Proyek KCIC Menuai Masalah Lagi?

Oleh: Ayu Susanti, S.Pd

Berbagai peristiwa terjadi di negeri zamrud khatulistiwa. Berbagai masalah pun tak kalah hadir di negeri ini. Proyek KCIC (Kereta Cepat Indonesia Cina) saat ini sedang mengalami permasalahan. Bagaimana tidak? Kompensasi ganti rugi yang seharusnya sudah diberikan kepada warga yang terdampak proyek ini namun nyatanya tak kunjung terealisasi dari pihak KCIC. 

Kepala Keluarga (KK) di Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta mendirikan tenda di sekitar proyek kereta api cepat Indonesia-Cina (KCIC). Hal itu mereka lakukan sebagai aksi protes lantaran kompensasi ganti rugi tidak kunjung terealisasi dari pihak KCIC. (ayobandung.com, 29/05/2020). 

Proyek ini sebetulnya tidak hanya menuai protes karena belum terealisasi kompensasi ganti rugi saja, namun sempat dihentikan sementara dikarenakan menuai masalah.

Proyek patungan Indonesia dengan Cina itu, menurut PUPR, punya andil hingga berakibat banjir yang terjadi di Bekasi dalam dua bulan terakhir. PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) juga disebut bertanggung jawab dalam genangan air di Tol Jakarta-Cikampek yang menyebabkan kemacetan dan mengganggu kelancaran logistik. Kesalahan lain yang turut disoroti PUPR dalam surat No BK.03.03-Komite KZ/2S yaitu: proyek ini kurang memperhatikan kelancaran akses keluar-masuk jalan tol, pembiaran penumpukan material yang mengganggu fungsi drainase dan keselamatan pengguna jalan, pengelolaan sistem drainase yang buruk, pembangunan pilar LRT tanpa izin, sampai persoalan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Kendati pengerjaannya telah berjalan kembali normal, beberapa pihak memang menganggap proyek kereta cepat ini sudah bermasalah sejak awal perencanaan. (tirto.id, 30/03/2020).

Dilihat dari fakta diatas ternyata tidak hanya satu masalah yang dilahirkan dari proyek ini. Tentu yang kena dampaknya adalah rakyat. Dari sini terlihat bahwasanya peran pemerintah hanya sebatas fasilitator saja. Tidak begitu memberikan respon tegas berkaitan dengan pembangunan KCIC yang sebetulnya tidak begitu memberikan kemaslahatan kepada masyarakat sekitar justru hanya menuai permasalahan saja. Seharusnya dari awal ditegaskan bahwasanya pembangunan ini tidak sesuai prosedural dan hanya menuai berbagai masalah saja, bukannya hanya sebagai mediasi yang keputusan akhir ada di tangan perusahaan.

Fakta ini akan terus terjadi di proyek-proyek yang lain jika sistem kapitalisme yang terus diterapkan. Mengapa demikian? Karena sistem kapitalisme buatan manusia ini memang menjadikan pengusaha besar berkuasa dan mengorbankan rakyat kecil. Begitulah model negara korporatokrasi yaitu model negara yang inti kekuasaannya ditangan pengusaha besar. Model ini lahir dari sistem kapitalisme.

Dari sini membuktikan bahwasanya jika manusia yang membuat suatu hukum aturan maka yang terjadi hanyalah kerusakan belaka. 

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (QS. Ar-Rum:41).

Permasalahan hidup akan selalu ada. Begitupun saat negara mengatur rakyat. Tentu akan menemukan berbagai macam problem. Islam adalah aturan yang Allah turunkan kepada manusia untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Tidak hanya itu untuk menjadikan manusia selamat dunia dan akhirat. 

«وَ اِنَّهُ لَهُدىً وَ رَحْمَهٌ لِلْمُؤْمِنینَ»

“ Dan sesungguhnya Al-Qur’an itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (Qs Al-Naml [27]: 77)

Islam itu adalah aturan yang kumplit. Dalam Islam diatur juga bagaimana peran negara untuk mengurusi rakyatnya. Dimana negara tidak hanya sebatas fasilitator saja, bukan sebatas mediator tapi betul-betul mengurusi semua urusan rakyat sampai menjamin semua keperluan dasar rakyat. Jikalau ada proyek besar, tentu proyek ini akan dikaji mendalam apakah memberikan kemaslahatan pada rakyat sekitar, memudahkan akses ataukah tidak,  bukan memikirkan besar keuntungan yang didapat sedangkan kepentingan rakyat dikorbankan. 

Pemimpin dalam Islam akan sangat hati-hati dalam melahirkan kebijakan karena tahu bahwasanya Allah akan meminta pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya. 

Dengan demikian masalah akan selesai dengan baik jika kembali kepada aturan Allah. Islam akan dengan cepat, mudah, tepat dalam menyelesaikan berbagai problem kehidupan.

Wallahu’alam bi-showab.