Oleh : Hany Handayani Primantara, S.P. (Ibu Peduli Generasi)
Akhirnya setelah pertarungan sengit dalam pesta demokrasi, kedua rival pun sepakat bertemu di Stasiun Moda Raya Transportasi Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu, 13/7 kemarin. Sengaja melakukan pertemuan di tempat umum, lokasi yang dapat dilihat oleh banyak orang. Agar tak timbulkan fitnah yang berujung pada kerusuhan dari kedua belah pihak pendukung masing-masing kubu.
Ini hanyalah rekonsiliasi belaka, tak ada hubungannya dengan bagi-bagi kursi maupun kekuasaan. Sebuah tindakan bijak sebagai pihak yang kalah dalam tempur, untuk berbesar hati mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih oleh rivalnya kini. Ini adalah sikap seorang politis sejati, yakni profesionalisme dalam berpolitik.
Namun sepertinya pendiri Kantor Hukum Lokataru Hariz Azhar berbeda pandangan terhadap hal ini. Aktivis hak asasi manusia itu mengungkapkan tak melihat adanya rekonsiliasi konkret dalam pertemuan dua kontestan pemilihan presiden tersebut. “Tidak terlihat yang menjadi obyek rekonsiliasinya, apa keterbelahan masyarakat? Ini tidak mungkin dibicarakan dalam pertemuan yang singkat di MRT tadi,” kata dia dalam diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 13 Juli 2019. (Dilansir dari Tempo.co)
Haris menilai kata rekonsiliasi kurang tepat menggambarkan pertemuan tadi pagi. Dia menilai kedua belah pihak hanya mencari posisi sama-sama untung. Kubu Jokowi, kata dia, menggunakan kata rekonsiliasi untuk menundukkan kubu Prabowo supaya tidak terus berulah. Sementara, kubu Prabowo menggunakan kata rekonsiliasi dalam rangka mencari keuntungan bagi pihaknya. “Istilahnya untuk mencari lubang angin.”
Haris mengatakan ujung dari negosiasi ini hanyalah bagi-bagi kekuasaan, proyek, jabatan dan sumber daya alam. Tidak ada pembicaraan mengenai pemulihan kondisi masyarakat yang terbelah. “Ujung-ujungnya negosiasi, bukan rekonsiliasi,” kata dia.
Masih dari sumber yang sama, direktur Jurnal Perempuan Atnike N. Sigiro juga tak sepakat pertemuan antara kedua kubu tadi pagi adalah rekonsiliasi. Menurut dia, kedua pihak tidak menjabarkan ide-ide rekonsiliasi yang akan mereka wujudkan. Dia menduga pertemuan tadi hanya akan berujung pada kesepakatan-kesepakatan di bawah meja. “Kita tidak tahu apa yang mereka capai atau perjuangkan,” katanya.
Nampak dari beragam argumen tersebut, bahwa masyarakat pada umumnya telah sadar politik. Sudah jadi rahasia umum bahwa kelar pesta demokrasi, maka para rival ini pasti akan mengeluarkan jurus tebal muka. Yakni mencari celah bagaimana agar pihaknya mampu mendapatkan zona aman dan nyaman. Persis sebagaimana yang diungkapkan oleh kedua aktivis tadi.
Tidak ada musuh sejati dalam berpolitik, yang ada hanya kepentingan sejati. Lawan bisa jadi kawan, begitu pula sebaliknya. Itu makna politik dalam benak politisi saat ini. Maka sebuah hal yang wajar, jika kedua rival tadi melakukan pertemuan dengan mengatakan ini adalah sebuah agenda rekonsiliasi. Dimana ada kesempatan mendapatkan kekuasaan, disanalah mereka berada walau harus menanggalkan idealisme sebelumnya.
Sudah saatnya kaum muslim berhenti berharap pada demokrasi. Karena nyatanya demokrasi sama sekali tak mampu jadi jalan meraih kekuasaan demi tegaknya syariat Islam. Justru dengan kekalahan kubu yang didukung banyak kalangan ulama kondang ini, merupakan sebuah bukti bahwa hanya dengan jalan sesuai manhaj Rasulullah shallallahu alaihiwasalam Islam ini bisa diimplementasikan.
Yakni hanya dengan menjadikan Islam sebagai ideologis. Pandangan hidup kaum muslim, tolak ukur dalam kehidupan yang semakin kompleks. Hingga muncul kerinduan akan tegaknya Islam disetiap lini. Menggerakkannya agar menjadi pelopor dan agen of change yang menyerukan Islam. Berusaha menggalang para tokoh terutama yang memiliki kekuasaan serta kekuatan. Agar mau menerapkan syariat Islam tanpa syarat tanpa tapi. Karena niat tulus hanya ingin meraih ridho ilahi.
Wallahu a’lam Bishowab.