Bagaimana Nasib Penerus Bangsa, Jika New Normal Diterapkan?

Oleh: Azizha Nur Dahlia

Mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika

Ragu, kata yang tersemat lagi di wajah pemerintah pemberian dari rakyatnya. Belum usai drama kebijakan protokol kerja dalam penyambutan new normal, kini berlanjut lagi bak episode baru. Kebijakan tersebut ialah kembali membuka sekolah pada Juli saat tahun ajaran baru dimulai.

Meski kurva Covid-19 terus melonjak tetap kebijakan itu tidak akan diundur. Padahal kebijakan ini perlu dikaji ulang kembali mengingat jumlah kasus pada anak juga tidak dapat terhindarkan. Hampir 1000 kasus dilaporkan bahwa anak terinfeksi Covid-19 baik karena terular orang tuanya sendiri atau lingkungannya. Berarti ini membuktikan bahwa anak-anak tidak dapat terhindar dari virus ini.

Hal ini tentu saja membuat kekhawatiran tersendiri bagi orang tua, bagaimana mungkin mereka melepaskan anaknya di kala virus ini belum hilang. Begitu pula Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)  yang mengungkapkan hal serupa. Pemerintah diharap untuk mengikuti saran dari  Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) bahwa ketika terjadi nol kasus maka boleh kegiatan sekolah dibuka kembali.

Namun akankah pemerintah akan mendengarkan saran dari ahlinya? Oh tentu saja tidak. Sama seperti yang lalu-lalu pemerintah kerap kali menepis saran dari para ahli kesehatan.

Walaupun protokol kesehatan di lingkungan sekolah sudah disiapkan, namun tetap saja ini masih membuat khawatir para orang tua. Ketika anak-anak di sekolah, otomatis ini akan menjadi tanggung jawab guru yang mungkin saja protokol terabaikan. Seperti penjaminan mengganti masker setiap 4 jam sekali atau tidak mengusap mata dan hidung atau tidak membiarkan kerumunan terjadi. Ataupun dari pihak sekolah yang memang benar-benar siap untuk keadaan new normal nanti. Pasalnya hanya 18% sekolah yang sudah siap untuk kembali membuka aktivitasnya kala new normal nanti.

Melihat Cina yang kembali membuka sekolah di saat sudah terjadi nol kasus selama 10 hari berturut-turut dan guru yang mengarantina dirinya selama 14 hari sebelum masuk sekolah, juga sekolah yang sedemikian ketat memberikan handsanitizer atau menyemprot disinfektan sebelum masuk ke area sekolah.  Apakah Indonesia akan menerapkan hal serupa?

Bahkan Finlandia merupakan negara terbaik dalam hal pendidikan saja belum bisa menghindari serangan Covid-19 ini. Ketika sekolah kembali dibuka justru memunculkan kasus baru dan menjadikan sekolah sebagai klaster baru. Padahal sekolah yang baru dibuka selama beberapa hari kembali ditutup karena kasus Covid-19 kembali muncul.

Apakah sekarang penting sekali untuk membiarkan anak-anak ikut masuk ke dalam lingkaran kapitalis ini? Apa yang sebenarnya terjadi sehingga saat kasus belum jelas menurunnya kapan justru aktivitas dibuka kembali? Bagaimana mungkin anak-anak yang akan meneruskan generasi bangsa ini dibiarkan begitu saja? Bagaimana nasib penerus bangsa, jika new normal  tetap diterapkan? Seharusnya pemerintah memperhatikan kebutuhan dasar tumbuh kembang dan kesehatan anak bukan sebaliknya.

Inilah yang terjadi apabila sebuah negara dipimpin oleh Ruwaibidhah, “Akan tiba pada manusia tahun-tahun penuh kebohongan. Saat itu, orang bohong dianggap jujur. Orang jujur dianggap bohong. Pengkhianat dianggap amanah. Orang amanah dianggap pengkhianat. Ketika itu, orang Ruwaibidhah berbicara. Ada yang bertanya, “Siapa Ruwaibidhah itu?” Nabi menjawab, “Orang bodoh yang mengurusi urusan orang umum.” (HR. al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala as-Shahihain, V/465).

    

Begitu menyiksanya kepemimpinan apabila dikuasainya. Kebijakan yang berubah-ubah belum lagi kecondongan pemerintah ke sandaran pemilik modal. Kebutuhan rakyat tak lagi diperhatikan. Kecemasan selalu menggelayuti dibenak para rakyatnya yang terus berjuang di tengah kondisi yang tidak pasti ini. Lepasnya tanggung jawab pemerintah perlu dipertanyakan kembali bahwasannya mereka hadir untuk rakyatnya.

Berbeda sedari awal apa yang diupayakan oleh pemimpin Islam. Sejak awal baiat, pemimpin atau khalifah memang dihadirkan untuk kepengurusan umat bukan justru lari dari tanggung jawabnya. Maka dari itu setiap kebijakan yang dihasilkan adalah untuk kepentingan rakyat bukan untuk kelompoknya atau bahkan dirinya saja. Jangankan anak-anak, dari bayi sampai lansia pun terjamin kebutuhannya. Seperti kala pandemi ini khalifah tidak lagi berpikir panjang untuk segera menerapkan lockdown agar rakyat tidak semakin  banyak yang terinfeksi. Tentu saja ada penjaminan kebutuhan atas rakyat oleh khalifah ini. Penuntasan pandemi secara cepat dan tepat adalah fokus utamanya.

Karena sesungguhnya yang ditakutkan adalah Allah. Bagaimana ia selaku pemimpin bisa menunaikan hak rakyatnya sedang ia diperhatikan Allah. Ini merupakan tanggung jawab yang berat, tidak semua orang sanggup bisa mengemban amanah sebesar ini. Maka dari itu negara butuh sosok yang memang berkompeten dalam berkewajiban dan senantiasa mengingat Allah dalam setiap perbuatannya.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibn Umar RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Seorang Imam yang berkuasa atas masyarakat bagaikan penggembala dan dia bertanggung jawab atas gembalaanya (rakyatnya).”

Dan pemerintah yang memiliki kualifikasi seperti ini tidak akan pernah muncul dalam sistem buruk kapitalis. Namun akan muncul apabila sistem agung Khilafah Islamiyyah yang diterapkan. []