Minimnya Proteksi Tenaga Medis di Tengah Pandemi

Oleh : Ismawati 

(Aktivis Dakwah Banyuasin)

Sejak beberapa bulan terakhir, Indonesia dikepung duka wabah virus corona. Virus yang amat cepat menular tersebut berawal dari negara China kini telah menyebar ke beberapa negara di dunia. Di Indonesia sendiri, virus ini sudah menyerang belasan ribu orang bahkan tenaga medis yang terdepan melawan virus tersebut banyak yang telah gugur karenanya. Tenaga medis memang berpotensi lebih besar terpapar virus ini. Sebab, merekalah yang berkontak langsung dengan para pasien.

Hanya saja, ironisnya. Pahlawan kesehatan tersebut kian dirundung duka. Lantaran jasa mereka tak terbalas dengan balasan yang setimpal. Seperti yang terjadi pada sejumlah tenaga medis di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet Kemayoran belum mendapat insentif dari pemerintah. Sebelumnya, pemerintah memberikan insentif sebesar 5-15 juta untuk dokter dan para tenaga mdis yang terlibat dalam penanganan Covid-19. Sama halnya yang terjadi di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) perawat  Sulianti Saroso, Anitha Supriono juga belum menerima tunjangan insentif sebesar Rp. 7,5 juta yang dijanjikan pemerintah. (Merdeka.com)

Semakin hari, angka positif corona semakin meningkat. Utamanya para tenaga medis yang akhirnya pun gugur menjadi korban yang terjangkit virus saat menangani wabah. Hanya saja, rezim hari ini semakin tidak menunjukkan perhatiannya kepada pahlawan di garda terdepan penangan wabah ini. Pasalnya, seperti yang pernah diberitakan kurangnya ketersediaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para tenaga medis, hingga mereka rela mengenakan jas hujan saat berkontak langsung merawat pasien corona.

Kekurangan APD bagi para tenaga medis merupakan hal yang menyedihkan. Tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) Ogan Ilir misalnya, melakukan mogok kerja sejak Jumat 15/5) yang berujung pada pemecatan tenaga medis. Sebanyak 109 orang tenaga medis dipecat ditengah pandemic Covid-19 yang semakin mengganas. Padahal sejatinya mereka adalah pahlawan utama dalam menghadapi virus ini.

Pun demikian dengan proteksi finansial para tenaga medis. Bayangkan saja, mereka adalah orang-orang yang harus rela tidak bertemu dengan keluarga mereka selama berbulan-bulan. Tapi harus menelan kepahitan lantaran tunjangan para perawat terlambat diberikan seperti dalam kasus di atas. Bahkan sebagian ada yang tidak mendapat tunjangan, THR perawat honorer yang dipotong. Belum lagi ada tenaga medis yang dirumahkan karena pihak Rumah Sakit kesulitan dana. Betapa banyak dan besar dana yang harus dikeluarkan dalam mengentaskan wabah ini. 

Sistem kapitalisme saat ini dinilai lamban mengatasi pandemi. Enggan menerapkan kebijakan lockdown wilayah yang terkena wabah karena alasan ekonomi. Padahal, nyawa rakyat sangatlah berharga dibanding urusan ekonomi. Ekonomi dapat berjalan apabila individunya sehat dan aman dari wabah. Kepentingan ekonomi merupakan ciri para pengemban ekonomi kapitalisme. 

Sungguh berbeda cara islam dalam mengatasi wabah. Sudah mahsyur ditelinga kita bagaimana seorang Khalifah mengatasi wabah penyakit menular. Ya. Dilakukan kebijakan lockdown atau mengisolasi daerah yang terkena wabah. Menutup pintu dan celah wabah tersebut dapat menular. Sebagaimana ketika ada wabah dimassa Umar bin Khathtab saat mengalami wabah. Tentu pemenuhan kebutuhan pokok wilayah yang terkena dampak wabah akan menjadi tanggung jawab negara yang utama. Maka, rantai penyebaran virus akan terputus sehingga tak menyebar ke wilayah-wilayah lainnya.

Negara juga wajib memenuhi ketersediaan APD yang memadai bagi tenaga medis. Baik itu masker, hand sanitizer, dan lain-lain yang membantu penanganan wabah. Karena di ibaratkan perang melawan musuh perlengkapan para medis itu laksana senjata yang harus dimiliki para prajuritnya. Negara juga menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Seperti obat-obatan bahkan tenaga medis yang terbaik dan professional di bidangnya.

Bagi tenaga kesehatan, didalam sistem pemerintahan islam mereka akan ditanggung biaya kebutuhan hidupnya. Ada atau tidaknya wabah mereka akan diperhatikan kesejahteraannya oleh negara. Semua pembiayaannya akan diambil dari kas baitul mal dengan berbagai pos pos pemasukan negara.

Untuk itu, kembalinya tatanan negara dengan sistem pemerintahan yang shahih sangat diperlukan saat ini, yakni kembalinya Khilafah ‘ala minhajjin nubuwwah sebagai sistem pemerintahan yang  berasal dari Allah SWT.

Wallahu a’lam bishowab