Oleh : Neneng Sriwidianti
Pengasuh Majelis Taklim dan Member AMK
Bantuan Sosial (Bansos) yang diprogramkan pemerintah menimbulkan kericuhan di mana-mana. Bukan hanya tidak meratanya bantuan tersebut, tetapi jumlah yang diberikan pun tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dan tidak tepat sasaran.
Pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp 110 triliun yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok di tengah badai Pandemi virus Covid-19 yang terhampar dan semakin banyak memakan korban.
Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Mengenai Efektivitas Penyaluran Program Jaring Pengaman Sosial, di Istana Merdeka Jakarta, tirto. id, Selasa (7/4/2020).
Faktanya, justru kebijakan terkait bantuan yang digembar-gemborkan oleh pemerintah dan jajarannya menimbulkan kebingungan dan kericuhan di lapisan masyarakat bawah.
Seperti yang disampaikan Kepala Desa Jalancagak Indra Zainal Alim menyampaikan protes terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.
Ia juga mengarahkan protes ini kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Indra meminta para pejabat tinggi untuk lebih matang dalam mengeluarkan kebijakan bantuan sosial. Menurutnya, adanya bantuan tersebut justru menyebabkan kericuhan hingga dia merasa diadu domba. Suara Jabar.id, Senin (27/4/2020)
Begitulah, tabiat sistem demokrasi yang senantiasa menimbulkan kerusakan. Penanganannya tidak mungkin menyelesaikan masalah, tetapi justru akan menimbulkan masalah baru di tengah-tengah masyarakat. Menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Padahal, kelaparan sudah terjadi di mana-mana akibat terdampak virus Covid-19.
Pencitraan, itulah kata yang tepat untuk para pejabat lewat kebijakan bantuannya. Tetapi, fakta di lapangan tidak seperti yang diberitakan. Wajar, jika akhirnya rakyat tidak taat terhadap anjuran pemerintah untuk PSBB.
Berbeda dengan Islam. Ada wabah atau tidak ada wabah, negara akan memperhatikan rakyatnya dengan ketakwaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Rasa takut senantiasa hadir pada sikapnya. Karena para pemimpin dalam Islam yakin, suatu saat akan diminta pertanggungjawabannya atas rakyat yang dipimpinnya.
"Seorang Imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya. (HR. Bukhari dan Muslim).
Kesempurnaan aturan Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunah dalam mengatur politik dan ekonomi negara, membuat khalifah tidak gamang dalam mengambil kebijakan. Keunggulan sistem keuangan negara baitulmal tidak diragukan lagi dalam menyediakan pembiayaan negara.
Sistem ekonomi Islam berupaya menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok (primer) setiap warga negara Islam (Muslim dan non Muslim) secara menyeluruh.
Semua fakta di atas, tidak bisa kita dapatkan dalam sistem sekarang. Hanya khilafah dan seorang khalifah yang bisa memberikan naungannya, sehingga Islam rahmatan lil alamin bisa kita dapatkan. Keberkahan dari langit dan bumi akan segera tercapai.
Wallahu a'lam bishshawab
Post a Comment