Radikalisme : Alibi Menutupi Kemerosotan Ekonomi

Oleh: Ulfah 

(Mahasiswi Unsultra)

Akhir-akhir ini Indonesia  banyak dihadapkan dengan berbagai macam persoalan yang tak kunjung menemukan titik terang. Mulai dari konflik di Papua, konflik RKUHP. Persoalan-persoalan tersebut sempat menjadi trending topik di sosmed karena banyak memakan korban jiwa. Ditambah lagi dengan persoalan ekonomi negara yang terus mengalami banyak masalah. Ibarat benang kusut kondisi ekonomi Indonesia tidak mendapat perhatian serius alih-alih menuntaskan masalah justru pemerintah “mencari” masalah baru untuk dijadikan kambing hitam atas permasahan yang melilit negeri ini.

Namun isu-isu tersebut perlahan-lahan padam dan jarang dibahas lagi karena rakyat disibukan dengan isu radikalisme. Sejumlah menteri bahkan dengan tegas menyebut bakal fokus bekerja untuk menangkal radikalisme. Isu radikalisme sendiri sering dikaitkan dengan Ormas-ormas Islam yang selalu menyuarakan penegakan syariat Islam. Seakan-akan syariat Islam adalah ancaman bagi Indonesia.

Bagi tokoh nasional Rizal Ramli isu radikalime akan terus dimainkan dalam era pemerintahan Jokowi Widodo-Ma’aruf Amin. “Setahun kedepan agaknya akan digoreng terus Isu 3R (Radikalisme, Radikulisasi, dan Radikolisasi),” sindirannya dalam akun Twitter pribadinya, minggu (27/10). Menko perekonomian era presiden Abdurrahman Wahid itu mengaku telah mencium ada maksud lain dari pemerintah dengan terus mendengungkan isu tersebut. Diantaranya, untuk menutupi performa ekonomi yang kembali memburuk ditahun ini. Dari beberapa tahun yang lalu, pria yang akrab disapa RR tersebut sudah memprediksi bahwa ekonomi Indonesia  bakal nyunsep tahun ini. 

Pertumbuhan ekonomi diprediksi tidak sampai 5 persen. Mantan Menko Kemaritiman itu juga menilai jurus monoton yang ditunjukan menteri keungan Sri Mulyani tidak bakal ampuh mendongkrak ekonomi Indonesia . Sebab menteri berpredikat terbaik dunia iu hanya mengandalkan utang dan kebijakan austerit atau pengetatan tanpa ada terobosan-terobosan. “Jadi supaya soal-soal ekonomi, kemiskinan, soal-soal sosial lain menjadi tidak penting. Radicalism: The beliefs or action of people who advocate thorough or complete political or social reform,”ujarnya. Prediksi RR terbukti pasalnya, baru empat hari dilantik sebagia menteri di Kabinet Indonesi maju, Sri Mulayani telah mengugumkan rencana akan menerbitkan surat utang berdedominasi valuta asing atau global bond. Langkah tersebut diambil karena Annggaran Pendapatan dan Belanja Negara (apbn) 2019 mengalami defisit sementara kebutuhan negara membengkak. Defisit tersebut berasal dari belanja negara sebesar rp 2.461,1 triliun, sementara pendapatan hanya sebesar rp 1.189,3 triliun. Ini semua menunjukan bahwa masalah perekonomian di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Akan tetapi masalah tsb kurang di tanggapi karena telah ditutupi oleh isu radikalime. Saat ada sekelompok orang yang menawarkan sistem beralih dari sistem ekonomi kapitalis kepada sistem ekonomi Islam jutsruh selalu dikait-kaitkan dengan faham radikal. Ini menunjukan pemerintahan dinegeri ini sedang menutupi berbagai macam persoalan dengan isu radikalisme sehingga masyarakat disibukan dengan pemahaman tentang bahaya radikalisme bagi keutuhan NKRI. 

Belum lagi kasus yang di Papua yang sempat menjadi topik perbincangan karena menelan banyak korban. Itu semua juga mulai meredup akibat isu radikalisme. Sebenarnya itu adalah salah satu cara untuk menutupi setiap masalah di negeri ini.

Tokoh masyarakat papua Christ Wamena agar  pemerintah tidak meluluh jualan isu radikalisme “seakan akan isu radikalisme menjadi momok di negeri ini. Padahal yang jadi momok adalah ekonomi hancur,” kata Christ Wamena melalui laman resminya pada Ahad (27/10).

Ada banyak cara yang dilakukan rezim untuk menutupi masalah dinegeri ini dengan mengangkat isu radikalisme. Supaya rakyat disibukan juga dengan isu tersebut sehingga tidak sadar bahwa negeri ini sedang dalam masalah besar.

Rakyat seharusnya sadar dan tidak ikut-ikutan tergiring opini menganggap radikalisme adalah masalah fundamental yang dihadapi bangsa ini, ini semakin menunjukkan ketidak mampuan penguasa dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Rakyat semakin merana saat mahalnya biaya hidup sedang penguasa tidaklah menemukan terobosan untuk menyelesaikan masalah ekonomi.