Drama Eleksi Negeri Paman Sam

Oleh : Sindy Utami 

(Mahasiswi Hukum USN Kolaka)

Serikat pekerja terbesar di Amerika Serikat (AS) National Education Association (NEA) mendukung Joe Biden dalam pencalonan kandidat presiden AS dari Partai Demokrat. Saat ini, Biden berhadapan satu lawan satu dengan Senator dari Vermont Bernie Sanders. Mengikuti rekomendasi komite aksi politik organisasi tersebut, dewan direktur NEA akhirnya memilih Biden. Selama berbulan-bulan, organisasi itu menggelar jajak pendapat 3 juta anggotanya dan beberapa kali menggelar forum pertemuan kandidat presiden, dilansir Republika.Co.Id, Washington.

"(Biden) mengadvokasi pendidikan negeri tanpa kenal lelah dan mitra seperti itu yang dibutuhkan siswa dan guru saat ini," kata Presiden NEA Lily Eskelsen Garcia, Ahad (15/3).

Dilansir dalam Republika.Co.Id, Illinois -- Kandidat calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Joe Biden mendukung proposal Senator Elizabeth Warren. Salah satunya mereformasi undang-undang kepailitan konsumen. Mantan wakil presiden itu juga mendukung rencana meringankan utang mahasiswa yang sebelumnya diajukan Warren. Dengan itu, Biden membawa proposal sayap progresif Partai Demokrat ke dalam kampanye sayap moderat.

"Saya mendukung proposal kepailitan Elizabeth Warren, memungkinkan utang mahasiswa dibebaskan dari pailit, dan menyediakan menyelesaikan berbagai masalah lainnya," kata Biden di Illinois, (Ahad, 15/3/2020).

Penelusuran Akar Masalah

Jika ditelusuri lebih lanjut tidak ada pertentangan sengit atau persaingan ketat yang perlu dikhawatirkan diantara keduanya. Karena telah menjadi tabiat demokrasi untuk saling menjadi rival pra pemilihan. Sebelum pemungutan suara setiap calon akan saling menggigit satu dengan lainnya. Baik dan buruk ditakar seberapa besar hasil maslahatnya (manfaat). Keberpihakan hanya disandarkan pada seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan dan seberapa strategis untuk melangkah menuju kekuasaan. Meskipun dalam hal ini Sanders digambarkan sebagai seorang sosialis demokratik yang anti terhadap kesenjangan pengusaha dengan buruh, namun dengan dalam iklim demokrasi-kapitalisme yang diemban oleh Negeri Paman Sam itu menjadi hal yang tidak realistis. Apa lagi dengan gagasan mendukung kemerdekaan Palestina. Tidak mungkin bagi seorang Yahudi menghendaki Palestina yang mayoritas muslim menjadi bebas. Ada hal yang amat kontradiktif, ketidakmungkinan ini diperkuat dengan kenyataan bahwa kaum Yahudi telah tahu persis mengenai seberapa penting wilayah tersebut bagi keberlangsungan agama mereka.

Biden, kandidat yang lebih moderat dibandingkan Sanders yang mengklaim sebagai sosialis demokratik. Namun belakangan Biden menunjukkan dukungannya terhadap proposal yang diajukan oleh Elizabeth Warren. Padahal ia adalah orang yang meloloskan Undang-undang 2005 yang menguntungkan bank-bank besar dan mengorbankan kondisi masyarakat kelas menengah. Saat itu, Biden seorang senator dari Negara Bagian Delaware, lokasi kantor pusat beberapa perusahaan keuangan dan kartu kredit AS.

Dalam proposalnya Warren mengajukan rencana untuk memperketat aturan bagi orang-orang yang berpenghasil lebih dari rata-rata di negara bagian mereka untuk mengajukan perlindungan dari kebankrutan. Proposal Warren juga akan meringankan orang-orang berpenghasilan rendah mengajukan pailit dan mempercepat proses mendapat perlindungan dari utang kartu kredit. Sebagian besar rencananya akan menghapus undang-undang 2005 yang didukung oleh Biden. Undang-undang 2005 itu mempersulit konsumen mengajukan pailit dan menghapus utang mahasiswa. Hal ini tak lain adalah taktik politik dengan membaca bahwa hingga hari ini Warren memiliki pendukung yang loyal terhadap konsep pemikirannya. Tidak peduli bahwa yang dilakukannya bak menjilat ludahnya sendiri.

Begitulah peristiwa pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi membutuhkan sarat akan modal, taktik dan alibi demi meraup suara. Pemikiran sosialis akan selalu berdampingan membersamai kapitalisme, karena sosialisme memang hidup karena adanya kesenjangan perolehan kekayaan akibat kapitalisme. Namun walau bagaimanapun kapitalisme telah menghegemoni di Amerika. Sehingga nampak dukungan lebih nyata condong kepada Biden baik dari politikus elite maupun pengusaha. Karena konsep yang dibawa oleh Biden lebih relate dalam sistem kapitalisme dibandingkan rivalnya.

Pandangan Islam

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggungjawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Jadi, pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-formal sesama manusia, tetapi bersifat vertikal-moral, yakni tanggungjawab kepada Allah Swt di akhirat nanti. Seorang pemimpin akan dianggap lolos dari tanggungjawab formal dihadapan orang-orang yang dipimpinnya, tetapi belum tentu lolos ketika ia bertanggungjawab dihadapan Allah Swt. Kepemimpinan sebenarnya bukan sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggungjawab sekaligus amanah yang amat berat yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. (QS. Al Mukminun 8-9).

Seorang pemimpin harus bersifat amanah, sebab ia akan diserahi tanggungjawab. Jika pemimpin tidak mempunyai sifat amanah, tentu yang terjadi adalah penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk hal-hal yang tidak baik. Itulah mengapa nabi Muhammad SAW juga mengingatkan agar menjaga amanah kepemimpinan, sebab hal itu akan dipertanggungjawabkan, baik didunia maupun diakhirat. Nabi bersabda: "setiap kalian adalah pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya" (HR. Bukhori). Nabi Muhammad SAW juga bersabda: "Apabila amanah disia-siakan maka tunggulah saat kehancuran. Waktu itu ada seorang shahabat bertanya: apa indikasi menyia-nyiakan amanah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab: apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya" (HR. Bukhori).

Oleh karenanya, kepemimpinan mestinya tidak dilihat sebagai fasilitas untuk menguasai, tetapi dimaknai sebagai sebuah pengorbanan dan amanah yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Kepemimpinan juga bukan kesewenang-wenangan untuk bertindak, tetapi kewenangan untuk melayani dan mengayomi dan berbuat dengan seadil-adilnya. kepemimpinan adalah sebuah keteladanan dan kepeloporan dalam bertindak. Kepemimpinan semacam ini akan muncul jika dilandasi dengan semangat amanah, keikhlasan dan nilai-nilai keadilan.

Dengan kata lain bahwa tujuan suatu kepemimpinan adalah untuk menciptakan rasa aman, keadilan, kemaslahatan, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengayomi rakyat, mengatur dan menyelesaikan problem-problem yang dihadapi masyarakat. Pemimpin pada dasarnya merupakan pengganti dan penerus risalah Nabi Muhammad. Tanpa adanya pemimpin, maka bentuk negara dan sistem pemerintahan Islam yang telah dibuat dan diteladankan oleh Nabi Muhammad saw akan terhenti. Untuk itu, pemimpin juga dituntut agar mengetahui segala yang berkaitan tentang pola pemerintahan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad beserta para sahabatnya, dan menjalankannya sesuai dengan konteks masyarakat pada saat ini. Ada pun dalil mengenai urgensi kepemimpinan dalam Islam terdapat dalam Surah An Nisa': 59.

Adapun metode dalam memilih pemimpin adalah proses pemilihan pemimpin menurut kelompok Sunni melalui 2 yakni yang pertama melalui Penunjukan, Hal ini dipahami oleh para fuqaha dan pemikir klasik (salaf) dari bacaan sejarah secara normatif, dimana sahabat Abu bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya secara langsung. Kedua, Baiat yang menjadi ciri pengangkatan kepemimpinan Islam. Sehingga pemilihan pemimpin dalam Syariat Islam sarat akan maknawi. Pemimpin yang kental bersenyawa dengan Islam akan di pilih karena pemimpin yang menyadari keberadaan Allah dalam tiap hela nafasnya tentu takut pada hari penghisaban sehingga dalam kepemimpinan nya ia mengabdikan diri secara penuh dengan bertanggung jawab terhadap seluruh rakyatnya. Tidak ada konsep persaingan kepemimpinan dalam Islam karena kepemimpinan adalah sebuah proses peralihan tanggung jawab yang demikian besar yang akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian.

Kini umat muslim telah kehilangan sosok pemimpin yang menjadi junnah ummat sebab musthafa kemal ataturk telah meruntuhkannya 96 tahun yang lalu. Sehingga umat muslim terjebak dalam kungkungan kapitalisme. Banyak pemikiran generasi muslim tercuci otaknya dijejali faham sekularisme. Banyak yang menjadi budak yang terus dimanfaatkan untuk membayar konsep pemilihan ala demokrasi yang amat mahal. Hingga pada waktu selanjutnya hanya mampu menjadi korban kebrutalan kapitalis yang semakin menggebug kaum tertindas. Percayalah berharap hadirnya Pemimpin Rabbani kepada demokrasi tidaklah relevan. Karena pada negara yang mengagungkan demokrasi itu sendiri mereka gagal menyejahterakan sesamanya justru menimbulkan perselisihan menjelang pemilihan. Setelah pemilihan rakyat kembali pada kesibukannya tanpa perhatian negara. Negara hanya menjadi regulator dan fasilitator. Seluruh kegiatan kasyarakatpn diserahkan kepada individu masing-masing. Sudah saatnya berhenti berharap pada pemikiran yang tidak berasal dari Syari'at Allah Yang Maha Mulia Sang Maha Pengatur Yang Sempurna. Wallaahu'Alam Bish shawwab.