Oleh : Faizul Firdaus, S.Si
(Pemerhati politik dan kebijakan publik)
Rilis dari CNN Indonesia bahwa lima perusahaan sawit berskala besar mendapatkan subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan total mencapai Rp7,5 triliun sepanjang Januari - September 2017. Hal tersebut berlangsung ditengah terus dipangkasnya subsidi untuk rakyat. Inilah yang semakin membuktikan bahwa negeri ini telah bermetamorfosis menjadi negara korpotokrasi. Negara yang bekerja untuk kepentingan korporasi.
Korpotokrasi jelas bukan model pengelolaan negara yang diamanatkan oleh Undang - Undang Dasar 1945. Negara yang mengedepankan kepentingan korporasi dan mengabaikan kepentingan rakyat kecil. Pemberian subsidi kepada perusahaan besar, baillout perbankan yang pailit, rencana talangan dana nasabah pada kasus perampokan jiwasraya dan sejenisnya merupakan bentuk penyerahan sejumlah besar uang negara kepada pihak korporasi. Pada saat yang sama banyak rakyat yang tidak mendapatkan akses pada kebutuhan-kebutuhan dasar. Semisal akses pada bahan pangan, sehingga terdapat jutaan orang masih kelaparan sepanjang 2016-2018 (laporan Asian Development Bank)
Sesungguhnya model negara korpotokrasi sangat terkait dengan model politik demokrasi yang merupakan politik transaksional. Betapa hajatan 5 tahunan ini berbiaya sangat tinggi. Mustahil tiap kontestan tidak menggandeng para pemilik modal untuk membiayai kebutuhan kampanye. Yang ujung dari pembiayaan tersebut adalah kesepakatan yang tentu harus menguntungkan para donatur.
Tidak dipungkiri sistem politik demokrasi ini sarat masalah. Selain masalah politik biaya tinggi, maka hukum-hukum dan regulasi yang dibuat oleh anggota dewan pun sangat berpeluang untuk ditransaksikan. Disinilah akhirnya kepentingan dan urusan rakyat jadi terpinggirkan.
Harusnya para negarawan menyadari kembali bahwa setiap amanah ini akan dipertanggung jawabkan. Kepemimpinan adalah untuk mengatur dan menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Dibutuhkan pemimpin yang amanah dan sistem hukum yang adil dan bebas kepentingan. Tidak dipungkiri yang demikian tidak dijumpai selain dalam sistem hukum yang dibuat oleh Tuhannya manusia yaitu Allah SWT, yang bebas transaksional dan akan membawa kebaikan bagi seluruh manusia baik muslim maupun bukan.
Wallahua'lam bisshowab
No comments:
Post a Comment