Miris, Negeri Maritim Impor Garam



Oleh : Widhy Lutfiah Marha 
Member Akademi Menulis Kreatif

Garam merupakan salah satu komoditi strategis. Selain merupakan kebutuhan manusia, garam juga digunakan sebagai bahan baku industri. Suatu negara akan collapse apabila tidak mempunyai stok garam yang cukup, karena masyarakat sangat bergantung pada garam.

Tahun 2019 ini negara Indonesia kembali dihadapkan pada kelangkaan garam. Kenyataan ini sangat pahit meningat Indonesia dijuluki sebagai negara maritim. Dengan luas laut mencapai 70 persen dari total luas wilayah, Indonesia seharusnya memiliki potensi dan peluang yang sangat besar menjadi produsen dan  pengekspor garam terbesar di dunia, mengalahkan negara-negara pengekspor garam lainnya seperti Belanda, Jerman, Chili, Kanada, India, dan lain-lain. 

Namun kenyataannya impor terus berlangsung. Ribuan petani garam dari pulau Madura menagih janji Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Mereka menggelar aksi di depan kantor gubernur ini menagih janji tentang penyerapan garam rakyat.  "Beberapa bulan yang lalu Gubernur Jatim menjanjikan akan melakukan penyerapan, dan menyetop masuknya garam impor ke Indonesia. Tapi kenyataannya sampai saat ini aktivitas impor garam itu masih terus berjalan," kata Ketua Forum Petani Garam Madura (FPGM), Moh. Yanto di depan kantor gubernur Jatim Jalan Pahlawan Surabaya, Rabu (4/9/2019).  Yanto menyebut petani garam sebelumnya akan menggelar aksi demo di kantor Gubernur Jatim pekan lalu. Namun rencana ini batal setelah Khofifah meminta agar aksi ditunda dan berjanji akan menyetop impor garam. Tapi hingga kini, nanti menyebut realisasi terkait pemberhentian impor belum juga nampak.  "Bu Gubernur Jatim waktu itu meminta agar rencana aksi demo ditunda dulu, katanya ingin menemui presiden, dan setelah 10 hari kami bu gubernur akan mengundang petani garam ke Gedung Grahadi Surabaya, dan hasilnya hanya mengatakan besok besok dan besok akan melakukan stop impor, besoknya kapan?" imbuh Yanto.

Sungguh miris, karena saat ini impor menjadi kebiasaan rezim dengan berbagai alasan, salah satunya adalah kelangkaan. Pemerintah mengatakan bahwa stok garam untuk disuplai ke masyarakat mengalami penurunan. Menurut Kementerian perindustrian, kelangkaan ini dipicu oleh menipisnya bahan baku produksi garam. Di beberapa daerah tambak garam seperti di Lamongan dan Madura, penurunan hasil produksi garam terjadi akibat cuaca yang tidak menentu. Menurut Wakil Gubernur Jatim, target produksi garam yang sebelumnya 1,2 juta ton menjadi 6 ribu ton saja pada bulan Juli. Selain itu, ada indikasi petani tidak menjual secara bebas, karena harga jual yang sangat murah dan tidak sesuai dengan harapan mereka.

Masalah kelangkaan garam bukanlah kejadian yang baru, sejak tahun 90 an Indonesia sudah mengalami masalah serupa. Dan untuk kesekiankalinya, impor menjadi solusi yang dipilih pemerintah. Bahkan menurut Menteri Perikanan dan Kelautan, pada tahun 2019, 90% garam negeri ini dipenuhi melalui impor.

Kebijakan impor akan memberi dampak besar bagi produsen garam dalam negeri. Selama ini para petani garam sangat bergantung terhadap cuaca, sehingga produksi mereka sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Hal ini pun berdampak pada kualitas garam yang dihasilkan. Adapun produksi garam para petani hanya memiliki kandungan NaCl sebesar 92%. Sementara WHO menetapkan standar penetapan kualitas kandungan NaCl yakni sebesar 94% berdasarkan angka kebutuhan gizi manusia. Kondisi demikian menyebabkan garam produksi petani tidak akan pernah mencapai standar SNI yang ditetapkan pemerintah. 

Langkah kebijakan impor garam seringkali ditempuh pemerintah ketika dihadapkan pada kelangkaan produksi. Alih-alih melakukan optimalisasi produksi dalam negeri dengan memberikan dukungan pada petani lokal, pemerintah justru mengambil langkah pendek dengan melakukan impor.  Ini merupakan bukti negara ini negara kapitalistik yang telah memposisikan diri sebagai korporatokrasi, selalu memandang maslahat dan keuntungan materi tidak pernah lagi sebagai pelindung rakyat. Abai terhadap penderitaan petani garam.

Bagaimana Islam mengatasi?

Kondisi negeri ini sungguh memprihatinkan, mengingat Indonesia adalah negeri maritim yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Hal ini menolak alasan bahwa tidak tersedia bahan baku pembuatan garam. Terkait pengaruh cuaca yang tidak menentu  memang di luar kuasa manusia, namun bukan berarti hal tersebut tidak bisa diatasi. Adapun cara mengatasinya Islam mempunyai cara dari hasil penelitian  para intelektual untuk meningkatkan produksi garam yaitu:

Pertama, penggunaan teknologi produksi dan pengolahan garam. Perlu dibangun pabrik-pabrik baru dengan menggunakan teknologi mutakhir dan dukungan dana yang mencukupi. Seperti halnya di China, ada sebuah pabrik di Shanghai yang memproduksi garam dengan kualitas tinggi dengan NaCL mendekati 100 persen, namun dengan harga yang murah dan diproduksi dari air baku. Pabrik tersebut bisa seperti itu berkat dukungan penuh dari pemerintah China dan memberikan subsidi biaya produksi melalui listrik yang murah.

Teknologi produksi garam geomembran yang dapat meningkatkan hasil produksi hingga dua kali lipat. Dengan teknologi tersebut, petani garam yang sebelumnya harus menghabiskan waktu minimal 10-14 hari hingga 21 hari saat melaksanakan panen, bisa menghemat lebih banyak waktu. Efisiensi tersebut bisa didapat, terutama karena ada integrasi lahan untuk produksi garam di satu area saja. Selain itu, petani garam tidak hanya akan mendapat peningkatan produktivitas, melainkan juga bisa mendapatkan kualitas garam yang lebih bagus.

Kedua, ekstensifikasi lahan pertanian garam. Mengingat kebutuhan produksi garam terus meningkat setiap tahunnya, produksi garam tidak bisa lagi mengandalkan sistem seperti yang ada saat ini. Selain menggenjot produksi di sentra garam yang sudah ada, Indonesia perlu melakukan ekstensifikasi lahan untuk produksi garam di sejumlah daerah.

Ketiga, kebijakan pemerintah dalam tata niaga garam.  Jika selama ini persoalan utama garam industri di Indonesia adalah kadar Natrium Chlorida (NaCl) belum bisa mencapai angka 97 persen dan produksi garam yang anjlok ketika musim penghujan, maka pemerintah harus bisa menggandeng ilmuwan, lembaga riset, dan juga perguruan tinggi untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Indonesia harus belajar banyak dari keterpurukan produksi garam domestik sepanjang 2016 hingga 2017. Pelajaran terpentingnya adalah bagaimana mengelola stok garam yang tersedia dan menggenjot produksi domestik tetap berjalan baik dalam berbagai kondisi cuaca.

Maka disinilah peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas produksi garam dalam negeri diperlukan. Negara wajib menjadikan produk lokal merajai pasar dalam negeri dan mendukung penuh petani garam sehingga kesejahteraan terwujud. Hal ini hanya bisa terwujud dengan Islam dalam bingkai Daulah Khilafah. Negara akan menjadi mandiri dan visi besar untuk meraih  lain.

Wallahu 'alam bisshawab.

Post a Comment

Previous Post Next Post