Nn -- Padang -- Dewasa ini masih kita temukan terjadinya diskriminasi gender secara tidak langsung di dalam proses-proses pembangunan. Dapat kita lihat bersama keterlibatan perempuan di dalam proses pembangunan masih bisa dikatakan tidak sepenuhnya berperan. Padahal pemerintah sebelumnya telah berkomitmen untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui pelaksanaan strategi pengarausutamaan gender dalam pembangunan nasional.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim ketika membuka acara Workshop Percepatan Pengarusutamaan Gender di Sumatera Barat. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB prov. Sumbar, Ratnawilis, A.Pi, M.Si, Wakil Deputi Pengarusutamaan Gender bidang Politik dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta seluruh perwakilan SKPD kab/Kota se Sumatera Barat.
Wakil Gubernur mengatakan bahwa diskriminasi tersebut juga beralasan, karena terkadang kesiapan para perempuan untuk keterlibatannya dan diberi kepercayaan dalam proses pembangunan juga masih bisa dikatakan kurang. Maka dari pada itu saya berharap untuk semua perempuan sumatera barat agar segera bersiap diri, memantaskan diri untuk menerima tanggung jawab untuk membangun bangsa ini. Karena menurut saya kemajuan bangsa terletak pada kemajuan wanita atau perempuannya.
Lebih lanjut Wakil Gubernur menyampaikan Pemahaman PUG(Pengarusutamaan Gender) ini harus diawali dari Rumah Tangga kita sendiri. Karena ini adalah basic, atau awalan pemahaman masyarakat hingga nantinya kepada pemahaman para pemangku kebijakan. Karena salah satu alasan PUG belum menunjukan hasilnya, disebabkan oleh keterbatasan pengertian dan pemahaman dari para pemangku kebijakan SKPD dan masyarakat tentang konsep gender dan aplikasinya .
Kemudian beberapa kendala yang dapat kita pandang sebagai penghambat antara lain, gender masih diwacanakan sebagai perempuan dan strategi PUG masih dianggap sebagai program pemberdayaan perempuan kemudian masih lemahnya koordinasi system perencanaan pelaksanaan dan evaluasi program/kebijakan pembangunan yang responsifgender oleh aparat perencana.
Untuk mendorong tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsive gender secara berkesinambungan perlu dilakukan oleh para komponen perencana di SKPD, baik pada tingkat provinsi maupun kota , melalui analisis gender serta penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender . untuk itu diperlukan adanya peningkatan kapasitas para perencana dengan melaksanakan seminar-seminar dan sosialisasi tentang PUG ini. Salah satunya melalui workshop pengarusutamaan gender ini .
Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim ketika membuka acara Workshop Percepatan Pengarusutamaan Gender di Sumatera Barat. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB prov. Sumbar, Ratnawilis, A.Pi, M.Si, Wakil Deputi Pengarusutamaan Gender bidang Politik dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta seluruh perwakilan SKPD kab/Kota se Sumatera Barat.
Wakil Gubernur mengatakan bahwa diskriminasi tersebut juga beralasan, karena terkadang kesiapan para perempuan untuk keterlibatannya dan diberi kepercayaan dalam proses pembangunan juga masih bisa dikatakan kurang. Maka dari pada itu saya berharap untuk semua perempuan sumatera barat agar segera bersiap diri, memantaskan diri untuk menerima tanggung jawab untuk membangun bangsa ini. Karena menurut saya kemajuan bangsa terletak pada kemajuan wanita atau perempuannya.
Lebih lanjut Wakil Gubernur menyampaikan Pemahaman PUG(Pengarusutamaan Gender) ini harus diawali dari Rumah Tangga kita sendiri. Karena ini adalah basic, atau awalan pemahaman masyarakat hingga nantinya kepada pemahaman para pemangku kebijakan. Karena salah satu alasan PUG belum menunjukan hasilnya, disebabkan oleh keterbatasan pengertian dan pemahaman dari para pemangku kebijakan SKPD dan masyarakat tentang konsep gender dan aplikasinya .
Kemudian beberapa kendala yang dapat kita pandang sebagai penghambat antara lain, gender masih diwacanakan sebagai perempuan dan strategi PUG masih dianggap sebagai program pemberdayaan perempuan kemudian masih lemahnya koordinasi system perencanaan pelaksanaan dan evaluasi program/kebijakan pembangunan yang responsifgender oleh aparat perencana.
Untuk mendorong tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsive gender secara berkesinambungan perlu dilakukan oleh para komponen perencana di SKPD, baik pada tingkat provinsi maupun kota , melalui analisis gender serta penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender . untuk itu diperlukan adanya peningkatan kapasitas para perencana dengan melaksanakan seminar-seminar dan sosialisasi tentang PUG ini. Salah satunya melalui workshop pengarusutamaan gender ini .
Jadi diharapkan para peserta workshop dapat bersungguh-sungguh melaksnakan workshop ini saling share permasalahan dan solusi, sehingga nantinya bisa kita dapatkan solusi-solusi dalam permasalahan PUG di sumatera barat dan bagaimana meningkatkan pemahamannya tutup Wakil Gubernur. Zardi
Post a Comment