N3, Jakarta - Mobil-mobil mewah yang berseliweran di ruas jalan Jakarta banyak yang tidak dilengkapi surat alias bodong. Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat usai menandatangani kerja sama dengan KPK untuk optimalisasi penerimaan di sektor pajak dan retribusi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (25/9).
Tak hanya mobil mewah, Djarot mengungkapkan Pemprov DKI mencatat banyak motor gede (moge) tanpa surat dan tidak membayar pajak. "Ini kami temukan, banyak mobil mewah, tapi bodong, tidak terdaftar, gak ada suratnya. Motor gede juga, jadi suratnya tidak ada," kata Djarot di Gedung KPK, Jakarta, Senin (25/9).
Djarot menyatakan, kerja sama dengan KPK ini menjadi basis data bagi Pemprov DKI untuk menggenjot penerimaan dari sektor pajak dan retribusi. "Oleh sebab itu ini juga sebagai basis data. (Mobil mewah) ini pemiliknya siapa ini. Berarti dia beli mobil mewah, tetapi belum membayar pajak," katanya.
Tak hanya mobil dan motor mewah, dalam kerja sama ini Pemprov DKI dan KPK juga mengintegrasikan sejumlah obyek pajak dan retribusi lainnya seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Djarot mengapresiasi kerja sama ini. Diungkapkannya, baru ditandatangani saja, Pemprov DKI telah menerima asupan dana hingga Rp 40 miliar dari para penunggak pajak. "Saya terima kasih pada KPK karena wajib pajak yang bandel, kemudian kita undang, dan dalam tempo dua jam kita langsung dapat dana Rp 40 miliar," ungkapnya. PPWI