Oleh ; Nisaa Qomariyah, S.Pd.
Pengajar dan Muslimah Peduli Negeri
Pada akhir-akhir ini bergemelut di sosial media mengenai kasus Jiwasraya. Sebenarnya ada apa dibalik Jiwasraya ini? Setelah ditelusuri ternyata Jiwasraya adalah PT Asuransi milik negara yang beberapa kali mengalami perubahan nama, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan satu-satunya perusahaan Asuransi Jiwa milik pemerintah Republik Indonesia (BUMN) dan saat ini merupakan perusahaan Asuransi Jiwa lokal terbesar di Indonesia.
Bagaimana awal mula kasus Jiwasraya ini dapat terjadi? Melalui infografis, 27/12/2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan kronologi bagaimana perusahaan bisa berada dalam kondisi saat ini. Dimulai pada 2004, perusahaan memiliki cadangan yang lebih kecil dari seharusnya, insolvency mencapai Rp 2,769 triliun. Tetapi pada 2006, laporan keuangan menunjukkan nilai ekuitas Jiwasraya negatif Rp 3,29 triliun karena aset yang dimiliki jauh lebih kecil dibanding kewajiban.
Menurut Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami krisis dalam kurun 2018-2019 dan publik pun tahu mengenai krisis tersebut. Tetapi, karena adanya tudingan yang dilontarkan pada pemerintahannya dan jika memang tak ada pihak yang bertanggung jawab, SBY mempersilakan jika periode pemerintahannya disalahkan. SBY pun mengatakan akan menyelesaikan bersama orang-orang yang duduk di pemerintahannya pada saat itu.
Disisi lain, manajemen baru PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menegaskan tidak akan sanggup membayar polis JS Saving Plan milik nasabah senilai Rp 12,4 triliun yang jatuh tempo mulai Oktober-Desember 2019. Namun perseroan akan berupaya mengusahakan pengembalian dana polis tersebut ke nasabah, setidaknya di tahun 2020. (cnbnindonesia.com, 18/12/2019).
Berkaca kasus Bank Century, dapatkah bailout dilakukan pada Jiwasraya?
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menyatakan tidak menyediakan dana talangan (bailout) untuk pembayaran klaim jatuh tempo nasabah PT Asuransi Jiwasraya pada tahun depan. "Pada 2020 tidak ada anggaran untuk ini (bailout) Jiwasraya,” kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatawarta seperti dikutip dari kontan.com, Rabu (25/12/2019).
Persoalan ini bertambah buruk mengingat BUMN seringkali menjadi tumpuan sponsorship untuk beragam proyek individu di lingkaran kekuasaan. Contoh Jiwasraya mensponsori kedatangan klub bola dunia Manchester City.
Sebenarnya persoalan asset rakyat dan modal Negara yang dikelola BUMN mengalami beragam persoalan tidak hanya terjadi pada Jiwasraya. Karena daulat gurita kapitalisme sangat mencengkeram. Mulai dari skema pengelolaan BUMN model korporasi dan keterlibatan lingkar kekuasaan untuk memanfaatkan BUMN bagi kepentingan kursi dan partai. Hingga cara-cara mencari untung yang sarat riba dan maisir/gambling berujung krisis/kebangkrutan. Sebagai jalan keluarnya, negara memberi talangan.
Tidak heran bila skandal Jiwasyara ini disebut oleh pengamat BUMN Muhammad Said Didu sebagai perampokan terhadap negara secara legal. Di mana yang menikmati hasilnya adalah segelintir kaum kapitalis, pemilik bank, elit BUMN dan kursi penguasa.
Semestinya skandal ini menyadarkan buruknya kapitalisme. Tidak ada sedikit pun kebaikan dan maslahat bagi rakyat. Sistem yang hanya dipertahankan oleh mereka yang rakus kursi kekuasaan yang didapat dari persekongkolan dengan kelompok kapitalis. Inilah rusaknya perekonomian Indonesia jika sistem yang dipakai masih sistem buatan manusia yakni kapitalisme. Penguasa hanya bermodal kertas (uang) dan ditukar dengan komoditi berkualitas yang dimiliki Indonesia. Uang itu sendiri adalah simbol kapitalisme yang sejatinya tak memiliki nilai. Tetapi justru dapat digunakan untuk membeli segala kemewahan dunia.
Kapitalisme semakin merajalela karena sudah tak ada lagi jiwa bertarung dalam generasi Indonesia seperti Bani Abassiyah yang perlahan hancur karena jiwa bertarung semakin hilang dalam generasinya. Bartarung yang dimaksud adalah bertarung melawan kapitalisme.
Untuk menghadapi penjajahan ekonomi kapitalis, dibutuhkan solusi alternatif yang bersumber dari Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang memiliki pandangan bahwa seluruh harta yang ada di dunia ini sesungguhnya milik Allah, seperti yang terkandung dalam Q.S Ali-Imran: 180,
Artinya: "Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya."
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa harta yang diberikan Allah kepada manusia merupakan pemberiaan dari Allah yang bisa dimiliki, dimanfaatkan, dikembangkan dan didistribusikan secara sah sesuai dengan yang diperintahkan Allah.
Sudah pada saatnya yang dapat memberikan solusi tuntas dengan kembalinya aturan Islam secara menyeluruh di negara Indonesia ini.
Wallahu a’lam bi ash-shawab.
No comments:
Post a Comment