N3, Padang ~ Sejumlah persoalan yang disampaikan warga Lubuk Kilangan terkait pembangunan langsung ditanggapi Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah. Persoalan tersebut diantaranya, pembangunan jembatan Baringin, jaringan pipa PDAM, penerangan umum, pembangunan sarana pendidikan, termasuk maraknya alih fungsi lahan pertanian.

"Kita merespon semua persoalan yang disampaikan warga. Sebagian besar sudah masuk dalam perencanaan Pemko, bahkan ada yang sedang dilaksanakan," kata Mahyeldi di Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan.

Walikota menyebut, untuk pembangunan jembatan Baringin yang beberapa waktu lalu putus dilanda banjir sedang dalam perencanaan pembangunan jembatan yang permanen. Jembatan sepanjang 100 meter lebih itu dirancang lebih kokoh dengan rencana anggaran Rp. 14 milyar.

"Pembangunan Jembatan Baringin dalam perencanaan. Tahun depan dilaksanakan pembangunannya," ujar Wako Mahyeldi.

Sementara itu, menanggapi pertanyaan warga terkait pembangunan sarana pendidikan, Walikota Padang meminta Dinas Pendidikan untuk segera menyikapi penambahan SMP di wilayah setempat. Kepada warga Mahyeldi minta ketersediaan lahan yang tidak tersangkut masalah.

"Pembangunan sekokah dapat kita wujudkan asalkan ada lahan yang memadai dan tidak bermasalah," sebutnya.

Sedangkan soal alih fungsi lahan pertanian yang dicemaskan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) setempat, menurut Wako Mahyeldi perlu ada Perda untuk mengatur pembangunan perumahan. Dianjurkan pembangunan rumah atau gedung berlantai dua di wilayah yang padat.

"Meminimalisir alih fungsi lahan harus ada Perda yang mengatur pembangunan rumah berlantai dua di wilayah-wilayah padat," tambahnya.

Pada temu ramah yang dinamai "Jumat Keliling" ini Mahyeldi juga mengapresiasi antusias warga tethadap pembangunan. Menurutnya, antusias itu ditunjukkan dengan banyaknya masukan terkait prigram dan pembangunan yang dilaksanakan Pemko Padang.

Turut hadir sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mendampingi walikota. Diantara SKPD yang hadir adalah Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Koperasi UMKM, Baguan Pemerintahan dan Bagian Humas Setdako.(DU/joim/taf/zal)
 
Top