Oleh: Nurita Amalina W, S.Pd
Member Akademi Menulis Kreatif
Di tengah wabah covid 19 semakin merebah ke seluruh wilayah, muncul wacana sekolah dibuka kembali pada pertengahan Juli 2020. Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Muhammad Hamid menegaskan bahwa pembukaan sekolah tersebut dilakukan di daerah-daerah yang sudah dinyatakan aman dari wabah corona.
Ia menyatakan akan diberlakukan protokol kesehatan di area institusi pendidikan yang sudah ditentukan pemerintah. Juga diwajibkan menggunakan masker. Namun, sayangnya belum ditentukan mekanisme menetapkan protokol kesehatan tersebut serta penjelasan pembatasan jumlah siswa yang boleh kembali belajar di sekolah. (cnnindonesia.com, 9/5/2020)
Wacana itu tidak disambut positif oleh Federasi Serikat Guru Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriawan, ia meragukan koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terlihat tak sinkron dalam penanganan corona.
Maka dikhawatirkan siswa dan guru akan menjadi korban wabah corona jika rencana Kemendikbud membuka sekolah pertengahan Juli diputuskan. Mengingat pemerintah pusat dan dan daerah kerap memegang data penyebaran virus yang berbeda-beda. (cnnindonesia.com, 9/5/2020)
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian juga mengingatkan Kemendikbud harus berhati-hati menerapkan kebijakan ini. Sebab menurutnya, saat ini penyebaran virus corona justru telah terdeteksi di seluruh provinsi di Indonesia.
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Agus Sartono turut bersuara, ia mengatakan masih berisiko jika membuka sekolah pada pertengahan Juli 2020.
Ini menggambarkan sikap pesimis para pejabat negeri pada publik bahwa ide sekolah dibuka kembali hanya bagian dari upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi. Tanpa melihat aspek keamanan bagi rakyat karena dilakukan tanpa diiringi pemastian bahwa virus tidak lagi menyebar dan mereka yang terinfeksi sudah diisolasi.
Dan untuk memastikan siapa saja yang terinfeksi melalui tes massal dan PCR saja belum dilakukan. Pemerintah selalu berkelit kekurangan alat. Jika rakyat mau melakukan tes secara mandiri, biaya harus ditanggung sendiri dan tak dijangkau. Fakta ini semakin menambah kesulitan rakyat di tengah pandemi.
Sulit rasanya untuk menyambut optimis atas kebijakan pemerintah membuka sekolah lagi pada pertengahan Juli. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan ketidakjelasan pemerintah menangani wabah corona hingga saat ini. Meski diberlakukan PSBB, jumlah rakyat yang terpapar virus masih terus bertambah. Bahkan hal ini juga mengundang kebingungan kepala negara menghadapinya.
Drama mudik dan pulang kampung yang dilematis, antara dilarang dan diperbolehkan, kini muncul lagi wacana pembukaan sekolah di tengah pandemi. Mengundang keraguan dari berbagai pihak. Terutama para orang tua siswa yang mengkhawatirkan keamanan kesehatan anak-anak mereka.
Semua kebijakan tersebut tentu muncul dari rezim ruwaibidhah. Orang-orang bodoh yang mengurusi urusan umat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:
“Akan tiba pada manusia tahun-tahun penuh kebohongan. Saat itu, orang bohong dianggap jujur. Orang jujur dianggap bohong. Pengkhianat dianggap amanah. Orang amanah dianggap pengkhianat. Ketika itu, orang Ruwaibidhah berbicara. Ada yang bertanya, “Siapa Ruwaibidhah itu?” Nabi menjawab, “Orang bodoh yang mengurusi urusan orang umum.” (HR. al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala as-Shahihain, V/465)
Orang-orang yang tak mampu mengurusi urusan umat tampak dengan jelas dalam sistem demokrasi. Mereka berambisi besar menjadi penguasa, padahal mereka adalah orang yang memberikan solusi yang tak tepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Hanya keuntungan sebesar-besarnya menjadi target utama. Penguasa pun setengah hati dalam memikirkan nasib rakyat, terbukti dengan kebijakan yang plin-plan dan jauh dari solusi hakiki.
Ya, inilah watak sebenarnya dari rezim, Mereka mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan. Umat dibuat bingung atas setiap kebijakan yang diputuskan. Bahkan kebingungan yang berakhir dengan nyawa melayang akibat penerapan kebijakannya.
Bagaimana dengan Islam dalam mensolusi persoalan ini? Kebijakan yang diambil tidak mengandalkan kecerdasan dan kemampuan akal semata, namun disandarkan pada yang telah diperintahkan oleh Nabi saw. Negara tampil terdepan dalam setiap keadaan. Tidak menyerahkan urusan rakyatnya pada pihak lain. Bahkan tidak akan tega mengorbankan nasib rakyatnya atas dasar pertimbangan ekonomi.
Dalam hal ini Islam akan membuat kebijakan yang menyegerakan penanganan wabah dengan Lockdown, tes masal, bahkan termasuk memberikan bantuan kepada rakyat dengan tulus ikhlas. Sehingga akan terjadi penanganan yang cepat. Dan juga berikut dengan pemilihan kondisi yang bisa dilakukan setelah situasi terkendali. Dalam diri pemimpinnya tidak ada keraguan untuk mengambil kebijakan berdasarkan syariah, karena merupakan wahyu Allah yang Maha benar. Bukan hasil uji coba kecerdasan akal semata.
Tidak ada sikap plin-plan dan ragu-ragu dalam mengambil langkah-langkah pencegahan penyebaran wabah, Seperti yang dicontohkan para pejabat negeri ini, sikap yang ditunjukkan antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda menyikapi wabah corona. Tercermin dalam keputusan yang mereka ambil bukan menyelesaikan permasalahan, tapi justru menambah masalah. Dampaknya publik makin gamang dengan setiap kebijakan.
Jangankan untuk mengikuti atau taat terhadap aturan yang diberlakukan pemerintah, untuk menerimanya dengan akal sehat pun sulit bagi rakyat. Mengapa demikian?
Jawabnya, rakyat telanjur pesimis dengan setiap kebijakan penguasanya. Cenderung tak percaya dan menimbulkan ragu yang mendalam di hati mereka. Memastikan ekonomi rakyat agar tetap baik-baik saja selama pandemi saja tak mampu, konon lagi memberikan rasa aman baik kesehatan dan ketenangan hidup mustahil terwujud.
Maka umat berharap besar pada sistem Islam yang mampu melahirkan pemimpin yang memiliki sikap tegas dan percaya diri, tidak gagap dan ragu menghadapi wabah. Kebijakan pemerintah pusat dengan daerah pun berjalan dengan baik, tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Hingga mampu memastikan situasi terkendali dan dapat segera memulihkan keadaan.
Rakyat takkan terus diliputi oleh rasa cemas dan khawatir. Karena mereka hidup dalam pengurusan seorang pemimpin yang penuh dengan tanggung jawab dan ditopang oleh sistem yang terbaik yaitu Khilafah Islamiyah.
Namun sayangnya, sistem Islam yaitu Khilafah masih dianggap berbahaya oleh rezim ruwaibidhah. Padahal justru keberadaan rezim ruwaibidhah yang membahayakan umat dan dunia. Sudah saatnya umat kembali kepada aturan Allah SWT yang akan menjadikan kehidupan ini penuh rahmat bagi seluruh alam.
Wallahu a'lam bishshawab
No comments:
Post a Comment