Oleh: Yanti Mursidah Lubis
Ibu Rumah Tangga
Virus corona telah menjadi pandemi ke seluruh dunia, tak terkecuali ke Indonesia. Ekonom Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menilai wabah ini menjadi bencana ekonomi politik. Lewat keterangannya, Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J. Rachbini dan Peneliti LP3ES Fachru Nofrian mengatakan instrumen APBN sangat penting dalam menangani dampak virus ini. Pemerintah diminta jangan main-main dalam penggunaan APBN.
Kebijakan anggaran yang ragu dan maju mundur mengalokasikan dana Rp 19 triliun rupiah pada awalnya, beberapa hari kemudian lalu naik Rp 27 triliun rupiah, dan kemudian naik lagi Rp 60 triliun adalah kebijakan yang lemah, mencla-mencle, pertanda pemerintahan tidak memiliki kepemimpinan yang kuat kalau berkaca pada luasnya masalah yang dihadapi rakyat Indonesia," kata kedua ekonom ini lewat keterangan tertulis, dikutip Minggu (29/3/2020).
"Untuk mengatasi wabah corona terutama dari sisi ekonomi dan kesehatan secara bersamaan. Mungkin kita perlu usulkan pemerintah segera memutuskan berapa jumlah yang pas," kata Harryadin, dalam diskusi Dalam diskusi bertajuk 'Dilema: Menyelamatkan Nyawa Vs Menyelamatkan Ekonomi dalam Menangani Wabah Corona', Sabtu 28 Maret 2020.
Dia menjelaskan, pemerintah bisa menggunakan berbagai sumber keuangan untuk mendapatkan dana segar dalam memerangi Covid-19. Hal ini, kata dia, seperti dengan menerbitkan surat utang negara atau SUN. Dalam keadaan yang darurat seperti sekarang, pemerintah bisa mengeluarkannya dan kemudian Bank Indonesia (BI) bisa membelinya.
"Artinya memang kebijakan seolah-olah mencetak uang untuk menjadi modal untuk mengatasi wabah corona ini. Selama ini bisa dipertanggungjawabkan pemerintah bisa menambah untuk mencetak. Saya pikir jumlah tertentu tidak akan membuat atau mengakibatkan terjadinya inflasi berlebihan," jelasnya
Sungguh ketika kita melihat kondisi sekarang pemerintah terlihat lamban bahkan terlihat tidak fokus dalam mengurusi ummat. Inilah fakta yang terjadi ketika negara masih saja mengadopsi sistim kufur dimana hanya mengedepankan maslahat daripada harus mengurusi ummat.
Berbeda dengan sistim Islam!
Tatkala menanggulangi krisis, bisa jadi pemerintah pusat tidak mampu menopang seluruh pembiayaan dan kebutuhan yang ada. Ini adalah hal yang lumrah saja. Bisa jadi karena kondisi kas keuangan dan faktor lain yang tidak mencukupi. Ini pun pernah dialami pada masa Khalifah Umar.
Kesigapan pemimpin kaum Muslim dalam menyelesaikan krisis; ketika mendapati pemerintah pusat sudah tidak mampu lagi menutupi semua kebutuhan dalam rangka menyelesaikan krisis. Pemerintah pusat langsung memobilisasi daerah-daerah wilayah Kekhilafahan Islam yang kaya dan mampu untuk membantu menyelesaikan krisis tersebut. Khalifah Umar langsung mengirim surat dan utusan langsung untuk mengurusi hal ini, agar bantuan segera terkondisikan dan disiapkan.
juga bisa dipahami, bahwa para gubernur dengan semangat ukhuwah islamiyah dan manajemen pemerintahan yang rapi serta saling menopang, langsung sigap menyiapkan dan memberikan bantuan dengan jumlah yang sangat banyak. Bantuan itu benar-benar bisa membantu secara tuntas semua kebutuhan yang diperlukan. Sebagaimana digambarkan oleh Gubernur Amru bin Ash, bantuan masyarakat Mesir, ujung kepala bantuan berada di Madinah, sedangkan ekornya berada di Mesir. Bisa dibayangkan, betapa banyak bantuan yang disiapkan dan diberikan oleh Gubernur Mesir untuk pemerintah pusat. Belum lagi bantuan dari Syam dan Irak. Itu semua dilakukan dengan spirit menjalankan syariah Islam dalam pengelolaan pemerintahan khususnya, bantuan daerah kepada pusat dalam upaya penanggulangan krisis.
Khalifah Umar juga mengirimkan bantuan yang datang dari berbagai daerah berupa makanan dan pakaian kepada semua orang selama beberapa bulan. Tungku-tungku besar sebagai dapur umum terus beroperasi yang dikerjakan oleh tangan-tangan ahli. Mereka memasak sejak fajar dan membagikan makanan kepada orang-orang. Khalifah Umar menyampaikan pengumuman, “Bila Allah tidak mengentaskan kemarau maka setiap penghuni rumah akan kami tangguhkan seperti mereka dan akan kami beri makan semampu kami. Bila kami tidak mampu, kami memutuskan setiap penghuni rumah yang memiliki perbekalan, kami satukan dengan yang tidak punya perbekalan hingga Allah mendatangkan hujan.”
Begitulah totalitas Khilafah dalam menyelesaikan sebuah krisis. Jika pemerintah pusat sudah tidak mampu lagi, Khalifah akan memobilisasi bantuan dari wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Khilafah. Mereka didorong dan dipacu untuk memberikan bantuan yang kualitas dan kuantitasnya terbaik.
Adakah saat ini seorang kepala negara dan gubernurnya yang bersikap seperti di atas? Wallohu'alam bi asshowwab.Wallahu’alam Bi Shawwab.
Post a Comment