Komisi II DPR RI Tinjau Program e-KTP Kota Padang

Nn, Padang -- Dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi dan tugas-tugas konstitusi di bidang pengawasan,  Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik terkait pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Pelaksanaan program e-KTP merupakan bagian dari implementasi UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kunjungan tersebut diketuai  Abdul Wahab Dalimunthe, SH (F-PD) dengan anggota rombongan Ignatius Mulyono (F-PD), Drs. Abdul Gafar Petappe (F-PD), Ir. Nanana Samodra, KA., M.Sc (F-PD), Drs. Murad U Nasir (F-PG), Dr. Mariani Akib Baramuli, MM (F-PG), Dra. Eddy Mihati, M.Si (F-PDI Perjuangan), Zainun Ahmadi (F-PDI Perjuangan), Budiman Sudjatmiko, M.Sc., M.Phil (F-PDI Perjuangan), dan Hermanto, SE., MM (F-PKS).

Walikota Padang DR. Fauzi Bahar, M.Si didampingi pimpinan SKPD Pemko Padang, Camat se-Kota Padang, dan Lurah se Kec. Koto Tangah, dalam acara penyambutan kunjungan tersebut menjelaskan kuota wajib KTP yang ditetapkan di Kota Padang sebanyak 612.299 penduduk wajib KTP, yang keseluruhannya harus terekam datanya dalam rentang waktu 100 hari dengan dukungan peralatan yang direncanakan sebanyak 45 unit.

Untuk mendukung dan suksesnya program e-KTP, Pemko Padang telah menyediakan anggaran operasional program e-KTP sebesar Rp 4,7 Milyar yang telah ditampung dalam APBD-Perubahan tahun 2011, serta personil dan aparatur ditingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan, instansi terkait serta RT/RW,  dan regulasi maupun sarana pendukung lainnya.

Walikota Fauzi Bahar sangat puas atas kunjungan tersebut dan optimis program e- KTP akan sukses di Kota Padang. Bahkan Pemko menyediakan satu unit mobil bagi kelurahan yang mampu melakukan melaksanakan program e- KTP dengan baik dan mencapai target, ujar Kabid Humas Pemko Padang Richardi Akbar, S. Sos menjelaskan kepada pers.

“Penerapan baru bisa terlaksanan secara serentak pada 24 September 2011, hal ini seiring dengan selesainya pemasangan perangkat e-KTP oleh pihak konsorsium di 11 Kecamatan di Kota Padang. Sampai saat ini pelaksanaan program e-KTP sudah berlangsung selama 70 hari kalender dengan hasil perekaman data sebanyak 238.891 penduduk wajib KTP (38,83%). Perolehan data ini sampai dengan 23 November  didukung oleh 22 unit perangkat, dan mulai 24 November perangkat tambahan sudah terpasang sebanyak 15 unit dan sudah beroperasi, sehingga total perangkat yang digunakan saat ini berjumlah 37 unit”, ujar Walikota.

Ditambahkan, pencapaian hasil perekaman tersebut diatas tidak terlepas dari kendala dan hambatan yang dihadapi termasuk faktor cuaca dengan curah hujan yang cukup tinggi sejak awal Oktober yang mempengaruhi kehadiran wajib KTP yang telah menerima undangan. Kondisi peralatan yang sering mengalami gangguan seperti error dan tidak terkoneksi dengan baik, recovery terhadap peralatan yang rusak membutuhkan waktu yang lama untuk perbaikan.

Disamping itu, Abdul Wahab Dalimunthe, SH selaku ketua rombongan menerangkan, kunjungan kerja di Kota Padang untuk menghimpun informasi pelakasanan program e-KTP termasuk prosedur dan persyaratan pengurusan NIK dan e-KTP, target yang telah diselesaikan dalam perhari/ perminggu/ perbulan, batas waktu akhir penyelesaian,  jumlah wajib e-KTP yang terdaftar, hambatan pendataan dan bagaimana mengatasinya.

Lebih lanjut dijelaskan, kunjungan ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah peralatan dan teknologi yang tersedia telah memadai untuk pelaksanaan program e-KTP, serta kendala-kendala apa saja yang dialami dan cara mengatasi permasalahan dalam penggunaan peralatan atau teknologi tersebut. Dan juga apakah teknologi itu sudah online dan terhubung melalui server antar daerah di Propinsi Sumbar mapupun online secara nasional, termasuk didalamnya sistem back up data dan sistem keamanan.

“Jadi, kalau dilihat secara umum, kunjungan ini sebagai bentuk identifikasi permasalahan pelaksanaan program e-KTP, serta solusi apa saja yang diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, termasuk persiapan sumber daya aparatur dalam mengoperasikan program e-KTP”, tegas Abdul.

Ditambahkannya, tak terlepas dari itu saja, kami Komisi II DPR RI juga meminta informasi dan penjelasan tentang penggunaan anggaran untuk implementasi program e-KTP dan NIK, dan program SIAK secara keseluruhan.

Sementara itu Minggu atau Senin lusa Mendagri H. Gamawan Fauzi akan menyerahkan KTP Elektronik tersebut kepada masyarakat secara simbolis di Kantor Camat Koto Tangah, ujar Kabid Humas Pemko Padang Richard Akbar. Rcd/rel

Post a Comment

Previous Post Next Post