Menuntut Referendum

Oleh: Hermida Idris

Member Akademi Menulis Kreatif

Baru-baru ini, mencuat berita penuntutan referendum di wilayah Papua Barat. Salah seorang juru bicara internasional KNPB (Komite Nasional Papua Barat) menyatakan, bahwa itu semua merupakan bagian dari perjuangan KNPB yang akan dilakukan terus-menerus dalam menuntut referendum. Karena baginya, Papua dalam kondisi "dijajah Indonesia". Selain itu, tokoh-tokoh Papua yang selama ini bicara dengan pemerintah adalah "Orang-orang oportunis yang selalu masuk dalam konflik Papua untuk kepentingan pribadi dengan penguasa" (CNNindonesia.com)

Kasus ini berawal dari bentuk protes makian rasis salah seorang oknum di surabaya. Kerusuhan ini terjadi diduga pada dua titik Kabupaten, diantaranya; Manokwari dan Sorong. Kemarahan mereka pun terjadi lantaran penyebutan 'monyet' kepada rekan-rekan yang berasal dari papua. Sontak saja mereka yang tidak menerima perlakuan tersebut mengibarkan bendera papua berlambangkan bintang kejora.

Provokasi para intelek Papua Barat yang berisi tentang seruan pemisahan Papua Barat dari Indonesia. Kisruh ini tentu saja mendatangkan kepentingan bagi pihak asing yang motifnya tentu tak lepas dari eksistensi kelompok, kepentingan tertentu dan penjarahan SDA (Sumber Daya Alam) dengan cara melepaskan bumi cendrawasih dari NKRI via referendum.

Kini negara itu sendiri tidak punya power untuk menjaga Papua yang menjadi tanggung jawabnya. Sebab telah digadaikan pada pihak asing. Sungguh miris dan ironis melihat kondisi Bumi Pertiwi saat ini.

Padahal sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya. Bukan malah menjadi ‘pion’ kekuasaan bangsa lain.

Hal ini tentu berbeda dengan sistem khilafah yang mengikuti metode kenabian. dunia hanya dipimpin hanya satu khalifah saja. Dunia hanya mengenal dua negara, yakni negara Islam dan negara Kufur. Tidak seperti sekarang, terpecah belah bak kepingan puzzle. Hanya dalam khilafah-lah, seluruh aturan Islam diterapkan secara menyeluruh. Tidak persial seperti saat ini. Begitu pun dengan urusan umat. Seluruh kebutuhannya akan dijamin oleh negara.

Wallahu a'lam bishshawab.