Listrik Tanggung Jawab Negara, Bukan Rakyat!

Oleh: Esa Nurlaela

Energi listrik menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Tanpa listrik, roda ekonomi di Indonesia bisa macet total. Pasalnya banyak pabrik dan industri besar yang menggunakan listrik dan bergantung pada listrik. Dalam kehidupan sehari-hari pun saat ini manusia mengandalkan listrik. Sebagai salah satu manfaat listrik ialah menjadi sumber penerangan saat gelap. Dengan demikian, listrik dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Tapi apakah saat ini negara mampu menjamin itu semua? Ketika desa-desa diluar sana masih ada yang belum bisa menikmati listrik, karena tidak mampu membayar biaya tagihan listrik. Lalu diman peran negara?  

Seperti dilansir dari pikiran-rakyat.com, Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, menginformasikan bahwa jumlah keluarga di Sumedang yang rumahnya belum terpasang sambungan listrik, hanya tinggal 4.000 kepala keluarga (KK) lagi. Sebab, 3.000 KK di antaranya, kini sudah mendapat bantuan sambungan listrik gratis dari CSR perusahan-perusahan yang bergerak di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Sesuai data yang kami miliki, jumlah keluarga di Sumedang yang rumahnya belum terpasang listrik itu sebanyak 7.415 KK. Karena yang 3.000 KK sudah mendapat bantuan Program sambungan listrik gratis, berarti sisanya tinggal 4.000-an KK lagi," kata Dony, saat menghadiri acara penyerahan bantuan Program Sambungan Listrik Gratis, kepada masyarakat di Dusun Ciulur, Desa Tarunamanggala, Kec. Cimalaka (19/09/2019).

52 warga di Desa Gunung Manik, Tanjungsari, Sumedang, mendapatkan bantuan penyambungan listrik gratis untuk rumah mereka. Ternyata program ini bukan dari pemerintah. Para warga tersebut rupanya merupakan peserta program One Man One Hope, program penyambungan listrik gratis yang dilakukan oleh PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian tengah. SRM, SDM, dan Umum PLN UIT Jawa Bagian Tengah, Dian Prasetyorini, mengatakan, bantuan One Man One Hope tersebut dilakukan untuk masyarakat yang masuk dalam kategori 3T alias Terluar, Tertinggal, dan Terdepan. "Tujuannya adalah membantu mereka menikmati listrik dan mendukung tercapainya rasio elektrifikasi di 2020 yag ingin 99,99 persen," ujar Dian (tribunjabar.id, 27/12/2019).

Ironisnya, program penyambungan listrik gratis ini berasal dari iuran pegawai PLN, bukannya pemerintah. Jelas ini menunjukan bahwa semakin abainya negara. Ini tidaklah solutif, akses layanan listrik adalah tanggung jawab negara terhadap rakyatnnya. Tapi ternyata ada yang lebih dulu beraksi memberi bantuan  dengan independen, walaupun ini bukan kewajiban mereka, tapi mereka dengan senang hati membantu. Dimana peran negara?

Dari fakta tersebut nampak bahwa negara saat ini yaitu negara yang menganut sistem sekuler kapitalis telah gagal dalam mengelola listrik bagi masyarakat. Bagaimana tidak, walaupun setelah pemasangan gratis tersebut, rakyat harus tetap bayar. Harga TDL pun terus meningkat memberatkan rakyat. Negaralah yang seharusnya dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, tapi negara telah gagal memberikan kenyamanan bagi rakyatnya, gagal menjamin kesejahteran rakyatnya, gagal mengatur layanan bagi masyarakat.

Dengan demikian, hal ini menunjukan kegagalan negara dalam mengatur kemaslahatan umat, salah satunya akses layanan listrik. Negara kapitalis-sekuler lebih mengutamakan kebebasan kepemilikan, sehingga membolehkan setiap individu memperbanyak harta dengan cara apapun demi kepentingan pribadi. Karena sejatinya, kapitalisme menjunjung ide individualisme, yaitu lebih mengutamakan kepentingan individu masing-masing dari pada yang lain. Dan mereka hanya sibuk dengan urusannya masing-masing.

Dalam pandangan Islam, pengelolaan SDA adalah tanggung jawab negara bagi kemaslahatan rakyat. Sehingga sumber daya yang ada tidak boleh dimiliki oleh individu-individu manapun. Karena SDA yang ada adalah hak seluruh rakyat. SDA dipelihara, dijaga, dan dikembangkan oleh negara untuk kepentingan masyarakat. Ini merupakan tanggung jawab negara untuk melayani rakyat. Dalam pengelolaan energi listrik terutama bagi penerangan rumah tempat tinggal, negara menjamin tersedianya listrik tanpa membebani rakyatnya dengan tagihan atau semacamnya.

Maka dari itu, dengan sistem kapitalsme, negara tidak mampu mengatur urusan umat dengan komperehensif. Dengan begitu sudah seharusnya kita beralih menuju sistem yang berasal dari Sang Maha Pengatur, Allah SWT., yaitu Islam sebagai Rahmatan Lil ‘Alamin. Sistem yang mampu mensejahterakan umat. Mari terus berjuang mengembalikan kehidupan Islam.