Polemik Pesan Damai Terhadap Corona

Oleh: Afifah Azzahra

Mahasiswi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Setelah membuat keputusan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang merupakan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan wilayah di Indonesia untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi terhadap wabah Covid-19, Presiden Jokowi kini mengajak masyarakat Indonesia untuk berdamai dengan Covid-19 sampai ditemukannya vaksin.

“Sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan covid-19 untuk beberapa waktu ke depan. Sejak awal pemerintah memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar, bukan lockdown. Dengan PSBB, masyarakat masih bisa beraktivitas, tetapi dibatasi.” Pesan Pak Jokowi melalui akun resmi media sosialnya pada Kamis (7/5). Kata ‘berdamai’ dengan corona yang diserukan membuat rakyat pun bersuara. 

Menurut pengamat komuniksi politik, Kunto Adi Wibowo, istilah berdamai itu seakan-akan melegitimasi perilaku masyarakat yang tidak patuh PSBB. Harusnya statement-nya jangan bilang berdamai, tapi waspada.

"Kami was-was terhadap pernyataan tersebut. Pasalnya, pesan berdamai dengan covid-19 yang disampaikan oleh Jokowi tetap harus diiringi dengan usaha,” kata Ketua ARSSI cabang Kota Bekasi, Dokter Eko S. Nugroho (kedaipena.com).

"Pak Jokowi, kita tidak akan bisa menang perang atau berdamai dengan Corona dan berdaulat secara kesehatan, jika kita tidak maksimal dukung riset untuk segera ditemukan vaksinnya, Untuk selamatkan rakyat Indonesia dan NKRI, mestinya Presiden komitmen dengan menambahkan anggaran riset untuk percepatan penemuan vaksin, bukan malah memangkasnya,” ungkap kata wakil ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (Tribun News). 

Dari berbagai suara rakyat itu menujukkan bahwa jika pemerintah menginginkan rakyat ‘berdamai’ dengan corona, seharusnya pernyataan tersebut dibarengi dengan kebijakan yang tepat, jelas dan benar. Sikap pasrah pemerintah untuk menunggu vaksin corona ditemukan dan malah memangkas anggaran Kemenristek menujukkan bahwa pemerintah berlepas tangan dari tanggung jawab penanganan wabah dan seakan cenderung mengambil kebijakan ‘herd immunity’ atau kekebalan mayoritas alamiah. Herd lmmunity berarti membiarkan imunitas alami tubuh muncul hingga terbentuk daya tahan terhadap virus dan penyebaran virus diharapkan reda dengan sendirinya. Risikonya, kematian massal bisa terjadi di kalangan usia produktif, sehingga menghilangkan sebuah generasi. 

Sikap pemimpin seperti ini mencerminkan pemimpin dalam sistem kapitalisme yang tidak serius mengurus urusan rakyatnya, namun lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Seharusnya pemerintah bisa menetapkan kebijakan lockdown, sesuai dengan perintah syariat Islam yang dibarengi dengan upaya penjaminan kebutuhan masyarakat terdampak. 

Seperti pada masa kekhalifahan Islam, yang berhasil menangani wabah dengan kebijakan lockdownnya. Pada masa Khilafah Turki Utsmani misalnya ditemukan ikhtiar baru mengatasi pandemi yakni vaksinasi. Pada1846 kemudian vaksinasi ini diberikan oleh Sultan kepada seluruh anak-anak warga Muslim dan non-Muslim untuk menangani wabah cacar. Inilah salah satu bentuk pelayanan jaminan kesehatan serta keselamatan nyawa yang diberikan Khalifah kepada rakyatnya. []