N3,Sarolangun ~ Bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun, Bupati Sarolangun H.Cek Endra menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2018,Senin (13/5/2019).

Rapat Paripurna tingkat I ini dihadiri juga oleh Wabup H.Hillalatil Badri,Sekda H.Thabroni Rozali,sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), juga sejumlah anggota DPRD, serta undangan lainnya dari instansi pemerintah, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda Kabupaten Sarolangun.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Amir Mahmud yang didampingi Waka II Hapis Hasbiallah. Bupati Sarolangun H.Cek Endra dalam pidato penyampaian LKPJ menyampaikan jika pencapaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2018 yang mengacu pada enam misi.

" Enam misi tersebut antara lain : meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum, Meningkatkan kualitas SDM dan penguatan nilai agama serta sosial budaya, Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat, Meningkatkan pengelolaan SDA yang optimal dan berkelanjutan, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yangh baik dan responsif gender dan Meningkatkan pelayanan publik,"sebut H.Cek Endra.

Lebih lanjut H.Cek Endra mengatakan,jika realisasi belanja Pemkab Sarolangun pada tahun 2018 sebesar Rp 1,1 Triliun atau 88,82 persen. Sementara itu, target belanja daerah tahun 2018 sebesar Rp 1,24 Triliun. Sedangkan untuk belanja tidak langsung 2018 ditargetkan Rp 648,45 Milyar lebih atau 51,91 persen lebih dari total belanja dan terealisasi Rp 571,41 Milyar atau 88,12 persen.

" Besarnya porsi belanja tidak langsung terhadap total belanja APBD dikarenakan alokasi bantuan keuangan dari Provinsi dan bantuan keuangan Pemerintah Desa yang mencapai 191,13 Milyar lebih," katanya.

Sementara itu, masih kata H.Cek Endra jika belanja langsung ditargetkan sebesar Rp 600,80 Milyar lebih atau 48,09 persen dari total belanja, terealisasi sebesar 538,11 Milyar atau 89,57 persen.

" Untuk target pembiayaan daerah tahun 2018 sebesar Rp 82,80 Milyar,yang terealisasi sebesar Rp 144,77 Milyar lebih atau 174,84 persen," ucapnya.

Tambah H.Cek Endra,jika untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mulai tahun 2012 telah digulirkan program Seratus Juta Untuk Satu Desa (Serjusade) yang kini namanya menjadi Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (PPDK) dengan nilai sebesar Rp 200 juta untuk satu desa dan satu kelurahan.

Setelah penyampaian LKPJ,anggota DPRD Sarolangun sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan mengadakan rapat internal bersamaan guna membentuk Pansus terkait dengan tindaklanjut pembahasan LKPJ Bupati Sarolangun 2018. (SRF)

0 komentar:

 
Top