Liberalisasi Listrik Rakyat Semakin Tercekik

Oleh  : Heni Andriani 

(Member Akademi MenulisKreatif) 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)untuk tidak terlalu banyak terlibat dalam pembangunan-pembangunan listrik.

Hal itu, dia ungkapkan setelah menggelar rapat bersama Plt Direktur Utama PT PLN, Sripeni Inten Cahyani di Kantor Kemaritiman Jakarta.

"Saya pengen, PLN lebih efisien lah. Terus kemudian kalian (PLN) jangan terlalu banyak dulu lah terlibat dalam pembangunan listrik, biarin aja private sector yang lebih masuk. Seperti 51% harus untuk Indonesia power untuk waste to energy. Jadi konsolidasi aja dulu, biarkan private sector main," ujar dia, Rabu (14/8/2019).

Dia menuturkan, waste to energy sudah hampir 18 tahun tidak beres-beres. Oleh karena itu biarkan saja beauty contest jalan. Karena sudah ada Peraturan Presiden (Perpes-nya) yang jelas harganya berapa sen terus kemudian tipping feenya 500.

Berdasarkan penuturan menteri Kemaritiman memberikan sebuah isyarat ada upaya sistemik untuk menggiring PLN di swastanisasi dengan diberikan kesempatan bagi asing untuk ikut dalam bidang listrik di Indonesia. Apalagi dengan adanya kasus black out tersebut memberikan sinyal mundur teratur dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh BUMN yang sangat penting bagi keberlangsungan hajat orang banyak ini. 

Bahkan sinyal ikut campur asing ke ranah kelistrikan Indonesia telah terlihat dengan beredarnya dokumen penandatanganan kontrak dengan perusahaan Cina (PT. Shenhua Goahua  Pembangkit Jawa Bali). 

Hal ini terungkap di media sosial walaupun kevalidannya sulit untuk di layak. Bahkan ada beberapa yang sudah di lakukan seperti halnya yang dilansir di media sosial yaitu :

Proyek PLTA Sungai Kayan merupakan proyek listrik 9.000 megawatt yang dibangun di atas lahan 12.000 hektare. Proyek ini diinisiasi oleh PT Kayan Hydro Energy sejak 2009 yang bekerja sama dengan China Power. Dimana kontrak kerjasamanya telah ditandatangani sejak 31 Oktober 2018. (CNNIndonesia.com). 

Aroma liberalisasi semakin kuat dan tentunya memberi angin segar agar asing dan aseng tepatnya Cina untuk lebih mengokohkan kekuasaannya dalam hal ekonomi di bumi kita tercinta ini. Sementara para  pejabat terus membukakan kran - kran asing atas nama pembangunan infrastruktur.

Maka, semakin tampak dari sini para pejabat yang haus kekuasaan dan gila kekayaan. Siapa yang dikorbankan dalam hal ini tentu saja rakyat  semakin tercekik. Belum di tambah dengan beban hidup dari hari ke hari tambah tinggi. Karena saat ini negara menganut faham kapitalis dimana untung dan rugi menjadi patokan standarnya.

Padahal seharusnya menjadi penguasa merupakan amanah yang sangat berat dan kelak akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. 

Sungguh mengharapkan penguasa yang pro rakyat di sistem kapitalis sangat tidak mungkin terjadi. Hanya di sistem islam saja yaitu khilafah kesejahteraan rakyat akan dirasakan. 

Oleh karena itu, sudah saatnya kita membuang jauh sistem kapitalis liberal yang sudah menyengsarakan rakyat dan kembali ke sistem Alloh swt. 

Wallohu a'lam bishowab.