N3, Sumbar ~ Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menginstruksikan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar serius berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan buku Sumatera Barat dalam angka tahun 2016. Hal tersebut ditegaskannya, agar ke depan tidak ada lagi angka-angka statistik tentang Sumatera Barat yang tidak valid dengan kondisi di lapangan.
“Angka statistik sangat penting untuk acuan pembangunan. Investor besar mau masuk ke sini pasti lihat dulu statistik, mana daerah yang pertumbuhan ekonominya bagus. Kalau ternyata angka statistik tidak valid, kaburlah investor itu,” tegas Nasrul Abit ketika membuka Focus Group Discusion (FGD) Sumatera Barat dalam angka, di Auditorium Gubernuran.
Nasrul Abit meminta dengan lugas pada seluruh SKPD agar membantu memberikan data pada BPS untuk dirumuskan, sehingga tersusun angka yang benar-benar menggambarkan kondisi nyata Sumatera Barat. Pihaknya mewanti-wanti kepada seluruh SKPD tidak menyerahkan data rekayasa.
“Kita masih punya 3 daerah tertinggal, Kepulauan Mentawai, Solok Selatan, dan Pasaman Barat. Bagaimana statistik di daerah itu, jumlah penduduk, angka kemiskinan, pengangguran. Saya sudah punya pengalaman mengentaskan Pesisir Selatan dari daerah tertinggal. Pernah ketika itu, mengajukan data pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, ada data BPM, data BKKBN, tata pemerintahan keluarkan data, BPS juga. Tapi yang diakui hanya data BPS, karena data lain tidak seirama. Ke depan ini yang perlu diperbaiki,” pintanya.
Pada kesempatan itu, Nasrul Abit juga menyayangkan tingkat kepedulian SKPD di Sumatera Barat yang masih rendah terhadap penyusunan buku Sumatera Barat dalam angka. Ketidakpedulian itu, menurut Nasrul Abit dibuktikan dengan kehadiran Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang minim.
“Kita belum peduli dengan statistik. Padahal ini alat ukur yang penting. Coba kita lihat, berapa jumlah undangan yang hadir, khususnya dari SKPD. Ini nanti akan saya tindaklanjuti,” ungkapnya tegas.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Dodi Herlando meminta penyerahan data dari SKPD, paling lambat tanggal 15 Juli mendatang. Dodi menjelaskan, Sumatera Barat dalam angka merupakan buku yang berisi kombinasi data BPS dan SKPD, serta sejumlah pihak swasta. Buku dimaksud merupakan produk bersama tentang kinerja dan potensi di berbagai bidang yang ada di Sumatera Barat, yang dapat digunakan sebagai bahan acuan investasi, analisa, referensi arah pembangunan, serta untuk bahan dasar menjalin kerjasama dengan daerah lain.
“Kegunaan buku ini cukup banyak. Begitu pula dengan jumlah peminat datanya. Untuk itu, kami meminta ada akselarasi penyediaan data dari SKPD, serta memastikan data apa saya yang bias diberikan,” harapnya. Zrd