Oleh: Fita Erviana Sinta S.Pd
Sebelumnya diberitakan, WHO menyurati Presiden Joko Widodo terkait penanganan virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19 di Indonesia. Dalam surat itu, WHO meminta Presiden Jokowi melakukan sejumlah langkah, termasuk mendeklarasikan darurat nasional virus corona. Surat tersebut ditandatangani Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom dan dikirimkan ke Jokowi pada 10 Maret lalu.
Setelahnya pada Rabu 11 Maret 2020 melalui Juru Bicara Penanganan Corona Achmad Yurianto, Pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan penyebaran virus corona sebagai bencana nasional. Hingga Rabu (18/3/2020) Angka pasien positif Covid-19 di Indonesia mencapai 227 kasus dengan 19 kematian dan 11 pasien sembuh.
Namun sangat disayangkan respon pemerintah terhadap Pandemik Corona ini dinilai sangat lambat. Ekonom Rizal Ramli menilai pemerintah terlambat dalam merespons virus corona (Covid-19) yang kini sudah terlanjur menyebar di Indonesia. Padahal kasus pertama terjadi sejak akhir 2019 di Wuhan, China. Tapi pemerintah dinilai enggan menyikapi hal tersebut. "Pada awal corona, respons Indonesia sangat lambat dan terlambat.
Padahal di Wuhan telah terjadi akhir tahun 2019. Kelambatan tersebut terutama karena 'sungkan' takut menyinggung Tiongkok," kata pria yang akrab disapa RR melalui pernyataan tertulis, Kamis (19/3/2020).
Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian era Presiden Abdurahman Wahid itu juga menilai pemerintah memilih sikap self-denial atau menolak kenyataan. Alhasil Indonesia kehilangan 2,5 bulan untuk mengantisipasi wabah tersebut. "Kita kehilangan waktu yang sangat berharga, 2,5 bulan, untuk scanning, monitoring dan testing potensi penularan corona. Itulah yang menyebabkan negara-negara lain seperti Australia, Singapura, WHO tidak percaya pada statistik kasus corona di Indonesia," jelasnya. Bahkan, dirinya menganggap respons kebijakan pertama pemerintah terhadap corona sangat ngawur, ketika hendak membiayai influencer senilai Rp 72 miliar dan mensubsidi tiket pesawat untuk meningkatkan wisatawan. Padahal di saat yang sama, seluruh dunia mulai memilih untuk mengurangi turis asing. Eks Menteri Koordinator bidang Kemaritiman itu juga menyoroti sikap pemerintah yang tetap mengizinkan tenaga kerja asing (TKA) asal Negeri Tirai Bambu masuk ke Indonesia, di tengah mewabahnya virus corona. "Masih saja izinkan pekerja-pekerja Tiongkok untuk masuk Indonesia hanya karena kepentingan bisnis pejabat-cum-penguasa," tambahnya.
Tak Cukup Sosial Distance
Sejauh ini salah satu kebijakan nasional yang diberlakukan negara untuk mengurangi penyebaran Covid19 adalah sosial distance. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar masyarakat melakukan social distance guna mencegah penularan virus corona atau COVID-19. Hal itu disampaikan Jokowi pada Minggu (15/3/2020) kemarin."Saat ini yang penting social distance, menjaga jarak. Dengan kondisi itu, kita kerja dari rumah, belajar dan ibadah di rumah," jelas dia.
Namun, banyak pihak menilai sosial distance saja pada kondisi ini tidak cukup. Terlebih Indonesia disebut sebagai negara dengan presentase kematian tertinggi yaitu mencapai 8,37 persen, melebihi Italia yang 8,34 persen. Harus ada langkah tegas, yaitu isolasi atau lock down terhadap wilayah yang terdeteksi ada pasien corona. Jika hanya meliburkan sekolah, ternyata masih banyak orang yang kesadarannya rendah yang justru jalan-jalan di mal dan tempat wisata. Sehingga seharusnya tempat wisata dan mall juga ditutup. Selain itu masuknya tenaga asing cina ke Indonesia disaat wabah ini menjadi pandemik harusnya perlu dikaji ulang.
Dilansir dari Jakarta, CNN Indonesia (16/03/2020) -- Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung sistem penanggulangan penyebaran virus corona (covid-19) dengan menerapkan isolasi terbatas dan karantina wilayah berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. DPR mendukung sistem penanggulangan covid-19 dengan menerapkan sistem isolasi terbatas dan karantina wilayah," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/3). Puan juga meminta pemerintah mengoptimalkan peran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menjalankan fungsi terpadu di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Langkah terpadu dan terintegrasi itu, lanjut Puan, meliputi sosialisasi, deteksi dini, penanganan pasien, serta penanganan dampak dan rehabilitasi sesuai pedoman penanganan protokol Badan Kesehatan Dunia (WHO).
Hingga saat ini, setidaknya terdapat 8 negara yang menyatakan mengunci (lockdown) wilayahnya secara nasional diantaranya Spanyol, Malaysia, italia, Perancis, Denmark, Irlandia, Belanda, Belgia. Langkah tersebut diambil untuk menekan dan menyelesaikan bencana wabah Corona.
Isolasi terkait pencegahan suatu wabah ternyata pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Isolasi terhadap orang yang sedang menderita penyakit menular pernah dianjurkan Rasulullah. Di zaman Rasululullah SAW pernah terjadi wabah kusta yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya. Kala itu, Rasulullah SAW memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat orang yang mengalami kusta.
Dalam sebuah hadist, Rasullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: Artinya: "Jangan kamu terus menerus melihat orang yang menghidap penyakit kusta." (HR Bukhari).nNabi Muhammad SAW juga pernah memperingatkan umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah. Dan sebaliknya jika berada di dalam tempat yang terkena wabah dilarang untuk keluar. Seperti diriwayatkan dalam hadits berikut ini: Artinya: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari).
Belajar dari sejarah kaum muslimin dan melihat kebijakan nasional negara-negara lain seharusnya pemerintah Indonesia bisa berfikir ulang dan mengambil langkah yang lebih tegas terkait penyelesaian wabah ini. Nyawa jutaan manusia lebih berharga dari merosotnya ekonomi Indonesia. Jangan menjadikan nyawa rakyat sebagai tumbal keserakan korporatokrasi kapitalisme global. Waallahualam
Post a Comment