Ikut hadir, Kepala BPBD Sumbar, Kepala dinas lingkungan hidup Sumbar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Limapuluh Kota, Ir. Yunire, Kepala Dinas BPBD Limapuluh Kota, Nasrianto, dan seluruh unsur pimpinan UNP.
Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota sepakat Bekerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), serta membangun hubungan kelembagaan antara kedua pihak.
"Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama ini dapat membantu Kabupaten Limapuluh Kota di bidang pendidikan, begitupun di bidang penilitian terutama terkait dengan bencana alam"ujar Bupati Irfendi Arbi dalam sambutannya.
Dijelaskan Bupati, tujuan dari kerjasama ini bukan semata karena Kabupaten Limapuluh Kota sering dilanda bencana saja.Menurutnya, jauh hari pemkab dan UNP sudah pernah membicarakan kerja sama ini, namun karena lain hal, akhirnya kerja sama ini baru bisa terlaksana hari ini." Sebenarnya kerja sama ini bakal diadakan di Kabupaten Limapuluh Kota, berhubung ada kesempatan kita yang datang kesini"ungkap Bupati.
Diharapkan Irfendi, dengan adanya kerja sama dengan UNP ini, nantinya mampu meminimalisir penyebab bencana di Kabupaten Limapuluh Kota, mengingat daerah ini rawan terjadinya bencana alam. " Dari hasil penelitian pihak UNP, nantinya akan menjadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Untuk itu, kami harap UNP meneliti beberapa penyebab becana alam yang terjadi di daerah kamii" ujar bupati.
Sementara itu Rektor UNP, Prof Ganefri mengatakan, dilakukannya kerja sama antara Kabupaten Limapuluh Kota dengan UNP ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat. Juga tidak terlepas dari banyaknya mahasiswa asal daerah ini yang menuntut ilmu di UNP. "Dari catatan kami, tercatat 4000 lebih mahasiswa berasal dari Kabupaten Limapuluh Kota,"ujarnya.
Terkait bencana, UNP bakal melakukan pengkajian dan penilitian apa yang mengakibatkan terjadinya bencana alam di Kabupaten Limapuluh Kota. Penilitian itu diantaranya, penilitian daerah lawan longsor, analisis erosi dan sedimentasi, dan workshop kurikulum muatan lokal kebencanaan.
Sebelumnya, dari hasil penilitian tim di lapangan terpantau 6 persen daerah Limapuluh Kota rawan terjadi bencana. Untuk itu, perlu dilakukan arah kebijakan utama mitimigasi bencana di Kabupaten Limapuluh Kota, diantaranya meningkatkan pendidikan kebencanaan kepada semua intansi terkait, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat terutama zona rawan bencana, penyusunan rencana pemanfaatan ruang berbasis bencana dan menyiapkan Nagari tanggap bencana. (Rahmat Sitepu)