N3 Limapuluh Kota - Hampir seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota mengkritisi kinerja Bupati dan Wakil bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan  dalam memimpin daerah setempat. Kritikan tersebut, dilontarkan dalam sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi yang digelar pada Rabu (11/10) siang dihadapan Bupati Irfendi Arbi.

Sejumlah  fraksi pun turut menyinggung persoalan hubungan bupati dan wakil bupati yang terkesan tak harmonis. “Terkait hubungan bupati dengan wakil bupati, kurang harmonis dan berujung pada manuver-manuver yang menjadi kebingungan masyarakat,”terang YP Dt Parmato Alam juru bicara Fraksi PAN dihadapan Bupati Limapuluh Kota.

Fraksi PAN berpendapat agar hal hubungan bupati dan wakil bupati bisa diperbaiki dalam masa yang akan datang dalam rangka pelaksanaan pemerintahan kedepan hingga akhir jabatan kepemimpinan Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan.

Fraksi PAN menilai, terjadi kegalauan yang luar biasa terhadap Pemerintahan Daerah. Hal itu dibuktikan masih adanya OPD dengan penyerapan anggaran pada semester pertama sebesar 0%. Sementara Fraksi Golkar dalam pandangan fraksi lebih fokus terhadap RAPBD 2018.

Melalui juru bicara Afri Yunaldi, Fraksi Golkar menilai dalam penyusunan anggaran 2018 oleh pemerintah terkesan copy paste, tidak ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Kecuali cuma angka yang bergeser. “Pada nota keuangan yang dibacakan bupati, khusus pada bab pendahuluan, substansinya sama dengan nota RAPBD tahun 2017 yang dibacakan pada 2016 silam. Bahkan redaksinya juga sama persis tanpa perubahan apapun,”terang Afri.

Dijelaskan Afri, pada PAPBD tersebut, letak titik dan komanya juga tidak berubah. Kalau perbedaanya, dulu kepada anggota dewan dibagikan nota tersebut dengan kertas ukuran folio. Sekarang memakai kertas ukuran kuarto. Tahun lalu berbungkus kertas karton berwarna merah sebagai kulitnya. Tahun ini cover kartonnya berwarna putih.

“Akan tetapi, jika hanya nota copy paste yang tak berbeda dengan tahun sebelumnya, kecuali angka-angkanya. Tentu hal ini akan menimbulkan pertanyaan apakah tidak ada pemikiran baru, langkah baru, target pencapaian baru dan agenda prioritas yang baru oleh pemerintah,”tanya Fraksi Golkar tersebut.

Begitu juga Fraksi Golkar juga menilai, Pemkab Limapuluh Kota tidak mampu terkait keuangan daerah. Terutama soal mencari dana ke pemerintahan pusat dan memanfaatkan dana yang ada. “Mancari pitih kurang pandai, mambalanjoan indak pulo pandai. Ada apa sebenarnya yang terjadi,”terang Fraksi Golkar dihadapan Bupati Irfendi Arbi.

Lain hal nya dengan Fraksi Partai Demokrat. Melalui juru bicara Wendi Chandra Datuak Marajo meminta kepada kepala daerah untuk sesegera mungkin melantik kepala OPD definitif. “Sebagaimana kita ketahui bersama, keberadaan kepala OPD dilaksanakan oleh Plt yang juga sudah terlalu lama. Karena itu, kita dorong Bupati untuk sesegera mungkin melantik kepala OPD definitif agar roda pemerintahan berjalan semestinya,”terang Wendi Chandra Dt Marajo.(Rahmat Sitepu)
 
Top