N3, Padang ~ Anggota Komisi I DPRD Padang bidang hukum dan pemerintahan Iswanto Kwara menilai kebocoran pendapatan terjadi pada sejumlah OPD yang seharus harus mencapai target pendapatan, malah ada laporannya diluar nalar tidak sesuai dengan kenyataan riil dilapangan, hal ini harus dikaji kembali.

Seperti salah satunya di sektor perpakiran yang tidak mencapai target pendapatan. Padahal berapa banyak titik parkir yang ada dan saat ini jumlah kendaraanpun makin pesat, untuk itu perlu evaluasi lagi lah dalam hal ini.
" Intinya apakah Kota Padang tidak ingin ada perubahan, " tegas politisi PDI - P ini, Sabtu (15/7)


Lebihlanjut dikatakan, memang tidak logis saja, dari sektor perpakiran jauh sekali realisasinya dari target yang ditetapkan. Jika memang ada indikasi pungli pada sektor perpakiran ini, baik itu restirbusinya, permainan dari oknum ( mafia parkir,red), ya sudah seharusnya tim saber pungli bekerja mengungkap masalah ini. Dimana kendalanya disektor perpakiran ini kok hanya bisa mencapai sekitar Rp 400juta sebulannya.

Karena untuk perbandingannya, untuk di Kota Bali saja ,PAD untuk sektor perpakiran saja bisa mencapai Rp 10 Miliar setahunnya.Kita tidak berbicara mengenai Wisata Balinya namun berbicara Kota Bali nya, kalau untuk tingkat kendaraaan baik motor maupun mobil tidak begitu jauh beda dengan Kota Padang. Namun disana pengelolaan perpakirannya sangat baik dan para pengelolanya mempunyai komitmet yang jelas.

Iswanto juga memberikan contoh, kenapa ketika kita parkir, para petugas parkir di Kota Padang tidak pernah memberikan bukti retribusinya. "Malahan kita selaku yang membayar sering kena omelan oleh petugas, nah ini kan jelas sudah pungli, apa dasarnya kita membayar parkir sementara bukti retribusi yang kita bayarkan tidak pernah kita terima dan jelas ketika tidak ada bukti retribusi parkirnya diberikan ini adalah suatu kebocoran, '' ujarnya.

Kemudian menurutnya, bisa saja pemerintah membuat suatu mekanisme dengan membayarkan retribusi parkir ini sekali setahunnya langsung dengan pajak kendaraan bermotor. Jadi tidak adalagi kebocoran dilapangan, berapa jumlah motor dan mobil yang ada pastilah itu membayar pajak. Tinggal pemerintah saja lagi nanti yang akan membayar gaji juru parkir untuk mengatur dilapangan dan petugas parkir tidak memunggut lagi dilapangan nantinya.

Dikatakan, Pemko Padang telah membetuk tim saber pungli, dan  terkait keberadaan Tim Saber Pungli yang telah terbentuk ini, ia meminta keseriusan para tim dalam bekerja. Jangan nantinya Kota Padang dikatakan sudah ada tim saber punglinya, namun dinilai hanya seremonial saja, '' katanya.

Selain itu ia meminta kepada Walikota untuk mengambil tindakkan tegas terhadap persoalan ini. Jika memang terjadi praktik pungli bagi petugus atau oknum pada OPD -  OPD yang ada pemko harus berikan sangsi tegas sesuai kesalahan yang dibuat agar terjadi efek jera, agar oknum maupun OPD nya  jera serta praktek pungli tidak terus merajalela terjadinya.

Selain itu, juga kepada masyarakat Kota Padang diharapkan tidak sungkan - sungkan melaporkan praktik pungli yang terjadi. "Jika benar terbukti kejadiannya, jangan didiamkan saja, agar ini tidak menjadi kebiasaan bagi para pelaku serta tidak berlarut - larut ini terjadi, " ungkapnya (baim)
 
Top