menjadi pelayan para kapitalis liberal sebagai pemilik modal dan pelaku ekonomi di negeri ini. Semakin jelas, bahwa penguasa tak mampu menyediakan lapangan kerja yang memadai untuk rakyatnya. Bagi para kapitalis kekayaan alam dan aset apapun bisa diperjualbelikan. Sehingga dalam sistem kapitalistik ini, mustahil menjadikan negara kaya, yang ada kapitalisme hanya membuat kaya bagi pemodal dan para investor. Selebihnya rakyat hanya diberi sisa-sisa kekayaan.
Sehingga ketika Islam yang dijadikan sebagai landasan dalam pengaturan segala aspek kehidupan. Maka lapangan kerja dan kesejahteraan hidup terjamin. Sistem ekonomi Islam dibangun berdasarkan konsep akidah Islam, yaitu keimanan kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Nya, Hari kiamat serta qadha dan qadar, baik buruknya semata-mata dari Allah SWT.
Politik ekonomi dalam Islam adalah menjamin pemenuhan semua kebutuhan primer setiap individu maupun kebutuhan-kebutuhan sekundernya sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam suatu masyarakat dengan gaya hidup tertentu.
Islam memandang setiap orang secara individual, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara.
Pertama-tama Islam memandang setiap orang sebagai manusia yang harus dipenuhi semua kebutuhan primernya secara menyeluruh.
Kedua, Islam memandang manusia sebagai individu tertentu yang berpeluang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekundernya sesuai dengan kadar kemampuannya.
Politik ekonomi Islam tidak sekedar meningkatkan taraf hidup dalam sebuah negara semata. Karena itu politik ekonomi Islam tidak menjadikan pertumbuhan pendapatan nasional sebagai asasnya; tidak pula memperbanyak barang dan jasa demi menjamin terwujudnya kemakmuran hidup manusia.
Islam menetapkan kebutuhan atas pangan, papan, dan sandang sebagai kebutuhan pokok tiap individu.
Islam juga menetapkan keamanan, pendidikan dan kesehatan hak dasar seluruh masyarakat. Dan merupakan tanggungjawab penguasa untuk memenuhi setiap kebutuhan dasar rakyatnya. Negara juga tak boleh berlepas tangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar setiap rakyatnya.
Dalam konteks ini, Islam telah menetapkan beban tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat secara keseluruhan adalah tanggungjawab negara .
Nabi SAW bersabda “ Imam (khalifah) yang bertanggungjawab terhadap khalayak ramai itu adalah pengurus dan dialah satu-satunya yang bertanggungjawab terhadap rakyatnya. (HR Muslim).
Sebagai umat Islam, sudah terlalu lama rasanya kita terjebak dalam sistem kapitalis sekuler, dan semua itu meliputi pengaturan seluruh lini kehidupan. Dan jika sistem ini tetap dipertahankan maka tentu rakyat tidak akan pernah mendapatkan kesejahteraan, rakyat akan selalu berada dalam lingkaran kemiskinan.
Oleh karenanya sudah seharusnya negara kita, terkhusus pemimpin kita menerapkan sistem Islam, karena hanya Islam yang memiliki seperangkat aturan yang dengan aturan tersebut maka seluruh problematika kehidupan akan dapat diselesaikan dengan sebaik baiknya. Kebutuhan rakyat akan terpenuhi, karena SDA (Sumber Daya Alamnya) dikelola oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Wallahua'lam.