N3, Sumbar ~ Mewaspadai lonjakan harga kebutuhan pangan yang bisa memicu inflasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyiapkan sejumlah langkah memastikan kecukupan stok dan kelancaran distribusi pangan sesuai masukan dari Tim Penggelola Inflasi Daerah (TPID).

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, antisipasi yang dilakukan yakni memastikan ketersediaan stok sembilan bahan pokok (sembako). Jika terjadi kekurangan, khususnya untuk bawang dan cabai merah, Pemprov Sumbar telah menjalin kerjasama dengan beberapa daerah di Pulau Jawa untuk meminta tambahan pasokan. Selain itu kelancaran transportasi untuk distribusi juga dipantau supaya tidak terjadi kemacetan sehingga terlambat masuk ke pasaran.

“Sampai saat ini stok kita mencukupi. Tapi kalau ada kekurangan, misalnya cabai merah, kita minta pasokan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Jawa Barat. Tapi jika kita justru surplus cabai merah, kita akan kirim pasokan ke provinsi tetangga, seperti Riau. Kerjasama lintas ini juga harus dilakukan antar kabupaten/kota,” ungkapnya usai rapat bersama TPID di ruang rapat gubernur, Padang, Kamis, (20/4/2017).

Di sisi lain, berkaca dari Ramadan sebelumnya, peningkatan kebutuhan pangan dipicu pola konsumsi masyarakat yang tidak teratur. Masyarakat cenderung melakukan pembelian bahan pangan dalam jumlah banyak sekaligus untuk stok. Padahal hal itu memicu pedagang untuk menaikkan harga karena menilai terjadi peningkatan permintaan.

“Masyarakat harus mengendalikan konsumsi. Pedagang jangan ambil untung terlalu besar. Semua komponen harus jalan, jangan hanya selesai dalam rapat saja. Persoalan ini sudah menahun dan harus diatasi dengan maksimal," harapnya.

Sementara untuk mengawasi penimbunan barang oleh oknum, terang Irwan, Dinas Perindustian dan Perdagangan sudah berkoordinasi dengan kepolisian, melakukan pengawasan ke lapangan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Sumbar, Heri Nofiardi mengatakan, untuk meredam kemungkinan kenaikan harga pangan di pasaran, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan menggelar pasar murah selama Ramadan. Jumlah pasar murah yang digelar juga akan ditambah dengan merangkul perusahaan – perusahaan di daerah.

“Kami juga akan surati kabupaten/kota untuk melaksanakan  pasar murah. Kegiatan pasar murah bukan sekedar untuk meredam gejolak harga tapi juga membantu menyediakan harga barang murah untuk masyarakat di tengah kemungkinan penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan tariff dasar listrik,” jelasnya.

Heri berharap, melalui upaya dan antisipasi yang telah disusun, pada Ramadan tahun angka inflasi Sumbar stabil, seperti catatan pada Ramadan tahun 2016. Dimana inflasi Sumbar pada Ramadan 2016 merupakan yang terendah di Indonesia berada pada angka 0,18 persen.
 
Top