Ada contoh besar seperti Nokia yang besar dahulunya, karena tidak dapat mengikuti perkembangan kemajuan teknologi informasi hari ini tertinggal bahkan hilang dengan gemerlapnya kemajuan android dengan berbagai filtur hebatnya saat ini.
Hal ini sampaikan Gubernur Irwan Prayitno dalam pembukaan Bintek Penatausahaan Keuangan Berbasis Akrual Bagi Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Padang Besi Hadir dalam kesempatan itu Kepala Badan PBSDM beserta jajaran widyaiswara, dan peserta Dilkat PIM IV Pola Baru Angkatan Tahun 2017.
Lebih jauh Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan, bagian keuangan tidak boleh melakukan kreatifitas semua mesti berjalan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentunya bagaimana penilaian laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat terus mendapat nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Oleh karena itu kepada peserta Bintek Penatausahan Keuangan agar mengikuti dengan baik dan serius. Dahulu kita hanya membicarakan dengan input dan autput, sekarang kita lebih memberikan input dengan autcame (dampak) kegiatan yang dilakukan, sehingga setiap kegiatan menjadi sebuah pertanggung jawab pekerjaan yang jelas dan terukur.
Begitu banyak pelatihan yang diikuti pada dasarnya adalah untuk mengasah selalu kemampuan diri untuk terus mengembangan kemamuan diri dalam dinamika pelayanan yang diberikan, sesuai aturan yang berlaku. Memulai dengan perencanaan yang matang, menindaklanjutinya, mengesekusi dan kemudian juga melakukan evaluasi sendiri, ingat Irwan Prayitno.
Gubernur Irwan Prayitno juga menyampaikan, pengangkatan eselon IV dan III merupakan kewenangan eselon II. Masih ada kepala OPD yang mengusulkan pejabat esleon IV dan III dengan nilai dibawah 62 padahal idealnya mesti diatas 70.
Kemudian kepala OPD tersebut memberikan argumentasi yang bersangkutan amat baik, bekerja sampai malam, mau disuruh-suruh dan berkerja sesuai perintah. Padahal untuk menjabat itu mesti memiliki kemampuan teknis dan administrasi, yang untuk eselon IV 75 persen kemampuan teknis, untuk eselon III 50 persen teknis, 50 persen manajemen.
Jika pejabat itu bekerja karena disuruh-suruh maka cocoknya memang penjaga kantor saja, bukan menjadi pejabat. Karena menjadi pejabat mesti memiliki kinerja dan kreatifitas mengembangkan arahan kebijakan pimpinan secara baik dan benar, sehingga setiap pekerjaan tidak ada kesalahan atau kerja asal jadi yang membuat pelayanan menjadi buruk.
Ada lagi kisah seseorang yang diperebutkan oleh banyak Kepala OPD, karena kinerja yang baik. Adapula yang menyebutnya “Bungo GaLeh “, diakui hasil kerja dan orang bersungguh-sungguh, sehingga jabatan itu menanti dengan sendirinya. Menjadi pemimpin amat berat dan penuh tantangan dan tekanan, jika tidak sanggup menjalankan amanah dengan baik, tentunya akan membawa kehancuran bagi negeri ini, tegas Irwan Prayitno mengingatkan. (Humas Sumbar)