Oleh : Khusnawaroh
Kata Radikalisme saat ini mulai kembali di umbar, sehingga statemen ini sontak menimbulkan kontroversi dikalangan umat Islam. Kata Radikalisme mencuat dan seakan sengaja di buat viral, setelah beberapa bulan yang lalu, ada pernyataan kemenag tentang akan dihapuskannya materi perang di pelajaran SKI (sejarah kebudayaan islam) tahun depan. Dengan tujuan agar umat islam tidak lagi di anggap sebagai agama yang Radikal. Dan beberapa bulan yang lalu pula, adanya pernyataan kemenag tentang akan menginvestigasi bendera yang berlafazkan kalimat Laillahaillaallah..terkait foto siswa siswi membawa bendera tauhid di lingkungan sekolah.
Dengan narasi yang sama seperti berita yang dilansir : Jakarta – Humas BKN, Pemerintah kembali menggelar rapat pembahasan penanganan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar paham radikal di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Jumat (18/10/2019). Pada rapat yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Koordinator, Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), dicapai kesepakatan untuk membentuk Satuan Tugas/Task Force.
Kepala BKN, Bima Haria Wibisana saat rapat tersebut mengatakan kondisi ASN yang terpapar paham radikal saat ini sudah menyimpang dari apa yang diamanatkan Undang-Undang, sehingga Pemerintah perlu segera melakukan tindakan untuk meredam pelanggaran yang ditimbulkan ASN terpapar paham radikal. “Utamanya perilaku (ASN terpapar paham radikal) di media sosial. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Terpilihnya kembali Pak Jokowi menjadi pemimpin negeri ini, Radikalisme menjadi sasaran empuk untuk diberantas, dan Radikalisme itu sendiri sudah sangat jelas dialamatkan kepada islam dan ajarannya. Sungguh banyak masalah dinegeri yang kita cintai ini, mulai dari korupsi, utang luar negri, eksploitasi sumber daya alam, kemiskinan, perzinahan, LGBT, miras, narkoba. yang semua masalah itu seakan sudah berakar dan menjamur. Namun seakan tak dijadikan masalah besar, justru lembaran baru rezim lebih tertuju pada Radikalisme. Sampai- sampai pemerintah menggelar rapat pembahasan penanganan Aparatur sipil negara (ASN), yang terpapar paham Radikal. Dikantor Kementrian Aparatur Negara Reformasi Birokasi (KemenPANRB ).
Sungguh sangat ironis, jika Radikal dituduhkan kepada mereka kaum muslim yang memakai cadar, celana cingkrang, dan kaum muslim yang menginginkan syariah Islam tegak, sehingga ASN yang terpapar itu semua akan diberi tindakan. Namun justru yang akan memberi tindakan itulah yang melanggar hukum, sebab bukankah sudah sangat jelas undang - undang pasal 29 ayat 1 dan 2 ?
Ketika umat islam menginginkan syariatnya allah diterapkan secara menyeluruh, kemudian ide khilafah itu saat ini sudah semakin membahana itulah yang seharusnya disyukuri. Bersyukur sebab kabar gembira itu sudah semakin dekat kita rasakan. dan itu semua bersumber dari wahyu allah swt. yang menjadi masalah adalah ketika ada umat islam yang benci dan takut dengan ide mulia itu, yang bersumber dari ajaran agamanya sendiri. sebaliknya justru para ulama yang benar - benar dengan ikhlas memperjuangkan Agama allah Swt.mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya, dihinakan atas nama Radikal. Perlakuan dan tuduhan itu tentunya sangat menyakitkan bagi kaum muslim. Sebagaimana pernyataan Prof.Din Syamsuddin.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Prof Din Syamsuddin menyampaikan bahwa sebagian umat Islam merasa terkena tuduhan radikalisme dan intoleransi. Tuduhan tersebut terasa menyakitkan bagi umat Islam, padahal kalau umat Islam tidak toleransi tentu tidak akan ada stabilitas dan kerukunan di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa paham kapitalisme dan liberalisme itu anti Pancasila. Bahkan sistem politik di Indonesia bertentangan dengan sila keempat Pancasila.Kemudian sistem ekonomi di Indonesia bertentangan dengan sila kelima Pancasila. "Tapi kenapa itu tidak dituduh musuh nyata Pancasila, apalagi ada separatisme," ujarnya. Adalah paradoks jika Islam yang telah lahir sejak nabi Muhammad, bahkan sejak nabi Adam sebagai agama terbaik dari Allah swt. Namun dinarasikan sebagai agama yang menyeramkan, padahal secara jelas termaktub dalam Al Qur,an bahwa Islam adalah agama benar, cinta damai terbaik, toleran dan menjadi rahmat bagi seluruh manusia dan alam semesta.
Adalah paradoks jika Islam yang justru telah berjasa besar atas berdirinya negri ini, justru di tuduh sebagai agama Radikalisme. Padahal kata Radikal itu sendiri bukanlah kata yang berasal dari Islam, melainkan dari barat. Islam hanya bisa ditimbang berdasarkan sumber hukumnya yakni Al Qur'an, As sunnah, Ijma dan Qiyas. Secara politis ikut menyebarkan narasi Radikalisme ini sesungguhnya, telah menguntungkan Barat dan merugikan Islam dan kaum muslimin. Islam sebagai tertuduh akan terus di Framing sebagai agama yang penuh kekejaman. sehingga munculnya Islamophobia di seluruh dunia, dan narasi Radikalisme ini tidak akan pernah menjadikan negri ini baik.
Namun inilah sistem Demokrasi menutup celah muhasabah kepada penguasa dan berpihak kepada kapitalis. Janji setia penguasa dalam sistem kapitalis adalah kepada investor, bukan kepada rakyat, Kita memang tidak akan pernah temukan penguasa yang akan memenuhi janjinya kepada rakyat di sistem Demokrasi kapitalis. Penguasa yang akan memenuhi hak- hak umat dan menepati janjinya kepada rakyat hanya ada pada penguasa muslim yang menerapkan syariat Islam.
Mengapa? karena penguasa islam, Khalifah bukanlah penguasa yang sekedar membuat janji kepada rakyat. Kepala pemerintahan dalam islam adalah seorang yang "mewakili" rakyat untuk menerapkan syariat Islam aturan Allah swt. Selain itu kepemimpinan dalam Islam membuka lebar celah muhasabah dengan standar yang jelas yakni hukum syara.
Ulama wajib mengoreksi penguasa.
Muhasabah kepada penguasa adalah hak paten umat. Bagi ulama mengoreksi penguasa adalah kewajiban, Allah swt. menjadikan umat Rosulullah saw. sebagai umat yang terbaik, karena telah menjalankan kewajibannya dengan baik. Allah swt berfirman : " kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar "(Qs. Ali Imran :110 )
Sehingga seorang penguasa hendaklah memahami itu semua, bahwa ulama adalah representasi dan rujukan umat Islam. Bukan hanya ketika akan maju menjadi presiden, anggota legislatif dan partainya ramai- ramai meminta "restu " dukungan ulama, padahal setiap mereka membuat kebijakan ekonomi seperti menaikkan harga BBM , membuat perpu dan undang - undang , pemerintah dan politisi tak pernah melibatkan ulama.
Padahal menurut pandangan Islam, kebersamaan yang terjalin antara mereka haruslah dalam rangka menegakkan Agama Allah swt. jika ini di ingkari, kerusakan Negara akan terwujud pasti.
Hajjatul Islam Imam Ghazali berkata dalam karya fenomenalnya, ihya ulumuddin." Tidaklah terjadi kerusakan rakyat itu, kecuali dengan kerusakan penguasa, dan tidaklah rusak para penguasa kecuali dengan kerusakan para ulama."penguasa tanpa bimbingan dan kontrol dari para ulama, akan memerintah dengan selain Islam dan dari koridor syariat. padahal kebaikan akan diraih jika sebuah negara berjalan di atas dien dan sistem buatan zat yang maha benar lagi maha sempurna.
Disinilah peran ulama melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sebagai pewaris para nabi, melakukan kontrol serta muhasabah terhadap penguasa.
Para pemimpin yang baik dari umat terdahulu, telah memahami kebenaran ini dan mempercayainya. Diantara mereka ada yang meminta sendiri kepada umatnya agar mereka mengontrolnya. atas segala tindakan dan prilakunya, serta meluruskannya jika berbuat salah.
misalnya :
* khalifah Abu Bakar Ash- shiddiq ra. berkata ketika menjadi khalifah ." jika saya baik maka bantulah saya dan jika saya salah maka luruskanlah. Taatilah saya selama saya menaati Allah dan Rosulnya dalam memimpin kalian.
* Umar Bin Khatab ra. " barang siapa diantara kalian melihatku bengkok maka hendaklah dia meluruskannya." dan jawaban seorang Arab ketika diminta oleh umar untuk meluruskannya. " Demi Allah wahai umar jika kami melihatmu bengkok maka kami akan meluruskannya dengan tajamnya pedang kami. ( umar pun percaya kepada perkataannya dan memuji Allah karena senang dengan jawaban itu ). Alhamdulillah yang telah menjadikan umat Muhammad orang yang akan meluruskan dengan pedangnya".
Umar rela kebengkokannya diluruskan dan kesalahannya dibenarkan dengan pedang. Sementara para penguasa atau rezim saat ini tidak mau diluruskan walaupun hanya dengan perkataan. para ulama dengan tulus mengoreksi penguasa justru ditempeli stigma " negatif " Sehingga peran politik ulama bukanlah untuk menjadi mesin pendulang suara bagi pemimpin yang tak akan menegakkan islam, tetapi aktivitas ulama yang dibutuhkan umat adalah pencerdasan umat dengan islam. Menjelaskan sumber masalah negri ini serta solusinya dalam Islam, Dan karena aktivitas yang mulia itulah generasi umat islam saat itu disebut generasi terbaik.
Wallahua'lam Bissawab.
Post a Comment