Oleh: Mahdiah, S. Pd
(Aktivis Muslimah Cilegon)
Seiring berjalannya penerapan tatanan kehidupan baru (new normal), jumlah kasus Covid-19 mengalami kenaikan sebanyak 1.681 kasus pada Minggu, 12/07/2020.
Data tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto. Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar kasus pasien positif Covid-19 yang baru ditemukan hari ini, kebanyakan berstatus sebagai orang tanpa gejala (OTG). Pasien dengan status OTG sama sekali tak merasakan keluhan dan tak merasakan sakit apapun meski sudah dinyatakan positif Covid-19.
"Secara keseluruhan sebagian kasus baru yg kita dapatkan pada hari ini adalah kasus baru yang tidak ada indikasi untuk dirawat di rumah sakit," kata Yurianto dalam konferensi persnya di Kantor BNPB, Jakarta, Minggu (12/7). Dilansir dari CNN Indonesia.
Banyak faktor yang menyebabkan kasus Covid-19 terus mengalami kenaikan. Mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, sikap meremehkan bahaya Covid-19 yang disebabkan oleh simpang siurnya pemberitaan terkait Covid-19, hingga kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat oleh ahli kesehatan.
Kumparan melansir, peneliti epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono, memperingatkan agar pemerintah tidak memakai istilah new normal karena penuh risiko.
"Indonesia itu tak normal, penuh risiko, tidak ada yang hijau. Kita semua berjuang menuju Indonesia aman, bukan normal," ujar Pandu. Pendapat senada disampaikan oleh Presiden Ahlina Institute, Tifauzia Tyassuma, ia mengatakan meningkatnya kasus Covid-19 merupakan akibat dari sejumlah sebab, diantaranya dampak dari kampanye new normal. Promosi new normal membuat kewaspadaan publik terhadap penularan virus corona menjadi berkurang.
Masalah pandemi merupakan masalah kesehatan, yang sudah selayaknya dipercayakan kepada ahlinya agar ditemukan solusi terbaik. Dalam hal ini, para ahli epidemiologi menyarankan pemerintah untuk serius memperkuat sistem fasilitas kesehatan, meningkatkan pengetahuan pencegahan Covid-19 seperti cuci tangan dan pakai masker yang benar, memperbanyak tes massal, dan menerapkan pembatasan sosial yang serius.
Pendapat para ahli penting untuk dipertimbangkan, sebab semua masalah yang terjadi dengan Indonesia saat ini, telah diteliti oleh ahli epidemiologi dalam sistem horizon scanning kesehatan masyarakat. Tentu saja ini sudah teruji secara keilmuan. Hal ini termasuk menganalisi soal sebab, masalah, dan dampaknya. Kumparan.
Oleh sebab itu sangat disayangkan jika pemangku kebijakan, tidak menjadikan pendapat para pakar epidemiologi sebagai referensi utama dalam mencari solusi untuk mengatasi pandemi.
Sedangkan alasan pemerintah memberlakukan tatanan kehidupan baru, demi menghidupkan kembali sektor ekonomi yang hampir mati, dinilai kontradiktif. Sebab tidak sesuai dengan akar permasalahan yang terjadi.
Saat ini pemerintah diibaratkan berhadapan dengan buah simalakama, memilih menyelamatkan ekonomi atau keselamatan rakyat? Dua-duanya penting. Sekala prioritas harus diterapkan, dalam kondisi saat vaksin belum ditemukan, maka hal utama yang wajib dilakukan adalah mendorong tenaga medis melakukan penelitian untuk menemukan vaksin. Disamping itu, memastikan mitigasi tetap berjalan, untuk mencegah terjadinya penyebaran virus. Yang jadi prioritas adalah keselamatan dan kesehatan masyarakat. Ketika masyarakat sehat, ekonomi yang ambruk bisa dibangun kembali. Sebaliknya akan sis-sia ekonomi selamat, tapi manusianya mati.
Begitupula jika dilihat dari perspektif Islam. Maka jelas keselamatan rakyat akan jadi prioritas. Pemimpin dalam Islam merupakan penanggung jawab atas seluruh urusan rakyat yang dipimpinnya. Ia akan bersungguh-sungguh dalam memenuhi hak rakyat, karena sadar kelak akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT.
Dari Ibnu Umar RA berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda:
"Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang
kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya..." (HR Al-Bukhari, Muslim)
Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, ia akan berusaha sekuat tenaga agar bisa memenuhi kebutuhan rakyat selama pandemi. Serta membantu tenaga kesehatan (Nakes) dalam upaya mitigasi virus serta memfasilitasi agar segera menemukan vaksin.
Sedangkan sumber pendanaan yang digunakan untuk membiayai seluruh upaya penanggulangan wabah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Negara Islam, yang pemasukan dan pengeluarannya telah diatur oleh syariah.
Dalam APBN Negara Islam juga terdapat pos pengeluaran yang dikhususkan untuk penanganan bencana, termasuk bencana wabah. Sumber dananya berasal dari Pos Fai dan Kharaj dan Pos Harta Milik Umum. Jika anggaran tersebut tidak mencukupi, kekurangannya dapat diambil melalui pungutan pajak (khusus pada kaum Muslim yang kaya).
Demikian cara Islam dalam memberi solusi. Jelas dan komprehensif. Solusi inilah yang dibutuhkan oleh dunia saat ini, agar keluar dari jeratan pandemi. Untuk itu hendaknya umat Islam menyadari bahwa Islam sebagai agama sekaligus sebagai ideologi, kerahmatan lil 'aalamiinannya benar-benar akan terasa ketika syariat Islam diterapkan secara totalitas dalam institusi negara.
Wallahu a'lam bishowab....