Oleh: Lindawati
Protes yang di layangkan oleh pemerintah Indonesia terhadap masuknya kapal China Coast Guard dan kapal-kapal nelayan china Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia di Natuna Utara tidak ditanggapi dengan serius oleh negeri tirai bambu.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmanto Juwana menilai hal tersebut dikarenakan China memang tidak menganggap adanya ZEE Indonesia di Natuna Utara.
Buktinya juru bicara kementrian luar negeri China, Geng Shuang mengatakan Coast guard atau kapal penjaga pantai China justru sedang menjalankan tugasnya untuk melakukan patroli dan menjaga wilayah tradisional penangkap ikan nelayan(tradiyional fhising right).
Pernyataan Geng tersebut dikeluarkan dalam konfrensi pers pada selasa (3/1). Lebih lanjut Geng menyampaikan bahwa China akan menyelesaikan perselisihan Natuna Utara secara bilateral.
Menanggapi rencana tersebut, Hikmanto dengan tegasnya menyarankan pemerintah untuk menolak proposal tersebut. Bukan tanpa sebab justru Indonesia punya beberapa alasan untuk tidak bernegosiasi dengan China dalam kasus ini.
Ketergantungan Indonesia atas utang China tidak seharusnya dikompromikan dengan kesediaan pemerintah untuk bernegosiasi dengan pemerintah China. Justru bila perlu presiden mengulang kembali bentuk ketegasan Indonesia di tahun 2016 dengan mengadakan rapat terbatas di kapal perang Indonesia di Natuna Utara,"pungkas Hikmanto.( RMOL.ID. 03/01/2020)
Serbuan kapal China yang dikawal China Coast Guard di laut Natuna menarik perhatian publik dan mengemuka sejak Minggu 29 Desember 2019 China di anggap telah melanggar "Nine Dash Line" atau sembilan garis putus-putus menjadi klaim China atas Natuna.
Kabar tak sedap ini dari seorang yang bernama Herman yang menjadi ketua nelayan Lubuk Kumbang kelurahan Bandarsyah kecamatan Bungaran Timur, kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.
Herman kapal ikan asing yang masuk ke Natuna rata-rata berukuran di atas 30 Gros Ton (GT). Mereka bahkan menggunakan pukat harimau (Trawl) untuk menangkap ikan. Mirisnya lagi kapal asing pencuri ikan itu sudah berani mengusir kapal nelayan lokal.
Semenjak berita ini bergulir muncul narasi tentang kedaulatan Indonesia yang di langgar China. Muncul pula masukkan dari publik agar pemerintah tegas terhadap ulah China di Natuna.
Pemerintah pun China berdalih bahwa laut Natuna merupakan wilayah mereka. Juru bicara kementrian luar negeri China Geng Shuang, menyebut laut Natuna sebagai wilayah penangkapan ikan tradisional atau dikenal dengan istilah Nine Dash Line (sembilan garis putus-putus).
Saya ingin menekankan bahwa posisi dan proposisi china mematuhi hukum internasional termasuk UNCLOS (konvensi PBB tentang hukum laut). Jadi apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak, tidak ada yang akan mengubah hak dan kepentingan atas perairan itu," kata Geng dalam konfrensi pers seperti di lansir Radio Free Asia, sabtu(4/1/2020).
Jika ditarik ke belakang, jejak Nine Dash Line dapat di runut pada tahun 1947, saat itu pemerintah China yang dikuasai Partai Kuomintang menciptakan garis demarkasi yang di sebut Eleven Dash Line berdasarkan klaim itu China mungkin menguasai laut China Selatan.
Pada tahun 1957, partai Komunis merupakan penguasa tunggal di china menyederhanakan Eleven Dash Line menjadi Nine Dash Line yang masih menganggap laut Natuna sebagai bagian dari wilayah china ini di dasarkan pula pada klaim historis yang menyebut Laut Natuna milik china sejak Dinasti Ming(1368-1644).
China hingga detik ini juga tak mengakui nama Laut Natuna dan bersikeras bahwa perairan yang ada di sana bernama Laut China Selatan. Sementara Indonesia meresmikan menjadi Laut Natuna Utara pada tahun 2017, sekaligus menyempurnakan peta Indonesia ke edisi yang paling baru.
Kepulauan Natuna merupakan wilayah kesultanan Riau sejak abad ke-19 pada 18 Mei 1956. Indonesia mendaftar kan kepulauan tersebut pada PBB. Laut Natuna merupakan kawasan perairan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) milik Indonesia yang di akui PBB. Meski begitu UNCLOS memperbolehkan negara lain untuk memanfaatkan ZEE seperti di atur dalam pasal 58(1) disebutkan bahwa negara teesebut harus meminta izin pada negara yang berhak atas wilayah ZEE.
Laut Natuna membentang seluas 3,5 juta km persegi. Selain cadangan ikan yang berlimpah juga merupakan sarang bagi organisme laut lain yang tergolong dalam kategori Crustacean atau sejenis Arthropoda seperti udang dan lobster.
Tim riset CNBC, laut Natuna menyimpan kekayaan komoditas udang (11,9 ribu/tahun) dan lobster (500 ton/tahun). Perairan Natuna menyimpan 1juta ton ikan per tahun.
Walau hubungan RI-China sempat memanas akibat saling klaim perairan Natuna ternyata setidaknya hingga 2018 negeri panda termasuk salah satu pemasok komoditas sektor perikanan di Indonesia. Pada 2014-2019 impor hasil perikanan RI mengalami pertumbuhan, pada periode tersebut impor Indonesia telah naik 38 persen, sementara pada periode yang sama total impor perikanan RI dari China mengalami fluktuasi dan cenderung naik 2 persen secara point to point.
Indonesia mengimpor berbagai macam hasil perikanan. Impor terbesar dari hasil perikanan dari China adalah ikan yang di bekukan. Selain itu Natuna juga memiliki cadangan gas terbesar di dunia. Diperkirakan ada 210 trilium kaki kubik cadangan gas yang belum terjamah diperairan tersebut.
Namun tak kalah pentingnya laut Natuna merupakan taktik Partai Komunis China alihkan isu muslim Uighur, rezim partai komunis China saat ini sedang tersudut oleh persoalan domestik yang menjadi tekanan luas secara Internasional yakni demonstrasi besar-besaran di Hongkong dan masalah penangan etnis muslim Uighur.
Pakar politik luar negeri China dari Rachmat Yuliantoro mengatakan bahwa insiden yang dibuat China di laut Natuna Utara adalah usaha PKC untuk mengendorkan tekanan internasional pada dua isu domestik mereka yakni Hongkong dan uighur.
Pada sabtu(4/1) kemarin China baru saja memecat Wang Zhimin, kepala kantor penghubung mereka di Hongkong yang dinilai tidak berhasil menangani 6 bulan protes anti pemerintah yang terjadi di Hongkong. Wang di nilai menciptakan krisis terburuk di Hongkong sejak penyerahan Hongkong dari Inggris ke China pada 1997 Beijing kemudian menunjuk Luo Huining yang merupakan salah satu pejabat teras Partai Komunis di propinsi Chanxi sebagai pengganti Wang.
Sementara itu di saat yang hampir bersamaan, media internasional termasuk media Indonesia mulai jum'at (3/1) juga terus menekan China terkait isu Uighur dengan memblow up dengan pembongkaran ratusan kuburan muslim Uighur di Xinjiang oleh otoriritas Beijing.
Langkah ini dituding-tuding sebagai upaya partai komunis menghapus sejarah dan identitas muslim Uighur. Dan menjadikan suku minoritas ini sebagai suku Han suku mayoritas di China.
Rezim PKC sedang sangat tersudut oleh isu Hongkong dan Uighur ini tantangan besar dan pelik mereka sehingga saya kira di Natuna mereka sedang diveriting the attention dengan masuk ke ZEE Indonesia agar perhatian pemerintah dan publik muslim Indonesia atas uighur dan juga Hongkong mengendur,"kata Nur Rachmat yuliantoro saat di hubungi senin(6/1) malam.
Nur Rachmat yuliantoro menjelaskan politik luar negeri china secara umum memiliki empat tujuan utama :
1. Mempertahankan integritas toritorial
2.memajukan pertumbuhan ekonomi.
3. Menciptakan imaji sebagai negara yang bersahabt.
4. Mempertahankam legitimasi partai komunis.
Apa yang sekarang sedang berlangsung di laut Natuna Utara pada hakikatnya adalah sejalan dengan semua tujuan di atas kecuali yang ketiga,"kata ketua Departemen Ilmu hubungan internasional fisipol UGM ini.
China menurut Nur sedang menunjukkan bahwa siapapun tak akan mundur jika sudah menyangkut integritas wilayahnya. Begitu juga china di hongkong dan uighur sebagaimana sikap negara lainnya pada wilayahnya tak akan mau di desak-desak untuk bersikap sebaliknya.
Bagaimana Sikap Yang Ditunjukkan Pemerintah Indonesia Soal Natuna
Sejumlah menteri berbeda pendapat soal pencurian ikan di Natuna.
Menko kemaritiman Luhut panjaitan, Misal nya memilih untuk tak membesar-besar kan masalah tersebut "Sebenarnya enggak usah di besar -besarkan kalo soal kehadiran kapal(coast Guard China) itu katanya usai pertemuan sore bersama mentri pertahanan prabowo subianto dikantornya, jakarta pusat, jum'at... (3/1)
Sementara itu mentri luar luar negeri Retno Marsudi justru berbicara lebih keras. Ia menuturkan china telah melakukan pelanggaran.
Menko polhukam..Mahfud Md
"Yang jelas kita tidak dalam suasana perang karena memang kita tidak punya konflik dengan china..jakarta pusat senin(6/1).
Islam Mengatur Keseluruhan
Berbeda dengan sistem kapitalis. Yang tidak mengenal adanya kepemilikan umum. Dalam sistem islam sumber daya alam seperti kekayaan hutan, minyak, gas dan barang-barang tambang lainnya, yang menguasai hajat hidup orang banyak, adalah milik Umum(rakyat) sebagai sumber utama pendanaan negara untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat.
Nabi Muhammad SAW bersabda :"muslim berserikat dalam 3 hal yaitu: air, padang rumput,dan api". (HR.ibn.majah).
Benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum ini dapat di kelompokkan menjadi 3 kelompok pokok :
1. Fasilitas umum: semua yang di anggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Jika tidak ada dalam suatu negeri akan menyebabkan kesulitan dan dapat menimbulkan persengketaan. Contoh : air,padang rumput, dan api.
2. Barang tambang dalam jumlah sangat besar. Barang tambang dalam jumlah sangat besar termasuk milik umum dan haram di miliki umum dan haram di miliki pribadi.
Contoh: gas, minyak bumi, emas, perak, besi dan tembaga dan lainnya.
3. Benda-benda yang sifat pembentukanya menghalangi untuk di miliki hanya oleh individu.ini meliputi:jalan,sungai,laut,danau,tanah-tanah umum,teluk,selat dan sebagainya.
Pada kepemilikan umum ini negara hanya sebagai pelaksana, pengelola maka syariah islam mengharamkan pemberian hak khusus kepada orang atau kelompok orang(swasta). Apalagi swasta asing yang jika untuk eksplorasi dan eksploitasi, diperlukan dana dan sarana, pemerintah wajib menyediakannya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mengurusi kepentingan rakyat.
Dalam islam tidak hanya membiarkan PBB begitu saja, akan tetapi juga menunjukkan dengan jelas ketidakhormatannya kepada institusi tersebut. Karena mereka terus berupaya memecah belah umat manusia.
Oleh karna itu segala perjanjian dan kesepà katan dengan negara asing memiliki batas waktu karena pada akhirnya semua wilayah harus berada di bawah naungan islam. WALLAHU A'LAM BISHAWAB[]
Post a Comment