Oleh : Watini Alfadiyah, S. Pd.
(Praktisi Pendidikan)
Lagi-lagi Islam dikambinghitamkan, memangnya apa yang salah dengan umat Islam dan ajarannya seolah selalu dinilai negatif tanpa bukti yang otentik di negeri kapitalis sekuler ini.
Tudingan sistem Khilafah yang ditawarkan sekarang itu Merusak, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa tak akan ada lagi bentuk ajaran khilafah yang terus didengungkan oleh sejumlah ormas agama.
Selain berseberangan dengan dasar negara, ajaran khilafah tersebut bersifat merusak tatanan bernegara yang telah lama digunakan Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Mahfud usai menerima kunjungan perwakilan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI).
"Sistem khilafah yang sekarang yang ditawarkan yang sebenarnya itu agendanya merusak," ujar Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).
"Merusak bangsa kita ini yang secara saat ini sudah sah berdiri sesuai dengan Islam," sambungnya.
Selain membahas soal pentingnya menekan paham radikal seperti khilafah, dalam pertemuan itu Mahfud menekankan soal upaya pemerintah untuk menghilangkan persepsi ketakutan akan islamofobia. Menurutnya tak ada gerakan semacam itu dalam pemerintahan yang berkuasa saat ini.
"Tuduhan-tuduhan bahwa pemerintah itu fobia terhadap Islam itu sebenarnya tidak ada, umat Islam yang besar-besar ini mewakili 200 juta umat muslim di Indonesia itu melihat tidak ada islamofobia," ungkap Mahfud.
"Itu di Indonesia nggak ada di Indonesia kehidupan Islam itu subur di pemerintahan maupun di masyarakat, oleh sebab itu jangan terpancing kepada istilah islamofobia," jelas Mahfud.
Senada dengan Mahfud, Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Lutfi A Tamimi menegaskan bahwa lembaganya satu suara dengan kebijakan yang diambil pemerintah melalui Menkopolhukam terkait khilafah.
Satu suaranya LPOI dengan pemerintah, kata Lutfi, didasarkan masih adanya upaya adu domba yang dilakukan pihak tak bertanggung jawab kepada umat Islam.
"Jadi sudah kita bicarakan kenapa kebijakan Pak Menteri tentang khilafah sudah tetap, mau hidup di Indonesia ahlan wa sahlan wa marhaban, (kalau) enggak mau, get out, keluar," tegas Lutfi.
Ia juga menegaskan bahwa tak pernah ada bentuk kebencian yang dilakukan pemerintah kepada umat Islam. Pendapat tentang adanya kebencian itu dinilainya hanya salah satu upaya mengadu domba umat Islam dengan pemerintah yang dilakukan ormas tak bertanggung jawab.
"Jadi sekali lagi pemerintah Indonesia tidak pernah benci kepada kaum muslimin, yang radikal memang ditangkap. Kami dukung Densus tangkap, nggak ada, Pak, mau dijadikan Timur Tengah, no way," ucap Lutfi.
(03/01/2020/kumparanNEWS).
Itulah wacana umat Islam yang hidup di bawah korporatokrasi. Korporatokrasi adalah perselingkuhan paling diharamkan yang terjadi antara birokrasi dan korporasi. Yang kini menjadi model standar sebuah negara kapitalisme. Dimana negara model ini menyerahkan program-program pembangunan pada korporasi.
Pembangunan dari berbagai lini kehidupan kini diserahkan pada korporasi. Korporasi adalah perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau terdiri dari beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar. Jadi pada dasarnya pengendali dari negara kapitalis adalah para kapital. Inilah negeri korporatokrasi.
Seiring dengan bagaimana birokrasi dalam membangun negeri yang kini diarahkan oleh korporasi, ternyata belum bisa membawa kesejahteraan yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Justru jurang pemisah antara yang kaya dan miskin semakin terasa.
Sang pemilik kekayaan/ pemilik modal kian lebih leluasa menjarah SDA tanpa batas. SDA yang pada dasarnya menjadi kepemilikan umum kini dikuasainya. Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda : "Kaum muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam 3 hal : air, padang, dan api".(HR Abu Dawud). Walhasil, jika keberadaan SDA hanya dikuasai oleh segelintir orang saja maka yang terjadi pendistribusian akan kekayaan tidak merata. Dengan tidak meratanya kekayaan negara tentu banyak orang yang tidak bisa memenuhi akan kebutuhan hidupnya secara layak. Kelayakan hidup itulah yang menunjukkan adanya kemakmuran, sementara itu tidak bisa dirasakan.
Dibalik kemakmuran yang sulit dirasakan oleh masyarakat, asing dan aseng berusaha menjarah SDA, birokrasi dikendalikan sesuai arahan mereka, layanan publik semisal : pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur juga dikomersilkan, hingga semrawut permasalahannya. Dengan semrawutnya permasalahan negeri kini birokrasi menuduh tanpa bukti terhadap para pencari solusi yang hakiki.
Khilafah itu solusi
Faktor utama permasalahan semrawutnya negeri tidak lain karena keberadaan sistem kapitalis liberalisme sekuler. Memang tidak ada dokumen resmi negara menyebutkan sebagai sistem yang diterapkan negara ini. Namun dalam prakteknya sistem itulah yang diterapkan. Yakni, kapitalis sekuler adalah sistem yang memuja materi penuh kebebasan tanpa batasan dan memisahkan agama dari kancah kehidupan.
Padahal, hadirnya manusia di muka bumi ini tidaklah dengan sendirinya, tetapi manusia ada karena diciptakan oleh Al-Kholiq dan Al-Mudabir. Al-Kholiq adalah maha menciptakan segalanya dan Al-Mudabir adalah maha mengatur atas segala apa yang diciptakan Nya. Jadi pada dasarnya, manusia yang beriman kepada Allah itu dalam menjalani kehidupan harus terikat dengan aturan Nya. Aturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana Allah Swt. berfirman : "Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu."(TQS. Al-Baqarah (2) : 208).
Terus istiqomah dalam perjuangan untuk menegakkan Islam secara keseluruhan/kaffah itu merupakan keniscayaan bagi orang yang beriman. Sementara gambaran penerapan syari'at Islam secara kaffah tidak akan bisa terwujud tanpa adanya sebuah wadah yaitu wilayah, penjaga keamanan wilayah (militer), perekonomian yang stabil, dan sehingga tujuan dari diterapkannya syari'at Islam secara kaffah itu terwujud. Sistem demikian inilah yang dimaksud tidak lain adalah khilafah.
Namun kini, khilafah yang pernah terbukti diterapkan selama 14 abad lamanya, dan terbukti mensejahterakan justru dituding tatanan yang merusak. Padahal kita hidup karena diciptakan oleh Allah dan tentunya harus tunduk patuh pada syari'at Allah secara kaffah dan tidak bisa syari'at Islam itu diterapkan tanpa adanya sistem khilafah. Jadi dengan demikian, khilafah itu merupakan solusi terhadap permasalahan negeri secara hakiki. Wallahu a'lam bi as-showab.
Post a Comment