Kebohongan Publik di Balik Kampanye Kurva Landai

Oleh : Nurhalidah Muhtar

Peribahasa 'bungkuk tali hendak mengena' sangat cocok untuk disematkan  pada penguasa saat ini yang selalu melakukan tipu daya terhadap rakyatnya demi meraih keuntungan bisnis untuk dirinya sendiri, golongannya, dan pihak-pihak tertentu lainnya yang ikut dalam simbiosis yang mereka bentuk.

Akal bulus luncuran baru dari Pemerintah saat ini adalah gerakan kurva landai. Dimana gerakan ini diharapkan dapat mengurangi penyebaran Covid-19.

Lansiran CNBC Indonesia, Wiku Adisasmito selaku Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengatakan gerakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah kasus dengan cara memastikan tidak menularkan orang lain begitu juga sebaliknya.

"Caranya ubah perilaku, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan menjaga imunitas. Gerakan bersama masyarakat di Indonesia, Kalau kita bersama, virus tak akan menulari," ujarnya saat video conference di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (9/5/2020).

Dilain pihak Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pun mengungkapkan ada kecenderungan penurunan kasus (COVID-19) di dalam negeri, per 7 Mei 2020. Muhadjir juga menyebut tingkat kesembuhan juga mengalami kenaikan.

"Keadaan peta COVID-19 per 7 Mei ada kecenderungan angka kasus yang terjadi di Indonesia mengalami penurunan walaupun tidak terlalu drastis. Tingkat kesembuhan juga mengalami kenaikan," ujar Muhadjir dalam konferensi video lewat saluran YouTube Sekretariat Presiden pada tanggal 8 Meni 2020. (detikNews, 10 Mei 2020). Ungkapan ini seolah menunjang gerakan kurva landai.

Kampanye kurva landai ini tiada bukan untuk menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menekan sebaran virus dan menjadi legitimasi kesehatan untuk  melonggarkan PSBB untuk kepentingan ekonomi. Sebab kapitalis yang menjadi penyokong kekuasaan tidak mau rugi begitu saja. Bagaimanapun buruknya kondisi saat ini mereka tidak mau tahu. Hanya yang terbesit dalam benak mereka adalah bagaimana mereka memutar modal dan memperoleh keuntungan sebanyak mungkin.

Maka dari itu pemerintah membuat kebijakan untuk menolong kaum kapitalis yang hampir kolaps dengan menggaungkan kampanye kurva landai.Dilain sisi Pemerintah mulai membuka fasilitas umum seperti mall, hotel, restoran, bandara serta tempat pariwisata. Dengan adanya wacana ini menjadi kabar yang menggembirakan bagi masyarakat awam. Sehingga masyarakat akan berbondong-bondong keluar rumah tanpa ada was-was lagi. Sehingga bisnis-bisnis yang dilakukan oleh kaum kapitalis perlahan berputar kembali. Walaupun nyawa rakyat yang menjadi taruhannya.

Namun gerakan kampanye kurva landai ini adalah kebohongan semata sebab tidak ditunjang dengan fakta serta data-data yang lengkap terkait dengan penurunan COVID-19. Karena itu, adanya klaim terjadinya penurunan kasus baru COVID-19 cukup meragukan. Sebab Indonesia belum menampilkan kurva epidemi COVID-19 yang sesuai dengan standar ilmu epidemiologi.

Adapun kegunaan kurva epidemi ini yaitu untuk menjelaskan perjalanan pandemi, menentukan sumber dan kapan terjadinya penularan, menentukan puncak pandemi, memperkirakan akhir pandemi, serta mengevaluasi efektivitas tindakan pengendalian.

Namun kurva yang disampaikan pemerintah bukan kurva epidemi melainkan kurva harian kasus COVID-19.

Banyak para ahli justru menyoal klaim perlambatan sebaran virus tersebut, karena dianggap Indonesia belum punya kurva tersebut. Tim Peneliti Eijkman-Oxford Clinical Research Unit (EOCRU) menuliskan, hingga saat ini Indonesia belum menampilkan kurva epidemi COVID-19 yang sesuai dengan standar ilmu epidemiologi. (detiknews, 10 Mei 2020).

Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga Laura Navika Yamani berkata kesimpulan bahwa kurva penularan COVID-19 telah menurun tak bisa didasari hanya pada penambahan kasus di 2-3 hari terakhir.

Penegakan kebijakan yang abal-abal yang orientasinya hanya pada desakan ekonomi dan kepentingan segelintir orang. Hal ini sangat berbahaya dan bahkan sekaligus mengancam nyawa rakyat. Bisa jadi bukan penurunan malah lonjakan kasus COVID-19 akan semakin meningkat. Karena kebijakan yang digaungkan tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Ketika hal itu terjadi, lagi dan lagi rakyat akan menanggung sendiri deritanya.

Potret pemerintah yang amburadul semakin menonjol, demi penyokong kekuasaan rakyat dijadikan tumbal.

Sangat berbeda dengan islam. Didalam islam setiap persoalan yang dihadapi akan diselesaikan oleh yang ahli pada bidang tersebut dan penyelesaiannya tidak terlepas dari koridor syariat islam. Seperti halnya jika pandemi seperti ini terjadi maka pemimpin akan menyerahkan pada ahli kesehatan. Sehingga setelah mendapatkan data yang akurat dari para ahli barulah penguasa mengeluarkan kebijakan yang tentu tidak hanya menguntungkan sebelah pihak saja. Melainkan kebijakan demi keselamatan rakyat. Bukan asal bicara dan mengeluarkan kebijakan amburadul.

Sebab dalam islam, pemimpin bertanggung jawab mengurusi urusan dan kepentingan rakyat laksana penggembala mengurusi gembalaannya. Pemimpin bertugas memperhatikan dan mengutamakan kepentingan dan menolak kemudharatan serta tidak mengedepankan kepentingannya sendiri, kelompoknya, ataupun pemilik modal apalagi pihak asing. Wallahu a’lam bish-showab.