Oleh : Mukhy Ummu Ibrahim 
(Member Akademi Menulis Kreatif)

Presiden terpilih Joko Widodo atau yang lebih akrab dipanggil Jokowi, kembali membuat pernyataan yang patut dikritisi. Jokowi mengatakan bahwa pihaknya akan kembali membuka keran investasi seluas-luasnya. Pernyataan itu disampaikan dalam pidato Visi Indonesia di Sentul, Bogor, Ahad 14 Juli 2019 yang lalu. (cnnindonesia.com, 14/7/2019)

Tidak hanya sampai di situ, Jokowi juga mengatakan akan mengejar dan menghajar pihak-pihak yang menghambat investasi. Hal itu dilakukan demi mempermudah jalan para investor untuk menanamkan modalnya.

Dalam 5 tahun kepemimpinan era Jokowi, investasi memang telah menjadi jurus andalan untuk menggerakkan perekonomian. Investasi-investasi pun terus digalakkan. Infrastruktur menjadi salah satu yang menjadi fokus pembangunan.

Dan kini, pasca terpilihnya kembali Jokowi sebagai Presiden Indonesia 2019-2024, agaknya Jokowi belum akan merubah haluan kebijakannya. Terbukti dalam pidatonya ia kembali menekankan kepada publik Indonesia akan pentingnya investasi. Jokowi mengatakan agar tak ada lagi yang alergi terhadap investasi. Dia pun mengklaim bahwa investasi merupakan salah satu kunci membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di Indonesia.

Namun, pernyataan Jokowi ini menuai tanggapan dari berbagai pihak. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) misalnya. Maraknya investasi asing dianggap memiliki potensi memicu konflik agraria antara masyarakat dengan investor. 

Koordinator Desk Politik Walhi, Khalisah Khalid, menyoroti penggunaan diksi Jokowi yang bernada ancaman bagi siapa pun yang dianggap menghambat investasi. Padahal selama ini, masyarakat di sekitar lahan investasi serta aktivis lingungan hidup lah yang kerap dicap sebagai pihak yang menghambat. Masyarakat adat, petani, dan nelayan merupakan kelompok rentan yang selama ini berjuang agar tidak dirampas hak atas lingkungan hidupnya.

Sementara itu, Manajer Kajian Kebijakan Walhi, Boy Even Sembiring, mengatakan kebijakan ini berpotensi menggerus lahan-lahan lain seperti konservasi dan lahan milik masyarakat demi kepentingan investasi. Padahal jumlah lahan yang telah tereksploitasi untuk investasi saat ini telah mencapai 62 persen dari luas daratan Indonesia. (nasional.tempo.co, 16/7/2019)

Ini baru dilihat dari sisi konflik lingkungan hidup yang mungkin terjadi. Belum lagi jika kita melihat dampak investasi ini secara lebih luas. Investasi asing pada dasarnya adalah penanaman modal (pinjaman alias hutang) dari negara lain untuk membiayai aneka macam proyek dalam negeri. Sebagai utang, tentu negara ini berkewajiban untuk mengembalikan. Dengan jumlah yang kian membengkak tiap tahunnya, investasi ini jelas meningkatkan beban utang kita.

Padahal kita tahu, ketergantungan kita pada utang luar negeri menjadikan negara ini sebagai negara yang mudah didikte negara lain. Utang senilai 5000 trilyun lebih yang telah melilit negara kita, membuat pemerintah kita mudah saja menghiba dan menghamba pada negara pemilik modal. Sehingga tunduk dan patuh saja dengan kebijakan pesanan yang mereka inginkan.

Hingga kita dapat melihat bagaimana liberalisasi perdagangan pun makin menjadi. Negeri ini dibanjiri produk-produk luar negeri. Kita pun dijadikan target pasar negara-negara besar yang kita berpamrih pada mereka melalui utang luar negeri berkedok investasi. 

Maka jelas sekali siapa yang diuntungkan di sini. Sehingga begitu naif jika pemerintah masih menggadang-gadang investasi untuk menggenjot perekonomian negeri ini. Terlebih sesumbar mengatakan investasi sebagai pembuka lapangan pekerjaan dalam negeri. Karena faktanya, paket investasi ini juga satu paket dengan kebijakan untuk menggunakan bahan baku hingga tenaga kerja dari negara investor. Lagi-lagi negara investor lah yang diuntungkan dalam hal ini.

Padahal keberadaan tenaga kerja asing di dalam negeri jelas dapat mengancam kedaulatan negeri ini. Setelah sebelumnya negara ini telah terjebak dalam imperialisme (penjajahan) modern melalui utang, kini keberadaan warga negara asing yang kian masif di negeri ini pun menjadikan posisi negeri ini kian riskan.

Sayangnya, fakta-fakta ini seolah diabaikan begitu saja oleh pemerintah kita. Bahkan dalam periode kepemimpinannya yang kedua, Presiden terpilih kita, makin menjadikan investasi asing sebagai andalannya. Padahal telah begitu nyata bagaimana investasi hanya menguntungkan para investor saja. Ia justru memicu konflik di mana-mana. Dan sedikit saja, jika ada, manfaat yang dirasakan rakyat jelata.

Pun telah nyata bagaimana investasi (baca : utang) menjadi alat penjajahan yang merongrong kedaulatan kita. Negara tak lagi punya wibawa. Pemerintah pun tunduk saja dengan segala kebijakan pesanan dari 'tuan'-nya. Lantas apakah visi seperti ini yang akan benar-benar menghantarkan negeri ini menjadi negara yang maju dan sejahtera? 

Apa yang terjadi di negeri ini adalah sebuah gambaran demokrasi yang tak pernah mewujud dengan sejati. Di mana seharusnya kedaulatan rakyat adalah kedaulatan yang tertinggi. Namun, kedaulatan itu bahkan tak lebih berarti dibanding investasi yang berujung rugi. Di sini lah kita bisa melihat bagaimana demokrasi tak pernah jadi solusi. Ia hanya menjadi sekumpulan teori tanpa aplikasi. Lalu, apakah yang dapat menjadi solusi sejati negeri ini?

Indonesia yang begitu kaya akan sumberdayanya nyatanya telah salah kelola sejak semula. Semenjak negara ini memperoleh kemerdekaannya, mindset investasi untuk pembangunan telah menjadi kebijakan khas para penguasanya. Sehingga akhirnya sektor-sektor publik yang vital pun banyak yang jatuh ke pihak swasta. Padahal ia seharusnya dikelola dan digunakan demi kemakmuran rakyatnya.

Maka, kemerdekaan kita pun hanya kemerdekaan semu belaka. Karena faktanya penjajahan tetap berlangsung dalam wujud barunya, imperialisme modern melalui penjajahan di bidang ekonomi. Utang luar negeri negara ini yang kian melilit telah sukses menjadi alat kendali negara imperialis atas negeri ini.

Negara ini pun telah menjadi negara yang lemah dan tidak punya bargaining position di antara negara-negara lainnya. Dan rakyatlah yang harus terus menelan pil pahit kegagalan para penguasa dalam mengurus urusan rakyatnya.

Maka, sudah saatnya semua tersadar dan terbuka matanya. Bahwa negara kita sejatinya tengah dalam bahaya. Kita berada dalam titik kritis pengelolaan sumber daya. Yang jika kita biarkan, maka semua akan habis tak bersisa. Dan entah apa yang tersisa bagi anak cucu kita.

Negara ini perlu bangkit. Sebelum benar-benar pailit. Menjadi negara digdaya yang berwibawa, kuat dan mandiri. Satu-satunya cara untuk mewujudkannya adalah dengan mengembalikan fitrah pengelolaan urusan umat pada aturan Sang Pencipta saja. Bukan aturan buatan manusia.

"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?" (TQS. Al Maidah: 50)

Aturan manusia dalam demokrasi kapitalis sekuler yang selama ini digunakan sebagai aturan di negara kita, telah terbukti gagal dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi rakyatnya. Yang terjadi adalah kekacauan dan munculnya problematika di mana-mana.

Padahal Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, sudah seharusnya menjadikan Islam sebagai sumber aturan. Islam sebagai agama dan juga mabda (ideologi) memiliki aturan yang komprehensif yang mengatur tiap sendi kehidupan manusia.

Sejarah pun telah mencatat bagaimana negara yang menerapkan aturan Islam, Daulah Islam, dapat menjadi negara yang kuat, berdaulat dan sejahtera. Bahkan Daulah Islam ini pernah menjadi adidaya di dunia dengan kemajuan peradabannya selama 12 abad. 

Penerapan aturan Allah dalam ekonomi misalnya. Ia adalah merupakan sistem ekonomi yang mandiri dan tidak bergantung pada negara lain. Pengelolaan sumber daya yang menyangkut hajat hidup umat pun dijamin dan tidak diperbolehkan jatuh ke tangan individu. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda, "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Dengan demikian sumber daya alam ini akan dapat digunakan seluruhnya demi menjamin terpenuhinya kebutuhan umat. Negara dapat menjalankan roda perekonomian tanpa harus bergantung pada utang apalagi investasi asing yang jelas-jelas mengancam kedaulatan negeri.

Inilah solusi sejati bagi negeri ini. Yaitu menerapkan aturan dari Allah Yang Maha Mengetahui. Sehingga kebaikan akan meliputi negeri. Segala problematika umat pun akan mendapat solusi. Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top