(Oleh : Surayah)
Pesta Demokrasi sudah berakhir, Jokowi kembali memimpin pemerintahan untuk lima tahun ke depan. Dia menjadi presiden hingga 2024 ditemani Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ada sejumlah visi dan misi yang dicanangkan. Itu semua juga sudah dipaparkan selama berkampanye saat Pilpres 2019 masih berjalan.Jokowi-Ma'ruf Amin bertekad menjalankan program-program tersebut. Akan tetapi, bukan berarti Jokowi bisa sepenuhnya fokus merealisasikan janji kampanyenya lalu mengabaikan permasalahan yang muncul di periode pertama.
Sebut saja soal penanganan radikalisme, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kerusuhan di Papua, masalah korupsi dan KPK, pertumbuhan ekonomi serta beberapa hal lainnya. Tentu publik bakal menyoroti warisan masalah di periode pertama jika muncul kembali di periode kedua.
Satu-satunya yang selalu dibanggakan Jokowi di periode pertama adalah pembangunan infrastruktur. Jokowi memang gencar membangun infrastruktur dari barat hingga ke timur Indonesia.Mulai dari pembangunan ribuan kilometer jalan tol dari Trans Sumatera, Trans Jawa, hingga Trans Papua. Lalu pembangunan rel kereta api yang mencapai 754,59 km serta rehabilitasi jalur kereta api sepanjang 413,6 km di Jawa dan Sumatera. Belum lagi pembangunan jalur kereta api di Sulawesi yang akan menghubungkan Kota Makassar hingga Parepare sepanjang sepanjang 145 km.Hingga terakhir, pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta serta Light Rail Transit (LRT) di Palembang dan Jakarta. Meski pembangunan dilakukan oleh pemerintah daerah, namun proyek transportasi berbasis rel itu dikerjakan melalui sinergi dengan pemerintah pusat.
Di bidang Kesehatan,Defisit masih menjadi permasalahan yang dihadapi BPJS Kesehatan. Bukan hanya pembiayaan besar pada penyakit katastropik, namun ketidakpatuhan peserta membayar iuran menjadi sumber masalahnya.Menurut hasil studi berdasarkan analisis data administratif BPJS Kesehatan pada 219.466 peserta PBPU (peserta bukan penerima upah) sejak 1 Mei 2016 - 1 April 2018, terdapat 150.080 atau setara 68 persen menunggak iuran dengan persalinan normal di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) serta persalinan normal dan sesar di rumah sakit.
Mayoritas mendaftar satu bulan menjelang persalinan. Pascapersalinan ternyata 43 persen langsung berhenti membayar iuran," ujar Deputi Direksi Bidang Riset dan Pengembangan BPJS Kesehatan Citra Jaya saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019).Perilaku seperti ini mengakibatkan adanya selisih antara iuran yang terkumpul dengan biaya yang dibayarkan BPJS Kesehatan. Sehingga mengakibatkan minus sebesar Rp 206.890.964.784.
Pelanggaran HAM Masa Lalu. Janji penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang dikumandangkan Jokowi pada 2014 juga tidak bisa direalisasikan. Penanganan HAM ini juga menjadi PR Jokowi pada periode kedua.
Soal ini, Komisi Nasional (Komnas) HAM sudah memberikan rapor merah pada pemerintahan Jokowi-JK ihwal penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu pada Oktober 2018 silam."Nilai merah untuk kasus yang HAM berat. Itu yang paling parah sama sekali tidak ada pergerakan, enggak ada kemajuan," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di salah satu kafe di Cikini, Jakarta, Jumat (19/10/2018).
Pun demikian dengan KontraS yang menyebut kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu seperti Peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius 1982 - 1985, Talangsari Lampung 1989, Peristiwa Mei 1998, Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998, Peristiwa DOM Aceh dan Pasca DOM 1989 - 1998, Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II 1998-1999 belum dituntaskan oleh pemerintahan Jokowi.
Revolusi Mental Belum Optimal. Demikian juga dengan Revolusi Mental. Selama periode pertama Jokowi, program Revolusi Mental belum membuahkan hasil, jika tidak ingin dikatakan gagal.Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai Revolusi Mental yang dicanangkan dan dilaksanakan Jokowi di periode pertama memang belum berjalan optimal. Hasilnya pun jadi tak maksimal.Dia mengamini bahwa pemerintah sudah mengonsep sedemikian rupa. Berbagai program dan peraturan turunan pun telah diterbitkan. Namun, perilaku aparatur sipil negara (ASN) masih belum berubah secara signifikan.
Pendekatan Militeristik di Papua. Masalah lain yang mendera pemerintahan periode pertama Jokowi adalah Papua. KontraS menilai Jokowi tidak mengubah pola pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat Papua. Menurut KontraS, Jokowi masih tetap menggunakan pakem lama, yakni cenderung militeristik."Pendekatan keamanan yang terus digaungkan nyatanya tidak menjawab persoalan yang terjadi," mengutip hasil evaluasi KontraS.Dialog damai, bagi KontraS, seharusnya dijadikan prioritas utama untuk menjawab segala jenis masalah yang ada di benak masyarakat Papua. Bukan dengan pendekatan militer, karena justru menimbulkan korban jiwa yang tidak memiliki kaitan sama sekali dengan gerakan separatis.
Demikianlah sederet PR besar J-M yang menuntut penyelesaian dengan segera diperiode ini. Semua persoalan ini satu persatu menunggu giliran untuk di tuntaskan.
Demokrasi Kapitalisme sebagai solusi masalah rezim ini. Melalui jalan ini mereka memberikan ruang yang tanpa batas kepada orang lain (Asing) untuk turut campur urusan dalam negeri ini. Mengatas namakan kebebasan, mereka telah kebablasan mengatur negeri ini, seolah negara ini hak milik pribadi mereka, sehingga tak ayal amanah mengatur urusan rakyatpun mereka lupakan. Janji tinggallah catatan memory yang hanya bisa dibaca dan diratapi, karena semua mereka ingkari. Demokrasi Kapitalisme telah nyaris memakan habis diri dan harta negeri ini. Atas nama cinta NKRI mereka justru menjual aset-aset negeri. Tidak hanya itu rakyatpun dipaksa iuran BPJS untuk kesehatan sendiri, dengan ancaman tidak mendapatkan layanan publik bagi yang berlepas diri. Dan masih banyak lagi ancaman-ancaman lain yang tidak kalah serunya dari rezim terhadap rakyatnya. Jangankan mengurus rakyat, sekedar membiarkan rakyat berfikir untuk memperbaiki agamanya pun diawasi.
Sedikit lebih taat kepada penciptanya dicap Radikal, sedikit bicara politik islam dicap Intoleran, sedikit menyerukan syariat Islam dituduh mau kudeta. Betapa suuzon nya mereka terhadap rakyat sendiri. Inilah potret gambaran rezim berkuasa hari ini.
Bagaimana mungkin akan terwujud tercapai kehidupan yang aman damai, gemah ripah, loh jinawi, kerto raharjo, jika sistem yang diterapkannya masih Demokrasi. Sistem lemah terbatas dan serba kurang ini tidak mungkin sanggup menuntaskan masalah umat. Alih-alih menyelesaikan masalah malah menambah masalah.
Hanya Islamlah satu-satunya solusi atas masalah umat hari ini. Islam dengan sistem nya yaitu Khilafah telah terbukti mampu menyelesaikan seluruh masalah umat.
Selama 13 abad hanya terjadi 200 kasus kejahatan. Sangat jauh bebeda dengan demokrasi, dalam hitungan menit bisa terjadi 200 kasus kejahatan bahkan lebih. Hanya dengan islam syariat bisa diterapkan. Syariat Islam adalah aturan Islam yang berasal dari zat yang Maha Sempurna yaitu Allah SWT. Segala yang bersumber dari zat yang Maha Sempurna pasti akan membawa kebaikan.
Khilafah adalah kewajiban dan janji Allah SWT. Masalah umat hari ini tidak akan bisa diselesaikan dengan sistem sampah yang yg bersumber dari mahluk yang lemah terbatas dan serba kurang yakni manusia. Allah telah menjamin rizki orang-orang yang beriman dengan berlimpah ruahnya kekayaan alam yang ada diperut bumi negeri-negeri muslim. Dengan dalih " minimnya pengetahuan rakyat dibidang pertambangan" maka gudang-gudang tambang diserahkan kepada Asing dan Aseng. Padahal haram hukumnya menyerahkan harta kepemilikan umum kepada asing, dalilnya " almuslimu syarikotu fi salasin alma", wal kala, wan nar ( kaum muslim berserikat dalam tiga perkara "air,padang rumput, dan api). Begitu juga dibidang Kesehatan, Islam mengurus dengan sangat baik kesehatan rakyatnya secara gratis tanpa syarat. Pengurusan rakyat oleh islam semata-mata karena perintah Allah SWT. Bukan untuk dan ingin mendapatkan penghargaan dari manusia. Sehingga kinerja pemimpin akan terlaksana dengan sempurna ketika syariat Islam secara Kaffah diterapkan disegala aspek kehidupan. Tidak akan ada drama atau sandiwara dalam melaksanakan Syariat Islam. Semua akan berjalan penuh ketaatan dan tanggungjawab kepada Allah SWT. Seorang kholifah adalah ro'in wa mas'ulun li ro'iyatihi ( kholifah adalah pengurus dan akan diminta pertanggung jawaban atas apa yang diurusnya).
Demikianlah pengaturan negara dalam Islam, tidak akan pernah kaum muslim menyerahkan sejengkal tanahnya kepada kaum kafir, sebagaimana yang terjadi hari ini. Kita tinggal dinegeri muslim namun diatur orang kafir. Wahai umat ayo bangkit luruskan syaf satukan langkah untuk menyongsong janji Allah SWT. Yaitu tegaknya islam. Janganlah pernah sekali-sekali kita berharap pada manusia karena pasti akan kecewa. Berharaplah hanya kepada Allah SWT saja. Karena hanya Dia lah yang tidak pernah menyalahi janji. Dialah AlKholik AlMudabbir. Hanya Kepada-Nya lah kita meminta pertolongan dan menyerahkan segala urusan. Wallahu'alam bishowwab.
Post a Comment