Wajah Asli Demokrasi

Oleh: Nur Fitriyah Asri

Penulis Buku Opini Akademi Menulis Kreatif

Pelaksanaan Pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019 kali ini telah membuka mata masyarakat. Ini terkait dengan mencuatnya dugaan sejumlah kecurangan. Diawali dari hebohnya kasus dugaan ribuan surat suara tercoblos yang ditemukan di Selangor, Malaysia, beberapa waktu lalu. Kemudian disusul beberapa dugaan kecurangan dan pelanggaran lainnya saat pencoblosan pemilu pada 17 April lalu. Pasca pencoblosan pun diindikasi masih ada pelanggaran, salah satunya kecurangan dalam penghitungan suara. 

Karenanya  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sempat merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) digelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah lokasi seperti di 103 TPS di Sumatera Barat, 20 TPS di Jawa Tengah, 112 TPS di Riau, Surabaya, dan sebagainya, serta luar negeri seperti di Malaysia dan Australia.(Indopos.co.id. Gedung Bawaslu Jakarta, 22/4/2019)

Pemilu 2019 sudah usai. Namun, masih meninggalkan misteri dan menimbulkan keresahan serta ketidakpercayaan di tengah masyarakat. Pasalnya, fakta di lapangan banyak ditemukan kecurangan-kecurangan dan diwarnai keganjilan. 

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, menduga ada kecurangan yang bersifat TSMB (Terstuktur, Sistematis Masif Brutal) yang terjadi sebelum pencoblosan, saat pencoblosan dan pasca pencoblosan.

Dalam hal ini Joko Widodo 01, membantah dan menilai bahwa kecurangan dalam pemilu bersifat kasuistik yaitu kasus perkasus seperti pemilu-pemilu  lalu. Karena itulah, Andre menantang untuk membuktikannya "Ayo dong Pak Jokowi bentuk TPF (Tim Pencari Fakta) kita bongkar sama-sama." (TEMPO.CO. Jakarta, 29/4/2019)

Kecurangan-kecurangan tersebut bersifat masif karena terjadi di mana-mana, di seluruh daerah se-Indonesia yang disaksikan secara massal oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga viral di berbagai media cetak

maupun elektronik.

Lebih membingungkan lagi masing-masing paslon mengklaim sebagai pemenangnya, hal ini bisa menjadi pemicu perpecahan.

Calon presiden Prabowo  berpegang pada quick count, exit poll, dan real count yang dilakukan tim internal di 600 ribu Tempat Pemungutan Suara meraup suara 62 persen. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai presiden terpilih.

"Saya akan dan sudah menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo di atas panggung berkarpet merah di depan rumah peninggalan orangtuanya, Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.(TEMPO.COM, Jakarta, 22/4/2019)

Di pihak lain Jokowi sendiri meyakini atas pemenangannya,  berdasarkan Quick Count (QC) 6 lembaga survei milik istana yang mendapat dana milyaran rupiah. Disinyalir adanya kecurangan secara sistematis untuk penggiringan opini melalui televisi yang ketika itu hasilnya bertentangan dengan hasil perolehan 02. 

Apabila Jokowi dinyatakan sebagai pemenang, hal ini bisa dipastikan akan  mendapat penolakan keras dari kubu 02. Diprediksi People Power sepertinya menjadi keniscayaan. Sinyal ke arah itu lebih kuat terkait pernyataan Amien Rais, dan saran pendukung 02 menolak rekonsilisasi yang disampaikan 01. Hal itu menjadi pertanda bahwa rakyat akan menyambut perang total yang disampailan Muldoko.

Wacana tersebut merupakan representasi dari potret buruk demokrasi yang lahir dari rahim sekularisme, yaitu memisahkan agama dengan kehidupan. Sistem yang menghalalkan segala cara. Wajar jika terjadi kerusakan di semua lini kehidupan. Kondisi perpolitikan yang carut marut pada Pemilu 2019 inilah yang menjadi buktinya.

Demokrasi yang menurut mereka merupakan sistem terbaik, diharapkan bisa menjadi jalan perubahan ke arah yang lebih baik.Tetapi, sistem ini justru menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat.

Itulah wajah asli demokrasi,  kekuasaan dan kedaulatan bukan di tangan rakyat, melainkan di tangan penguasa dan elit politik serta pemilik modal.Yang kalah bisa menjadi pemenang. 

Pemilu 2019 berbeda dengan pemilu sebelum-sebelumnya. Pemilu kali ini sangat menarik karena beraromakan kebangkitan umat Islam. Hal ini, dapat diindera dengan adanya dukungan para ulama. Umat bergeliat dan bergelora untuk menuntut perubahan, yang sebelumnya  ditandai dengan adanya aksi 212, 411 dan para ulamanya berijtima. Semua umat Islam sudah jengah kepada penguasa represif anti Islam, yang mengkriminalisasikan  dan memperkusi ulama, habaib dan aktivis dakwah serta ajaran Islam. Juga yang  membubarkan ormas Islam. Apalagi diperparah  dengan kebohongan-kebohongan, kecurangan dan kezaliman.

Jika benar-benar terjadi People Power, siapakah

yang diuntungkan?

Tidak lain adalah orang-orang kafir imperialis yang tidak menghendaki umat Islam bersatu. Mereka berusaha mengadu domba dan memecah belah, itu merupakan sebuah cara untuk mencegah tegaknya khilafah.

Allah berfirman:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk." (TQS Ali Imran 103)

Terlepas dari siapa  pemenangnya (presiden terpilih), selama sistem yang dianut masih demokrasi yang nyata-nyata bertentangan dengan Islam, maka tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Dalam sistem demokrasi pemilihan presiden dipilih oleh rakyat untuk mengatur berdasarkan hukum-hukum yang berasal dari manusia.

Adapun dalam Islam,  pemimpin (khalifah)  dipilih dan dibaiat oleh rakyat untuk mengatur berdasarkan hukum-hukum Allah yang bersumber pada Alquran dan Sunah.

Sedangkan anggota dewan dipilih rakyat untuk mewakili dalam pembuatan hukum.

Adapun dalam Islam yang berhak untuk membuat hukum hanyalah Allah. ( QS al-An'am: 57)

Itulah sebagian bukti bahwa demokrasi bertentangan dengan Islam.

Menurut Islam pemilu hukumnya mubah dan hanya sebuah uslub. Sudah nyata benar kerusakan yang ditimbulkan oleh demokrasi sistem kufur yang sudah terbukti bertentangan dengan Islam.

Melihat penduduk Indonesia mayoritas muslim, ini merupakan ikhwal yang baik menuju kehidupan yang Islami. Perubahan rezim harus menjadi awal dari perubahan yang mendasar menyangkut tatanan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Intinya tidak cukup hanya ganti rezim saja tapi, harus disertai dengan ganti sistem yang diridhai Allah yaitu sistem khilafah. 

Disinilah pentingnya dakwah dan perjuangan yang berkelanjutan untuk menegakkan kembali khilafah ala minhajjin nubuwwah.

Wallahu a'lam bish shawab.