N3, Jakarta ~ Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi bagian penting kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tidak terkecuali dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Abdullah Sani saat menjadi nara sumber pada Rapat Koordinasi Nasional bidang Kominfo 2015 di Jakarta.
Menurut dia, kenyataan ini memaksa Diskominfo harus menjadi Chief Information Officer (CIO) atau pusat layanan informasi pemerintah, dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Termasuk penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
"Kondisi tersebut tentu menjadi tugas berat Kemenkominfo termasuk Diskominfo di daerah untuk memenuhi," kata Sani.
Diskominfo harus menjadi yang terdepan dalam hal pengembangan TIK. Karenanya instansi yang membidangi Kominfo tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Kemenkominfo disarankan mulai menggeser sasaran program kegiatan.
Sebagai contoh, Diskominfo menjadi pusat data informasi pemerintah. Jika selama ini setiap instansi memiliki pusat data, kemudian menyiapkan infratruktur TIK, berupa menyewa jaringan, nantinya disarankan dikelola terpusat menjadi data center di Diskominfo.
"Ke depan perlu ada data center, jaringan dan sebagainya. Ini membuat pengelolaan dan pengamanannya lebih mudah dan efisien. Dana yang tadinya digunakan membangun pusat data dan sewa jaringan di setiap instansi bisa digunakan untuk hal yang lebih berguna bagi masyarakat," paparnya.
Sani mengajak semua pihak mengubah pola fikir untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Mewujudkan Nawacita Presiden Jokowi-Jk butir pertama, yakni menghadirkan kembali pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. mar/sul/es/hmsprov
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Abdullah Sani saat menjadi nara sumber pada Rapat Koordinasi Nasional bidang Kominfo 2015 di Jakarta.
Menurut dia, kenyataan ini memaksa Diskominfo harus menjadi Chief Information Officer (CIO) atau pusat layanan informasi pemerintah, dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Termasuk penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
"Kondisi tersebut tentu menjadi tugas berat Kemenkominfo termasuk Diskominfo di daerah untuk memenuhi," kata Sani.
Diskominfo harus menjadi yang terdepan dalam hal pengembangan TIK. Karenanya instansi yang membidangi Kominfo tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Kemenkominfo disarankan mulai menggeser sasaran program kegiatan.
Sebagai contoh, Diskominfo menjadi pusat data informasi pemerintah. Jika selama ini setiap instansi memiliki pusat data, kemudian menyiapkan infratruktur TIK, berupa menyewa jaringan, nantinya disarankan dikelola terpusat menjadi data center di Diskominfo.
"Ke depan perlu ada data center, jaringan dan sebagainya. Ini membuat pengelolaan dan pengamanannya lebih mudah dan efisien. Dana yang tadinya digunakan membangun pusat data dan sewa jaringan di setiap instansi bisa digunakan untuk hal yang lebih berguna bagi masyarakat," paparnya.
Sani mengajak semua pihak mengubah pola fikir untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Mewujudkan Nawacita Presiden Jokowi-Jk butir pertama, yakni menghadirkan kembali pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. mar/sul/es/hmsprov