Nn, Padang -- Pengentasan kemiskinan berbasis kelurahan melalui pembentukan Kelompok Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT), merupakan salah satu program prioritas Kota Padang dalam rangka pengurangan jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang ada di Kota Padang.
Tahun ini, KJKS BMT akan di bentuk di 30 kelurahan sasaran sebagai lembaga keuangan mikro yang akan melaksanakan misi penanggulangan kemiskinan di kelurahan.
Hal tersebut disampaikan Mahyeldi saat membuka Workshop dan Sosialisasi Pembentukan KJKS BMT Tahun 2012 di Gedung Pramuka, Kamis (12/4). Diikuti Tim TKPKD Kota Padang,Lurah dan LPM dari 30 kelurahan sasaran, Pengurus KJKS BMT Kota Padang, Panitia Pembentukan KJKS BMT, dan Forum LKM PNPM-MP Kota Padang.
Program KJKS BMT di Kota Padang telah mulai dilaksanakan pada tahun 2010 di 54 kelurahan sasaran bekerjasama dengan Pinbuk Pusat dan Bank BRI Syariah Pusat, dilanjutkan pada tahun 2011 di 20 kelurahan sasaran, dan pada tahun 2012 ini dilanjutkan lagi pembentukannya di 30 kelurahan sasaran melalui kerjasama dengan Pinbuk dan Bank Syariah Mandiri.
Pada kesempatan itu Mahyeldi menjelaskan, melalui KJKS BMT tahun 2010 di 54 kelurahan sasaran, sampai saat ini sudah bergulir pembiayaan kepada masyarakat miskin sebesar Rp. 23.004.748.224,- dari total dana yang dialokasikan ke KJKS BMT sebesar Rp 16.2 Milyar. Dengan demikian telah terjadi perkembangan dana secara signifikan sebesar 43,2% dari total dana bantuan yang diberikan melalui KJKS BMT. Dari 54 KJKS BMT ini, 40 unit diantaranya telah memiliki Badan Hukum dan juga telah melaksanakan RAT pertamanya pada Januari hingga Maret yang lalu.
Ditambahkan, pada beberapa KJKS BMT sudah ada yang perguliran dananya pada masyarakat mencapai lebih dari Rp 1 Milyar seperti yang terjadi di KJKS BMT Padang Besi dan KJKS BMT Ujung Gurun.
“Hal ini sudah tentu tidak terlepas dari adanya koordinasi yang solid antara berbagai pihak terkait, terutama kerjasama yang baik antara Lurah sebagai penanggung jawab dengan pengurus yang memiliki komitmen yang tinggi serta pengelola yang disiplin, professional, dan kesadaran masyarakat yang tinggi dalam membayar pinjaman yang diberikan”, ujar Mahyeldi.
Workshop dan Sosialisasi KJKS BMT ini bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat secara luas tentang kebijakan Pemko Padang tentang penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan KJKS BMT, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan stakesholders Kota Padang tentang KJKS BMT sebagai lembaga ekonomi masyarakat sekaligus sebagai wadah koordinasi dan integrasi penanggulangan kemiskinan di Kota Padang.
“Saya sangat optimis, dengan meningkatnya motivasi masyarakat dan semua stakeholder yang ada di Kota Padang untuk berpartisipasi dalam pembentukan dan pengembangan KJKS BMT di 30 kelurahan sasaran tahun ini, masalah penanggulangan kemiskinan dan pengganguran akan semakin mudah untuk kita selesaikan”, tegas Mahyeldi. Hms