Kemenangan Irwan-MK Simbol Demokrasi Sumbar

Kemenangan atas terpilihnya Irwan Prayitno dan Muslim Kasim sebagai Gubernur Sumatera Barat dalam pemilukada beberapa waktu lalu, merupakan kemenangan atas demokrasi masyarakat Sumbar.

Sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih, tidak etis apabila kemenangan itu, disebut kemenangan tim sukses ataupun tim relawan. Untuk itu, mari bersama kita mewujudkan kemenangan itu dengan memberikan dukungan seutuhnya, atas segala program-program yang direncanakan, sesuai dengan visi dan misi sewaktu mereka mengkampanyekan diri, kata Dermansyah Rajo Tangkeh yang juga ketua tim relawan Irwan-MK kepada nusantaranews.net disela-sela acara serah terima jabatan antara mantan Gubernur lama Marlis Rahman dengan Gubernur baru pasangan Irwan-MK di Kediaman Gubernur malam ini.

Adapun Visi yang diemban kedua pasangan tersebut yaitu “terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat”.

Sedangkan untuk Misi terdapat lima point penting :

Pertama mewujudkan kehidupan agama dan adat budaya berdasarkan filosofi ABS-SBK. Melalui menata kehidupan masyarakat religius dan berbudaya, terwujudnya masyarakat berakhlak mulia dan berbudi, terwujudnya Sumatera Barat sebagai pusat pendidikan yang berorientasi Islam, terwujudnya kesalehan pribadi dan kepedulian sosial, terbentuknya pengelolaan tanah ulayat dengan kepastian hukum yang jelas, terciptanya kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dalam suasana kemajemukan, terwujudnya kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya dan peningkatan peran dan fungsi lembaga keagamaan serta bagaimana pengembangan dan pembinaan adat dan budaya daerah/nagari.

Kedua mewujudkan tata pemerintahan dan sistem hukum yang baik (good government), diwujudkan dengan mensinergitas antara pelaku pembangunan daerah dan dengan pemerintah, terlaksanannya tata pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan terpadu, terdapatnya aparatur daerah yang berkualitas dan professional, terwujudnya pelayanan publik prima yang berorientasi pada rakyat, terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan dan tidak diskriminatif dan membentuk aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan bebas dari korupsi.

Ketiga mewujudkan SDM yang berkualitas tinggi dan pengembangan SDM sesuai potensinya. Yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang baik dan tinggi serta dilandasi moral agama, terwujudnya derajat kesehatan dan gizi yang tinggi, terwujudnya kemampuan IPTEK maju dan tepat guna, terwujudnya media penyaluran potensi SDM yang sesuai dan tepat, terwujudnya sarana dan mutu pendidikan menuju peningkatan sumber daya manusia serta memberikan pelayanan kesehatan masyarakat sampai ke desa-desa, terutama masyarakat miskin.

Keempat mewujudkan ekonomi yang produktif, kerakyatan dan budaya saing global dimana usaha pertanian dengan teknologi aplikatif dan terciptanya agribisnis yang maju, terlaksananya kegiatan dan usaha jasa yang efisien, terwujudnya daerah tujuan wisata nasional dan internasional yang bersih dan berbudaya, terwujudnya Sumatera Barat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pintu gerbang Pantai Barat Sumatera, terwujudnya Bank Nagari Syariah di sebagian besar nagari, terwujudnya infrastruktur yang layak bagi pertumbuhan ekonomi, terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan daya dukungnya, terwujudnya keberdayaan masyarakat pedesaan dan kesejahteraan dan percepatan pembangunan wilayah cepat tumbuh dan strategis serta wilayah tertinggal, terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan, sumber daya hutan dan pengendalian pencemaran serta perusakan lingkungan hidup, terwujudnya sarana dan prasarana serta produksi pangan dan penyediaan sandang yang merata serta terwujudnya lapangan kerja dan penghasilan masyarakat.

Kelima dengan mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, hijau, asri dan berkelanjutan dengan menata tata-ruang wilayah yang dilaksanakan secara benar dan konsisten, terdapatnya perlindungan kawasan konservasi alam sesuai aturan perundangan, terlaksananya tata kelola lingkungan yang baik dan konsisten dan terbinanya perilaku yang sadar lingkungan.

Namun demikian, semua program kerakyatan yang digelentorkan itu akan sia-sia apabila tidak ada inisiatif dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mau membaca kemauan dari Gubernur dan Wakil Gubernur . Tak kalah penting adalah, dukungan seperti LSM, insan Pers dan masyarakat turut mengawal kebijakan, melalui masukan dan kritikan positif . Karena tanpa adanya pengawalan dan kritikan dari berbagai pihak, program dan kebijakan itu akan hambar dan berlalu tanpa dikenang, tegasnya. red