Subsidi Direduksi, Apa Kabar Rakyat?

Oleh : Sumarni, S.Pd.

       

Awal tahun 2020, pemerintah membukanya dengan sejumlah ketetapan yang tak pro rakyat. Ketetapan yang telah dicanangkan oleh pemerintah ditahun kemarin sebut saja, penetapan kenaikan premi  BPJS(naik seratus persen). Disusul pula dengan pencabutan subsidi listrik kategori 900 watt. Tampaknya akan semakin menghantui rakyat. 

Kini akhir bulan ditutup dengan wacana pencabutan subsidi gas LPG melon. Kesemuanya itu betul-betul telah sukses dieksekusi secara sempurna oleh pemerintah. Semua ini dihadiahkan kepada rakyat sebagai kado terpahit yang suka tidak suka, terima tak terima harus mereka terima dan menelannya mentah-mentah.

Pemerintah berdalih kenaikan ataupun pencabutan subsidi tidak akan menyusahkan rakyat. Kebijakan dibuat untuk menata kembali mekanisme pelaksanaan yang terjadi selama ini. Kelak hasilnya juga akan dikembalikan kepada rakyat. Jadi, masyarakat tak perlu khawatir dan resah.

Rakyatpun nampaknya harus lebih bersabar dan berlapang dada, pasalnya pemerintah melalui Kementrian Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan "subsidi dari pemerintah selama ini akan dikurangi secara bertahap"(Republika.co.id)

Itu mengindikasikan bahwa pos-pos yang selama ini menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan subsidi, berangsur-angsur akan direduksi. Contohnya subsidi listrik, subsidi BBM, dan subsidi gas.Tak menutup kemungkinan subsidi lainnyapun akan segera menyusul dicabut oleh pemerintah. Imbasnya sudah tentu rakyat dengan terpaksa membelinya dengan harga yang sangat mahal. 

Tak hanya itu rencana pencabutan subsidi juga terjadi pada pencabutan untuk pelajar Tuna Netra, juga pencabutan subsidi untuk guru honorer. Ini adalah kebijakan yang makin menyengsarahkan rakyat. Praktis, sudah menjadi barang tentu hal ini akan membebani ekonomi rakyat dan menyulitkan keuangan keluarga karena harus mengeluarkan biaya yang tak sedikit untuk keperluan hidupnya. 

Kapitalisme Akar Masalahnya

Semenjak hadirnya kaum kapitalis di Negeri-negeri muslim tak terkecuali dinegeri khatulistiwa yang kaya dengan kekayaan alamnya ini,  juga menjadi incarannya. Dengan akidah sekulernya yang merusak masuk menjarah kekayaan alam negeri ini tanpa terkecuali melakukan swastanisasi terhadap migas (gas LPG). Negeri ini kian terancam.

Gaya liberal ala kaum kapitalis yang menghalalkan segala cara tak peduli apakah benar ataupun haram akan tetap meliberalisasi migas melalui  keran ivestasi. Yang dijadikan senjata andalan oleh pemerintah untuk menumbuhkan ekonomi, Namun investasi justru menjadi senjata para kapitalis menjadi jalan untuk menguasai negeri ini.

Keberadaan perusahaan-perusahaan swasta kaum kapitalis ini, yang telah diberi lampu hijau oleh pemerintah, menyebabkan para kapitalis ini rakus dan tamak, pun tidak memperhatikan lagi maslahat rakyat yang penting pundi-pundi keuntungan mereka bunting. Demikian paradigma kapitalis.

Alhasil, harusnya pemerintah yang mengelola migas, kini dalam sistem sekuler hanya menyerahkan kepengurusannnya kepihak swasta. Maka tak heran negara abai dan berlepas tangan mengurusi kepentingan rakyatnya. Negara hanya sekedar menjadi regulasi semata, lalu mengalihkan pengurusan umat kepada swasta cukong yang rakus hanya ingin mendulang keuntungan semata.

Islam Hadir sebagai Solusi

Islam telah hadir dengan segala aturannya yang komprehensif nan lengkap untuk mengatur segala permasalahan umat. Termasuk mengatur urusan gas dan hasil alam. Maka negara hadir untuk menjamin kebutuhan dan hak-hak setiap individu tanpa terkecuali. Setiap individu memperoleh perlakuan yang sama dari khalifah selalu pemimpin negara.

Gas merupakan kebutuhan primer (kebutuhan pokok) rakyat yang harus dipenuhi oleh negara dan wajib menjaminnya. Ketentuan ini sudah disabdakan oleh rasulullah "kalian (kaum muslim) berserikat dalam tiga hal yakni air, rumput, dan api" (HR. Muslim). Gas ini, termasuk dalam dimensi api maka negara menjaminnya sama seperti jaminan lainnnya berupa jaminan keaman, kesehatan, dan pendidikan.

Fungsi khalifah sebagian junnah (pelindung) dan ra'in (pengatur) pun berjalan dengan baik. Pengaturan dan penjaminan kebutuhan rakyat termasuk didalamnya kebutuhan akan gas dikelola oleh negara dan akan dikembalikan kepada rakyat sepenuhnya untuk kemaslahatan mereka.

Melalui penerapan sistem ekonomi Islam, mekanisme 'distribusi' (ini tidak dikenal dalam paradigma kapitalis) pasokan gas ini akan disalurkan ke rumah-rumah rakyat. Negara juga tidak memberikan ruang kepada pihak swasta (apalagi swasta asing) ataupun individu maupun kelompok tertentu untuk mengelola gas dan hasil alam.

Karena gas dan hasil alam merupakan kepemilikan umum yang haram untuk diswastanisasi oleh kelompok atau individu apalagi sampai memonopoli dengan  harga tinggi yang dapat merugikan rakyat sebagaimana terjadi hari ini. Akan dilarang oleh negara dengan menerapkan aturan yang ketat. Jika ditemukan terjadi pelanggaran maka negara akan memberikan sanksi yang tegas dan menutupnya.

Kasus ini juga pernah terjadi pada salah satu sahabat yang datang pada rasulullah meminta izin untuk mengolah  garam miliknya. Namun setelah diberitahu oleh sahabat lainnya bahwa garam yang miliknya itu bak air yang melimpah. Hingga akhirnya Rasul membatalkan izin tersebut dan memintanya untuk di serahkan ke negara untuk mengelolanya.

Maka kita tidak menjumpai para kapitalis cukong yang menyengsarahkan rakyat, tidak ada istilah subsidi dihilangkan,  gas dan hasil alam di eksploitasi oleh pihak asing karena negara tidak akan membiarkan itu semua terjadi.

Alhasil dalam dunia Islam  rakyat disejahterahkan dan memberikan rahmat-Nya bukan saja manusianya  namun seluruh alamnya pun turut merasakan. Kita tidak bisa merasakan  kesejahteraan itu saat ini selama kita masih dibawah bayang-bayang kapitalis dengan akidah nya yang sekuler (memisahkan peran agama dalam negara). Wallahu a'lam Bishowab.