"Yang jelas, operasi tes urine ini berlaku untuk semua. Kita ingin tahu saja, tidak menutup kemungkinan, aparat pemda, aparat keamanan, anggota DPR, atau kelompok masyarakat yang lain, tentu kita lakukan tes urine," ujar Sekretaris BNK Kota Padang Eri Sendjaya, yang juga Kepala Kesbangpol Kota Padang, Senin (11/5/2015) di ruangan kerjanya.
Dikatakan Eri, kepada siapa saja BNK dapat melakukan tes urine, sesuai dengan program kerja BNK. Kerana memang sebagaimana perintah Presiden Republik Indonesia, bahwa pada saat Indonesia dalam kondisi darurat narkotika. Sehingga berbagai program-program diprioritaskan dalam rangka mencegah dan medeteksi dini.
"Kalau ada kelompok masyarakat atau perorangan yang berani mengaku mereka sebagai pemakai narkoba, maka Ia akan kita masukan dalam program rehabilitasi. Dan jika memang kita curigai, berdasarkan amatan jajaran Satnarkoba, tidak menutup kemungkinan kepada semua elemen kita masuk, tentu kita akan bekerjasama dengan BNN Provinsi Sumatera Barat," ungkap mantan Camat Lubuk Kilangan ini.
Pelaksanaan tes urine tersebut, akan bekerjasama dengan BNN Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kesehatan Kota Padang. Dilibatkannya DKK Padang, karena menyangkut alat-alat kesehatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui sampai dimana perkembangan peredaran narkoba di Kota Padang.
"Apakah sudah menyentuh kelompok masyarakat saja, organisasi saja, perusahaan publik, dan pemda. Kita menunggu waktu yang pas, timing yang pas untuk melaksanakannya. Kalau tes urine, itu dengan obat jenis apa pun, sejak dikonsumsi masa berlakunya sampai tujuh hari. Karena di test pack itu ada beberapa kepekaan terhadap satu atau dua jenis barang-barang terlarang ini. Apa pun yang digunakan akan terdeteksi," ujar mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Padang ini.
Soal anggaran kegiatan ini, dikatakan Eri Sendjaya kalau anggarannya sudah ada dalam APBD 2015 pada kegiatan BNK Kota Padang. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mencegah peredaran narkoba di Kota Padang. (taf/nal)